Bima Arya: Desentralisasi Fiskal Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa otonomi daerah harus dioptimalkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam keterangannya, Bima Arya menyatakan bahwa arah kebijakan desentralisasi mesti difokuskan pada pengembangan nilai tambah serta percepatan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah, menindaklanjuti semangat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Bima Arya di tengah keseriusan pemerintah memperkuat desentralisasi fiskal dan kolaborasi antarwilayah sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Menurutnya, otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan kewenangan administratif, melainkan ruang bagi daerah untuk menghadirkan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran sesuai potensi lokal.

"Otonomi daerah harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Fokus kita adalah nilai tambah, bukan sekadar pengelolaan anggaran," kata Bima Arya.

Nilai Tambah Menjadi Prioritas Pembangunan Daerah

Bima Arya menilai bahwa orientasi pembangunan daerah selama ini masih banyak yang terjebak pada belanja rutin dan proyek fisik semata. Padahal, lanjutnya, kewenangan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang harus dijawab dengan strategi ekonomi yang mendorong hilirisasi, industrialisasi, dan penguatan sektor unggulan masing-masing daerah.

Dalam konteks tersebut, pengembangan nilai tambah menjadi kata kunci yang harus diterjemahkan oleh pemerintah daerah dalam setiap dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bima Arya mengingatkan agar kepala daerah tidak sekadar mengejar capaian fisik, melainkan memastikan setiap program berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Bima Arya menambahkan bahwa daerah yang mampu mengelola sumber daya secara optimal akan menuai manfaat ganda, baik dari sisi penerimaan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepala daerah diminta berani melakukan terobosan kebijakan yang pro-investasi tanpa mengabaikan aspek regulasi dan keberlanjutan lingkungan.

Desentralisasi Fiskal Memperkuat Kemandirian Daerah

Selain nilai tambah, Bima Arya juga menekankan pentingnya desentralisasi fiskal dalam memperkuat kemandirian daerah. Menurutnya, transfer ke daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel agar mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif di tingkat lokal.

"Desentralisasi fiskal adalah tulang punggung kemandirian daerah. Anggaran yang disalurkan pemerintah pusat harus berdampak pada pertumbuhan ekonomi, bukan hanya terserap untuk belanja operasional," tegasnya.

Bima Arya menyatakan bahwa penguatan desentralisasi fiskal sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas belanja daerah. Daerah didorong untuk memperbesar alokasi belanja modal, mendukung dunia usaha, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi tidak lagi bergantung pada stimulus dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat, lanjut Bima Arya, terus menyempurnakan instrumen transfer ke daerah agar lebih berpihak pada kinerja. Daerah dengan tata kelola keuangan yang baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memperoleh insentif, sementara daerah dengan kinerja rendah didorong melakukan perbaikan melalui pendampingan dan pembinaan.

Kolaborasi Antarwilayah untuk Pemerataan Ekonomi

Pada bagian lain, Bima Arya menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat dicapai sendirian. Kolaborasi antarwilayah menjadi prasyarat penting, terutama dalam menghadapi persaingan global dan mempercepat pemerataan pembangunan antarprovinsi, antarkabupaten, hingga antarkota.

Bima Arya mencontohkan perlunya kerja sama antardaerah dalam membangun kawasan industri, menyatukan rantai pasok, serta mengelola kawasan perbatasan dan pesisir secara bersama. Kerja sama antardaerah, lanjutnya, juga dapat memperkuat posisi tawar daerah dalam menarik investasi dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Tidak ada daerah yang bisa tumbuh sendirian. Kolaborasi antarwilayah adalah kunci untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata," ujarnya.

Bentuk nyata kolaborasi itu, menurut Bima Arya, dapat diwujudkan melalui perjanjian kerja sama antardaerah, pembangunan kawasan industri terpadu lintas provinsi, hingga pengelolaan destinasi wisata bersama. Skema tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing daerah secara kolektif.

Menindaklanjuti Arahan Pemerintah

Pernyataan Bima Arya tersebut menindaklanjuti arahan pemerintah pusat agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berorientasi pada hasil. Kementerian Dalam Negeri, melalui berbagai rapat koordinasi dan pleno pembinaan, terus mendorong kepala daerah untuk menyelaraskan program pembangunan dengan prioritas nasional.

Dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri, sejumlah kepala daerah dan perangkat daerah diminta menyusun strategi ekonomi berbasis potensi unggulan, memperkuat tata kelola keuangan daerah, serta mengembangkan skema kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan. Fraksi-fraksi di DPRD juga didorong untuk mengawal kebijakan anggaran yang pro-pertumbuhan.

Bima Arya berharap seluruh elemen pemerintahan daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga perangkat daerah, mampu menerjemahkan semangat otonomi daerah menjadi kebijakan nyata. Dengan demikian, otonomi daerah benar-benar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas.