Bupati Gresik Raih Penghargaan Nasional untuk Perlindungan Anak PMI

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Gresik mencatat tonggak baru dalam upaya perlindungan anak para pekerja migran Indonesia (PMI). Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Inspiratif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Pekerja Migran di Jakarta, Kamis (27/7/2026). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PPPA, Arifah Choiri Fauzi, sebagai bentuk apresiasi atas inovasi daerah yang dinilai berhasil menekan angka kerentanan anak-anak PMI terhadap eksploitasi dan putus sekolah.

Model Perlindungan Berbasis Desa

Program yang dijalankan Pemkab Gresik bertajuk “Gresik Ramah Anak Migran” (Garami) menjangkau 18 kecamatan dengan jumlah PMI lebih dari 38.000 orang. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, sekitar 11.200 anak usia sekolah memiliki salah satu orang tua yang bekerja di luar negeri. Melalui Garami, pemerintah daerah membentuk 356 Desa Peduli Anak Migran yang dilengkapi pusat kegiatan belajar, layanan konseling psikososial, serta bantuan hukum gratis. Setiap desa juga diwajibkan memiliki satu pendamping yang direkrut dari kader PKK setempat dan telah mengikuti pelatihan selama 72 jam kerja.

Bupati Fandi Akhmad Yani menegaskan, model ini mengintegrasikan pendataan berbasis teknologi dengan intervensi langsung di lapangan. “Kami tidak ingin ada satu pun anak Gresik yang kehilangan hak tumbuh kembangnya hanya karena orang tua mereka mengadu nasib di luar negeri. Sistem kami memastikan setiap anak terpantau mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga keamanan melalui aplikasi Sapa Migran,” ujar Fandi. Aplikasi tersebut terhubung dengan puskesmas, sekolah, dan Polres Gresik untuk deteksi dini kasus kekerasan atau penelantaran.

Penghargaan dari Pemerintah Pusat

Kemen PPPA menilai pendekatan terpadu yang dijalankan Kabupaten Gresik sejalan dengan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak Pekerja Migran 2025–2030. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri 38 kepala daerah, Menteri Arifah menyatakan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol. “Kabupaten Gresik menjadi laboratorium kebijakan yang hasilnya telah terukur: angka partisipasi sekolah anak PMI naik menjadi 96,4 persen, dan laporan kasus kekerasan turun 28 persen dalam dua tahun terakhir. Ini statistik yang tidak bisa dibantah,” kata Menteri Arifah.

Selain Gresik, dua kabupaten lain juga menerima penghargaan serupa, yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Indramayu. Namun, Gresik menjadi satu-satunya daerah yang memiliki Peraturan Bupati khusus tentang perlindungan anak PMI, yang disahkan pada Januari 2025 melalui Perbup Nomor 7 Tahun 2025. Regulasi itu memayungi alokasi anggaran daerah sebesar Rp 12,7 miliar per tahun untuk program pendampingan, beasiswa, dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak PMI.

Implementasi dan Keberlanjutan

Program Garami dijalankan melalui kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta organisasi non-pemerintah seperti Yayasan Gresik Migran Sejahtera. Salah satu komponen utama adalah pembentukan Tabungan Anak Pintar (Tapis) yang memberikan insentif tabungan pendidikan senilai Rp500.000 per anak setiap semester. Hingga Juni 2026, sebanyak 8.700 anak telah menerima manfaat ini secara langsung.

Wakil Bupati Gresik, Aminatun Habibah, saat ditemui di sela acara, menyebut bahwa kunci keberhasilan terletak pada partisipasi desa. “Kami memberdayakan perangkat desa untuk menjadi ujung tombak. Mereka yang paling tahu kondisi warganya. Kami hanya menyediakan kerangka dan pendanaan. Hasilnya, kini setiap desa memiliki data riil anak PMI yang update setiap bulan,” jelasnya. Pengelolaan data bulanan tersebut kini diadopsi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk sinkronisasi dengan sistem nasional.

Ke depan, Bupati Fandi menargetkan replikasi model ini ke seluruh kabupaten di Jawa Timur melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Rencana tersebut mendapat respons positif dari Gubernur Jawa Timur yang diwakili Asisten Pemerintahan, Mochamad Jasin. “Kami akan memfasilitasi pertemuan seluruh bupati dan wali kota untuk mempelajari langsung dari tim Gresik. Target kami pada 2028, seluruh kabupaten dengan angka migrasi tinggi sudah mengadopsi serupa,” kata Jasin.

Harapan bagi Generasi Mendatang

Fandi Akhmad Yani menutup sambutannya dengan menegaskan bahwa pekerja migran menyumbang devisa signifikan bagi negara, namun anak-anak mereka kerap menjadi korban dari ketiadaan perhatian. “Tidak ada kemerdekaan sejati tanpa melindungi generasi yang ditinggalkan. Penghargaan ini adalah milik seluruh masyarakat Gresik yang terus bergotong-royong menjaga anak-anak PMI,” ucapnya. Di akhir acara, Menteri Arifah menyerahkan sertifikat dan plakat penghargaan yang diterima dengan tepuk tangan dari seluruh peserta rapat koordinasi nasional.