BGN Rancang Sistem Pemantauan Menu MBG oleh Orang Tua

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tengah mengembangkan mekanisme pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa keterbukaan akses informasi menjadi prinsip utama yang dipegang lembaganya dalam menjalankan program nasional ini.

"Kami sedang memfinalisasi sistem yang memungkinkan masyarakat, khususnya para orang tua, untuk memantau secara langsung menu yang disajikan kepada anak-anak mereka di sekolah," ujar Sudaryono di Jakarta, Senin (28/7).

Mekanisme Pengawasan Publik

Sistem yang dirancang BGN akan mengintegrasikan data dari seluruh satuan pelayanan MBG ke dalam platform digital terpadu. Dalam skema ini, setiap orang tua dapat mengakses informasi detail mengenai komposisi gizi, bahan baku, serta dokumentasi penyajian makanan yang diterima siswa setiap harinya. Langkah ini dinilai sebagai respons terhadap aspirasi publik yang menginginkan jaminan kualitas dan akuntabilitas dalam distribusi program MBG.

Sudaryono menekankan bahwa transparansi bukan sekadar jargon, melainkan komitmen institusional. "Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami membuka diri terhadap pengawasan dari berbagai pihak, termasuk wartawan, lembaga swadaya masyarakat, dan terutama para orang tua sebagai penerima manfaat langsung," tegasnya.

Menurut data BGN per Juli 2026, program MBG telah menjangkau lebih dari 38 juta siswa di seluruh Indonesia melalui lebih dari 5.800 dapur umum yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Skala operasi sebesar ini menuntut sistem pengawasan yang andal dan responsif terhadap potensi penyimpangan.

Peran Serta Aktif Orang Tua

Dalam rancangan kebijakan yang sedang dibahas, BGN membuka ruang bagi pembentukan forum komunikasi antara pengelola dapur MBG dengan komite orang tua di setiap satuan pendidikan. Forum ini akan berfungsi sebagai saluran penyampaian umpan balik dan evaluasi berkala terhadap kualitas menu, kebersihan penyajian, serta ketepatan jadwal distribusi.

"Kami memahami bahwa orang tua adalah pihak yang paling berkepentingan terhadap asupan gizi anak-anaknya. Oleh karena itu, suara mereka harus didengar dan ditindaklanjuti," kata Sudaryono. Ia menambahkan bahwa BGN akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk melalui kanal pengaduan resmi dengan mekanisme eskalasi yang jelas hingga ke tingkat pusat.

Sejumlah kepala daerah telah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini. Mereka menilai bahwa pelibatan orang tua secara sistematis akan memperkuat legitimasi program dan meminimalkan resistensi di tingkat akar rumput.

Penyempurnaan Berkelanjutan

BGN saat ini sedang melakukan uji coba prototipe sistem pemantauan di tiga provinsi: Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Hasil uji coba tersebut akan menjadi dasar bagi penyempurnaan sebelum diluncurkan secara nasional pada kuartal keempat tahun 2026.

Sudaryono mengungkapkan bahwa sistem ini dirancang dengan antarmuka sederhana agar mudah diakses oleh pengguna dengan berbagai tingkat literasi digital. "Kami tidak ingin teknologi menjadi penghalang partisipasi. Justru sebaliknya, teknologi harus menjadi jembatan yang memperpendek jarak antara penyelenggara program dan penerima manfaat," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BGN juga menyinggung pentingnya edukasi gizi bagi keluarga. Ia berharap informasi yang disajikan melalui sistem pemantauan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi orang tua dalam menyusun menu sehat di rumah. "MBG bukan hanya program pemberian makan, melainkan juga gerakan budaya sadar gizi yang dimulai dari sekolah dan berlanjut ke rumah tangga," tuturnya.

BGN menargetkan seluruh dapur MBG telah terintegrasi dengan sistem pemantauan publik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2026. Dengan terwujudnya transparansi ini, Sudaryono optimistis kepercayaan publik terhadap program MBG akan semakin kokoh, sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel.