Bapanas Gandeng Importir Perkuat Pasokan Bawang Putih ke Timur

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah taktis dengan merangkul sejumlah importir dan distributor nasional untuk menjamin kelancaran suplai bawang putih ke kawasan timur Indonesia. Komitmen ini diumumkan seusai Rapat Koordinasi Pengendalian Pasokan dan Harga Pangan di Kantor Bapanas, Jakarta, pada Selasa (15/4/2025). Kepala Bapanas, Dr. Ir. Budi Santoso, M.Si., menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen, namun juga memutus rantai disparitas yang selama ini membebani masyarakat di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua.

Kerangka Kerja Sama yang Mengikat

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa setiap importir yang tergabung akan mendapatkan kuota tambahan distribusi khusus untuk wilayah timur dengan pengawasan ketat Bapanas. Mekanisme ini tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh perwakilan dari 12 perusahaan importir dan 8 distributor regional. Budi Santoso memaparkan, “Kami tidak hanya memberikan rekomendasi impor, tetapi juga mewajibkan importir menyalurkan minimal 30% dari volume impornya ke pasar-pasar di Indonesia timur. Ini adalah terobosan untuk memangkas selisih harga yang bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan harga di Pulau Jawa.”

“Kami tidak hanya memberikan rekomendasi impor, tetapi juga mewajibkan importir menyalurkan minimal 30% dari volume impornya ke pasar-pasar di Indonesia timur. Ini adalah terobosan untuk memangkas selisih harga yang bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan harga di Pulau Jawa.”
— Dr. Ir. Budi Santoso, M.Si., Kepala Bapanas

Bapanas juga membentuk satuan tugas pemantauan yang terdiri dari unsur internal lembaga, Dinas Perdagangan provinsi, dan Satgas Pangan Polri untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh spekulan. Setiap pengiriman akan dilengkapi dokumen manifes digital yang terintegrasi dengan sistem informasi pangan nasional milik Bapanas.

Kawasan Prioritas dan Volumetrik

Tiga provinsi yang mendapat prioritas utama pada tahap awal adalah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, mengingat ketiga wilayah ini mencatat fluktuasi harga paling tajam sepanjang triwulan pertama 2025. Berdasarkan data Bapanas, harga bawang putih di Kabupaten Jayapura sempat menyentuh Rp70.000 per kilogram pada Februari lalu, sementara di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, hanya berkisar Rp38.000. Kesenjangan ini dinilai tidak lagi dapat ditoleransi sehingga intervensi struktural menjadi keharusan.

Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Nurul Hidayah, S.P., M.M., menjelaskan bahwa alokasi volume untuk kawasan timur akan dinaikkan secara bertahap. “Mulai Mei 2025, kami targetkan distribusi sebesar 25.000 ton per bulan, naik sekitar 45% dari rata-rata bulan sebelumnya. Pasokan ini akan langsung digelontorkan melalui gudang penyangga yang sudah disiapkan di Pelabuhan Makassar, Surabaya, dan Bitung,” ujar Nurul. Gudang penyangga tersebut dikelola oleh BUMN Pangan yang ditunjuk, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Bhanda Ghara Reksa, untuk menjamin kelancaran arus barang dari pelabuhan hingga pasar tradisional.

“Mulai Mei 2025, kami targetkan distribusi sebesar 25.000 ton per bulan, naik sekitar 45% dari rata-rata bulan sebelumnya. Pasokan ini akan langsung digelontorkan melalui gudang penyangga yang sudah disiapkan di Pelabuhan Makassar, Surabaya, dan Bitung.”
— Nurul Hidayah, S.P., M.M., Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas

Respon Importir dan Mekanisme Pengawasan

Ketua Asosiasi Importir Bawang Putih Indonesia (AIBI), H. Agus Mulyadi, menyatakan kesiapan anggotanya untuk menjalankan skema yang telah disepakati. Menurutnya, selama ini hambatan terbesar pendistribusian ke timur adalah biaya logistik yang tinggi dan minimnya jaminan ketersediaan gudang berpendingin. Dengan adanya gudang penyangga milik BUMN, risiko kerusakan komoditas dapat diminimalkan. “Kami sudah mengalokasikan stok sebanyak 8.000 ton yang siap dilepas minggu depan. Anggota kami juga setuju untuk tidak menaikkan harga jual di tingkat importir selama tiga bulan ke depan, sejalan dengan semangat menjaga stabilitas,” ungkap Agus.

Untuk menghindari penyimpangan, Bapanas akan menerapkan sistem pengawasan berlapis. Setiap pergerakan komoditas akan tercatat secara daring mulai dari pintu masuk pelabuhan hingga ke tangan pedagang pengecer. Nurul Hidayah menambahkan bahwa pihaknya menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit acak terhadap alur distribusi minimal dua kali dalam sebulan. Sanksi tegas berupa pencabutan izin impor akan dikenakan kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk jika kedapatan mengalihkan pasokan ke wilayah lain di luar penugasan.

Ekspektasi dan Dampak Terhadap Harga

Intervensi ini diharapkan mampu menekan harga bawang putih di tingkat konsumen hingga menyentuh kisaran Rp45.000–Rp50.000 per kilogram di wilayah timur pada akhir Mei 2025. Angka tersebut masih di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp36.000 per kilogram, namun sudah jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelumnya. Budi Santoso optimistis bahwa dengan konsistensi distribusi, disparitas dapat terus menyusut dan pada akhir tahun mendekati angka HAP. “Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menjadi kunci. Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian panik karena stok yang dikelola cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga periode Lebaran Haji mendatang,” jelasnya.

Selain bawang putih, Bapanas tengah menyiapkan skema serupa untuk komoditas cabai dan daging ayam ras yang juga sering mengalami ketimpangan harga antara Indonesia bagian barat dan timur. Uji coba untuk kedua komoditas itu dijadwalkan pada paruh kedua tahun 2025. Sementara itu, Kementerian Perhubungan telah menyatakan kesiapan untuk memberikan insentif biaya angkut bagi kapal-kapal yang melayani rute tol laut dengan muatan pangan strategis. Kolaborasi lintas kementerian ini diharapkan memperkuat ekosistem logistik pangan nasional yang inklusif.

Dengan disepakatinya kerja sama tersebut, Bapanas memproyeksikan bahwa ketahanan pangan di wilayah timur tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas, melainkan terkelola melalui perencanaan yang terukur dan pengawasan yang ketat. Masyarakat di pelosok Nusantara pun diharapkan segera merasakan dampak positif dari kebijakan yang baru saja ditetapkan ini, berupa harga yang lebih terjangkau dan pasokan yang konsisten sepanjang tahun.