BRT Bandung Raya Ditargetkan Beroperasi Penuh Tahun 2027

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem transportasi massal modern di kawasan Bandung Raya. Proyek Bus Rapid Transit (BRT) dinyatakan akan mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2027, menjawab tantangan mobilitas dan kemacetan yang kian mendesak di wilayah metropolitan tersebut.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dr. Ir. H. Ahmad Rizal, M.Si., dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Transportasi Berkelanjutan di Gedung Sate, Bandung, Senin (27/7/2026).

"Proyek BRT Bandung Raya bukan sekadar wacana lagi. Kami sudah menetapkan target operasional penuh pada tahun 2027. Saat ini progres fisik telah mencapai tahap pembangunan jalur khusus dan halte utama,"

ujarnya di hadapan para pemangku kepentingan.

Desain Rute dan Integrasi Antarmoda

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Teknis yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Barat, BRT Bandung Raya akan melayani tiga koridor utama. Koridor pertama membentang dari Padalarang di Kabupaten Bandung Barat hingga Cileunyi di Kabupaten Bandung, melintasi pusat Kota Bandung. Koridor kedua menghubungkan Soreang dengan kawasan Dago, sementara koridor ketiga dirancang sebagai rute lingkar yang menyatukan kawasan padat penduduk di Cimahi dan Kabupaten Bandung.

Setiap koridor akan dilengkapi dengan jalur khusus (dedicated lane) yang terproteksi secara fisik. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Jabar, Ir. Hj. Santi Nurhayati, M.T., menambahkan, "Jalur khusus ini akan memangkas waktu tempuh hingga 40 persen dibandingkan kendaraan pribadi. Kami juga mendesain integrasi dengan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung, terminal bus antarkota, dan rencana pengembangan LRT di masa depan."

Total panjang jalur yang akan dibangun mencapai 72 kilometer. Sebanyak 47 halte utama dengan platform tinggi disiapkan, memungkinkan penumpang naik-turun secara cepat dan aman. Desain halte mengadopsi konsep ramah difabel dan ramah lingkungan.

Skema Pendanaan dan Dukungan Regulasi

Proyek ini dibiayai melalui skema kolaborasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 551/Kep.205-Dishub/2025, total investasi yang dialokasikan mencapai Rp1,28 triliun. Rincian pendanaan meliputi pembangunan infrastruktur jalur, pengadaan armada bus, sistem tiket terintegrasi, serta pusat kendali operasi.

Dukungan legislatif turut menguat. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Asep Lukman Hakim, S.IP., menyatakan, "Kami telah mengesahkan Peraturan Daerah tentang Transportasi Massal Berbasis Jalan. Ini menjadi landasan hukum yang kokoh bagi operasional BRT dan memastikan keberlanjutan layanan."

Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, juga menindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi teknis serta pendampingan penyusunan spesifikasi armada. Sebanyak 62 unit bus berbahan bakar gas alam terkompresi (CNG) akan beroperasi pada tahap awal, dengan kapasitas masing-masing 85 penumpang. Headway ditargetkan pada angka 3-5 menit pada jam sibuk.

Target Operasional dan Dampak Luas

Dinas Perhubungan menargetkan BRT mampu mengangkut hingga 480.000 penumpang per hari pada tahun pertama operasional. Angka ini diharapkan meningkat seiring pembenahan angkutan pengumpan (feeder) dan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi di pusat kota.

"Ini adalah lompatan besar bagi transportasi publik Jawa Barat. BRT akan menjadi tulang punggung mobilitas warga Bandung Raya, mengurangi emisi karbon sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi,"

tegas Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya di rapat pleno yang digelar di Bandung, Juli 2026.

Pemerintah pusat, melalui Surat Menteri Perhubungan Nomor PL.206/A/PHB/2026, menyatakan dukungan penuh terhadap proyek ini sebagai bagian dari program nasional pengembangan transportasi perkotaan berkelanjutan. Dengan target penyelesaian uji coba rute terbatas pada akhir 2026 dan operasi penuh di 2027, BRT Bandung Raya diproyeksikan menjadi salah satu sistem transportasi massal paling modern di Indonesia.