BGN Ungkap Data Pemberhentian SPPI dalam Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap data pemberhentian Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditugaskan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Data tersebut mencakup sejumlah personel yang tidak lagi melanjutkan tugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah, baik karena mengundurkan diri atas keinginan sendiri maupun diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi internal lembaga.

Penataan sumber daya manusia ini dilakukan seiring perluasan program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut menargetkan 82,9 juta penerima manfaat, meliputi anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh wilayah Indonesia.

Pemberhentian Melalui Evaluasi Berjenjang

Berdasarkan keterangan BGN, pemberhentian SPPI dilakukan melalui mekanisme evaluasi berjenjang. Sebagian personel tercatat mengundurkan diri secara sukarela, sementara sebagian lain diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, tidak lulus tahapan pembinaan, atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam penugasan.

BGN menegaskan bahwa setiap keputusan pemberhentian ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan serta verifikasi yang dilakukan secara berlapis. Keputusan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga standar pelayanan gizi di setiap SPPG agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami menegaskan bahwa penataan personel dilakukan untuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dikelola oleh sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi serta berkomitmen penuh menjalankan amanah program," demikian pernyataan resmi BGN.

Peran Strategis SPPI dalam Dapur MBG

SPPI merupakan tenaga sarjana yang direkrut pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di tingkat operasional. Mereka ditempatkan di SPPG, yakni dapur umum yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi, dengan tugas antara lain sebagai kepala satuan pelayanan, ahli gizi, serta pengelola administrasi dan keuangan.

Rekrutmen SPPI diselenggarakan secara bergelombang dengan melibatkan lulusan berbagai disiplin ilmu, mulai dari gizi, kesehatan masyarakat, teknologi pangan, pertanian, hingga manajemen. Setiap peserta wajib melewati seleksi administrasi, tes tertulis, wawancara, serta pembinaan sebelum ditetapkan dan ditempatkan di daerah penugasan.

Dalam pelaksanaannya, setiap unit SPPG ditargetkan melayani sekitar 3.000 porsi makan bergizi per hari. Dengan jumlah SPPG yang terus bertambah di berbagai provinsi, kebutuhan terhadap tenaga terlatih menjadi salah satu perhatian utama BGN dalam menindaklanjuti perluasan program.

Komitmen Menjaga Kualitas Layanan

BGN menyatakan pemberhentian sejumlah SPPI tidak mengganggu keberlangsungan distribusi makan bergizi kepada penerima manfaat. Posisi yang kosong akan diisi melalui mekanisme penggantian antarwaktu maupun rekrutmen gelombang berikutnya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

"Keputusan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga mutu pelayanan. Program sebesar ini menuntut integritas dan profesionalisme dari seluruh jajaran pelaksana di lapangan," bunyi keterangan BGN.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan operasional SPPG, pengadaan bahan pangan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program di daerah.

Ke depan, BGN menyatakan akan memperketat pengawasan terhadap kinerja SPPI dan seluruh mitra pelaksana. Langkah itu ditempuh untuk memastikan anggaran negara yang digelontorkan benar-benar sampai kepada masyarakat dalam bentuk layanan makanan bergizi yang aman, higienis, dan tepat sasaran.