Dasco Pimpin Rapat Koordinasi Bareng Mensesneg-Bos Buruh Bahas Potensi PHK

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi penting membahas mitigasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam sejumlah perusahaan di Indonesia. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah dan legislatif untuk menyusun langkah-langkah antisipasi guna melindungi para pekerja dari dampak pemutusan kontrak kerja dalam skala besar.

Rapat koordinasi berlangsung di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026). Selain Dasco, hadir pula Wakil Ketua DPR RI lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal, yang turut menyuarakan keprihatinan terhadap isu ketenagakerjaan yang kian mengemuka di tengah tantangan ekonomi global.

Pemerintah turut mengerahkan sejumlah jajaran terkait dalam diskusi tersebut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hadir selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga turut ambil bagian dalam membahas strategi penanganan dampak pengurangan tenaga kerja yang berpotensi meningkat.

Tak hanya unsur pemerintah dan parlemen, perwakilan serikat pekerja juga mendapat tempat dalam forum ini. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani hadir untuk menyampaikan aspirasi dari kalangan buruh. Selain itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, juga turut serta memberikan masukan terkait kebijakan perlindungan pekerja.

"Pada hari ini kami sudah mengadakan rapat koordinasi tentang satgas mitigasi PHK dari pihak pemerintah dan DPR dan tadi rapat diikuti oleh Mensesneg selaku Ketua Satgas Mitigasi PHK, kemudian Pak Menaker, kemudian ada dari Presiden Serikat Pekerja Andi Gani dan desk Tenaga Kerja Polri dan Penasehat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh," ujar Dasco dalam keterangan kepada Apaberita.com usai rapat.

Dasco menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk sinergi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang menjamin stabilitas ketenagakerjaan nasional, sekaligus memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap terlindungi di tengah dinamika perekonomian yang berpotensi memicu gelombang PHK.

Langkah konkret hasil rapat koordinasi ini diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial. Pihak terkait akan terus berkoordinasi intensif guna memantau perkembangan di lapangan dan memberikan solusi cepat apabila terjadi indikasi pemutusan hubungan kerja yang berdampak luas terhadap kesejahteraan pekerja Indonesia.