Danantara Bersih-bersih PT Pos Usai Ungkap Rekayasa Keuangan

Jakarta, Apaberita.com — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia tengah melakukan serangkaian langkah pembersihan internal secara masif di PT Pos Indonesia. Tindakan tegas ini diambil setelah tim Danantara mengungkap adanya masalah keuangan dan tata kelola yang telah menumpuk dalam jangka waktu yang sangat panjang di tubuh perusahaan pelat merah tersebut. Temuan yang diperoleh dari hasil audit mendalam tersebut bahkan mengindikasikan adanya dugaan rekayasa keuangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Berdasarkan laporan yang diterima media kami, proses audit dan evaluasi menyeluruh terhadap PT Pos Indonesia menunjukkan banyaknya praktik-praktik tidak sehat yang secara signifikan merusak fondasi keuangan dan operasional perusahaan. Danantara pun berkomitmen untuk membersihkan seluruh permasalahan tersebut demi menjadikan PT Pos Indonesia kembali sebagai perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Dengan kondisi yang lebih bersih dan transparan, diharapkan PT Pos Indonesia dapat menjalankan mandat pelayanan publiknya secara optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas di seluruh penjuru negeri.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap praktik-praktik buruk yang merusak tata kelola perusahaan. Ia menyatakan bahwa seluruh temuan hasil investigasi akan ditindaklanjuti dengan cara yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu.

"Karena itu, satu per satu persoalan yang selama ini membebani perusahaan harus kami bereskan. Tidak ada ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh temuan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum," ujar Rohan dalam keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com, Jumat (3/7/2026).

Langkah keras Danantara ini sekaligus menjadi sinyal kuat bagi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengelolaannya bahwa reformasi tata kelola dan pemberantasan rekayasa keuangan menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi. Ke depan, transformasi di PT Pos Indonesia diharapkan tidak hanya berhenti pada aspek pembersihan internal semata, tetapi juga mencakup peningkatan efisiensi operasional, modernisasi layanan, serta penguatan sistem pengawasan agar permasalahan serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.