Kustini Sri Purnomo: Profil dan Kinerja Bupati Sleman

Kustini Sri Purnomo: Profil dan Kinerja Bupati Sleman

Kustini Sri Purnomo resmi menjabat sebagai Bupati Sleman periode 2021–2026 setelah memenangkan Pilkada Sleman 2020 berpasangan dengan Danang Maharsa. Ia mencatat sejarah sebagai bupati perempuan pertama di Kabupaten Sleman. Diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa, pasangan ini meraih 46,62 persen suara. Pelantikannya pada 26 Februari 2021 menandai keberlanjutan estafet kepemimpinan dari suaminya, Sri Purnomo, yang menjabat Bupati Sleman selama dua periode sebelumnya. Langkah Kustini kerap menjadi sorotan publik karena latar belakangnya sebagai istri mantan bupati memunculkan pertanyaan tentang dinasti politik dan independensi kepemimpinannya.

Profil dan Latar Belakang

Kustini lahir di Sleman pada 21 Mei 1967. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Sleman, kemudian melanjutkan ke jenjang sarjana di Universitas Janabadra Yogyakarta. Sebelum terjun ke dunia politik praktis, Kustini aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi kemasyarakatan. Ia menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman selama dua dekade mendampingi suaminya, pengalaman yang memberinya pemahaman mendalam tentang permasalahan sosial dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Karir politiknya dimulai dari internal partai, di mana ia tercatat sebagai pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sleman. Keputusannya maju sebagai calon bupati pada Pilkada 2020 mendapat restu langsung dari partai, meskipun memicu diskursus publik tentang regenerasi kepemimpinan yang sehat di tingkat lokal.

Program Unggulan dan Kinerja

Selama masa kepemimpinannya, Kustini meluncurkan program Sembada (Sejahtera, Mandiri, Berbudaya, Adil, dan Berkelanjutan) sebagai payung pembangunan daerah. Salah satu terobosan konkret adalah digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Desa atau Kelurahan yang pada tahun 2023 telah mengintegrasikan 86 kalurahan di Sleman. Program unggulan kedua adalah pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Badan Usaha Milik Kalurahan. Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman menunjukkan aset BUMKal se-Kabupaten Sleman tumbuh dari Rp 7,8 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 13,2 miliar pada tahun 2023, dengan pertumbuhan rata-rata 19 persen per tahun. Sektor pariwisata juga mendapat perhatian serius pascapandemi. Kunjungan wisatawan ke Sleman tercatat mencapai 8,3 juta orang pada tahun 2023, melampaui capaian tahun 2019 sebelum pandemi yang hanya 7,2 juta kunjungan. Di bidang infrastruktur, pemerintahannya mengalokasikan anggaran perbaikan jalan kabupaten sebesar Rp 56 miliar pada APBD 2023. Tingkat kemantapan jalan kabupaten meningkat dari 78 persen pada tahun 2021 menjadi 83 persen pada akhir tahun 2023. Program penanganan stunting juga menjadi prioritas dengan prevalensi stunting berhasil ditekan dari 11,8 persen pada tahun 2021 menjadi 8,4 persen pada tahun 2023 berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia.

Tantangan dan Kontroversi

Kepemimpinan Kustini tidak lepas dari kritik dan tantangan. Isu dinasti politik menjadi bayang-bayang yang terus mengikuti, terutama karena suaminya menjabat dua periode sebelumnya dan putra mereka menjadi anggota DPRD DIY. Publik mengkhawatirkan konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga yang berpotensi menghambat demokratisasi lokal. Problem penataan kawasan wisata juga menjadi sorotan, khususnya terkait kemacetan kronis di jalur utara Sleman yang belum menemukan solusi permanen meskipun berbagai rekayasa lalu lintas telah diterapkan. Pengelolaan sampah menjadi isu krusial ketika Tempat Pembuangan Akhir Piyungan mengalami overload dan sempat ditutup sementara pada pertengahan 2023, menimbulkan krisis sampah di wilayah perkotaan. Pemerintahan Kustini dinilai lamban dalam menyiapkan solusi jangka panjang untuk persoalan ini. Tantangan besar lainnya adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan konservasi di kawasan aglomerasi Yogyakarta, di mana Sleman menjadi wilayah penyangga dengan tekanan urbanisasi yang tinggi. Alih fungsi lahan pertanian produktif mencapai rata-rata 120 hektar per tahun, memicu kekhawatiran tentang ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.