BRT Bandung Raya Dikebut, Target Layanan Penuh pada 2027

Bandung — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan proyek Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Bandung Raya akan beroperasi penuh pada tahun 2027. Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi tingkat tinggi yang digelar di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (27/7/2026). Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kusuma Darmawan Mulyana (KDM), menyatakan bahwa sistem transportasi massal modern ini akan menjadi tulang punggung mobilitas warga Bandung Raya.

"Kami sudah menetapkan target operasional penuh BRT pada 2027. Ini sejalan dengan arahan Gubernur Dedi Mulyadi untuk mempercepat modernisasi transportasi publik di seluruh aglomerasi Bandung Raya," ujar KDM di hadapan awak media.

Rapat Koordinasi dan Keputusan Strategis

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dengan dihadiri oleh sejumlah pejabat strategis, termasuk Wali Kota Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, serta perwakilan dari Kementerian Perhubungan dan Bappenas. Turut hadir pula Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, H. Asep Wahyuwijaya.

Dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam tersebut, disepakati percepatan penyelesaian Detail Engineering Design (DED) dan segera dimulainya lelang konstruksi pada triwulan IV tahun 2026. "Kita tidak bisa menunda lagi. Proyek ini sudah melalui kajian panjang dan menjadi jawaban atas kemacetan kronis di Bandung Raya," tegas Gubernur Dedi Mulyadi menanggapi kesepakatan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 551/Kep.629-Dishub/2026 tentang Percepatan Pembangunan BRT Bandung Raya, seluruh tahapan proyek akan diawasi secara ketat oleh tim pengawas yang terdiri dari Inspektorat Daerah dan perwakilan DPRD. "Kami memastikan setiap rupiah anggaran tepat guna dan tepat waktu," imbuh KDM, sembari menyebut bahwa pembangunan fisik direncanakan dimulai awal 2027.

Target Operasional dan Rencana Jaringan

Berdasarkan dokumen perencanaan yang dipaparkan dalam rapat, BRT Bandung Raya akan mengoperasikan dua koridor utama pada tahap awal. Koridor 1 membentang dari Stasiun Tegalluar yang terhubung dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, melewati Gedebage, Kiaracondong, hingga Alun-alun Bandung dan berakhir di kawasan Setrasari. Koridor 2 akan melayani rute dari Kota Cimahi melintasi Pasteur, Sukajadi, Simpang Dago, hingga Jalan Ir. H. Juanda di pusat kota. Total panjang jalur mencapai 38 kilometer dengan 45 halte yang dilengkapi fasilitas ramah disabilitas.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jabar menyebutkan bahwa armada BRT yang akan digunakan terdiri dari 120 bus listrik produksi dalam negeri. "Kita mendorong penggunaan energi bersih. Setiap bus berkapasitas 85 penumpang dan dilengkapi pendingin udara, Wi-Fi gratis, serta sistem keamanan CCTV terintegrasi. Targetnya, BRT ini mampu mengangkut hingga 350.000 penumpang per hari pada tahun pertama operasi," papar KDM seraya merujuk pada studi kelayakan yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung bersama Kementerian Perhubungan.

Sistem tiket akan terintegrasi secara digital dengan moda transportasi lainnya, termasuk commuter line Bandung Raya dan angkutan perkotaan melalui program JakLinko yang diadaptasi. Masyarakat cukup menggunakan satu kartu elektronik atau aplikasi untuk seluruh perjalanan. "Ini era baru transportasi Bandung yang terintegrasi dan berkelanjutan," katanya.

Dukungan Politik dan Alokasi Anggaran

Komitmen percepatan BRT mendapat sambutan hangat dari kalangan legislatif. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jabar, H. Iman Sunandar, dalam rapat paripurna sebelumnya menyatakan apresiasi terhadap langkah eksekutif. "Kami dari Fraksi PDIP mendukung penuh penyediaan transportasi publik massal yang berkualitas. BRT adalah lompatan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Seluruh instrumen pengawasan akan kami optimalkan agar proyek ini bebas dari kebocoran," ujarnya.

Senada, anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr. Hj. Rini Nurhayati, menekankan pentingnya integrasi dengan moda feeder. "Jangan sampai penumpang turun di halte lalu kebingungan melanjutkan perjalanan. Kami minta Dinas Perhubungan menyiapkan rute pengumpan yang massif," tandasnya dalam rapat kerja beberapa hari sebelumnya.

Mengenai pendanaan, KDM merinci bahwa total kebutuhan investasi mencapai Rp2,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp1,7 triliun di antaranya merupakan dana alokasi APBD Provinsi Jabar, sementara sisanya berasal dari APBN melalui Kementerian Perhubungan yang sudah disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026. "Skema pembiayaan sudah clear. Tidak ada alasan untuk mundur lagi," tegas KDM.

Dengan target operasional 2027 yang semakin nyata, masyarakat Bandung Raya menaruh harapan besar. Seorang warga Antapani, Andi Surya (42), mengaku setiap hari menghabiskan lebih dari dua jam di jalan untuk pulang-pergi bekerja ke kawasan Pasteur. "Kalau BRT jadi, saya pasti pindah naik itu. Semoga cepet jadi," tuturnya.