BANGLI — APBD Perubahan 2026 Resmi Ditetapkan Tegaskan Skala Prioritas

Suasana ruang sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangli terasa khidmat ketika persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2026 resmi diketok. Penetapan ini menandai babak baru pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan program kerja, tetapi juga menekankan kedisiplinan fiskal di tengah dinamika kebutuhan masyarakat yang kian kompleks.

Pemerintah Kabupaten Bangli menyadari betul bahwa penetapan anggaran bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan. Di tengah arus tuntutan publik yang menuntut perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta peningkatan ekonomi warga, pemerintah daerah dituntut untuk bergerak cepat namun tetap cermat. Penataan ulang struktur belanja daerah menjadi langkah krusial agar dana publik benar-benar tersalurkan secara tepat sasaran.

Fokus Efisiensi di Tengah Keterbatasan Fiskal

Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, menegaskan bahwa seluruh jalannya pengelolaan anggaran akan terus diarahkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah berjanji akan konsisten melakukan evaluasi dan pengendalian ketat terhadap pelaksanaan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Wabup Diar mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam penyusunan APBD Perubahan 2026 adalah menyelaraskan antara tingginya aspirasi masyarakat dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Oleh sebab itu, proses penyaringan dan penentuan skala prioritas bersama legislator menjadi kunci vital.

"Namun, dalam kondisi kemampuan fiskal daerah yang terbatas, tidak seluruh aspirasi dapat diakomodasi sekaligus dalam satu tahun anggaran. Diperlukan proses penyaringan, pemilahan, dan penentuan prioritas secara bersama-sama," ungkap Wabup Diar di hadapan jajaran anggota dewan.

Catatan Kritis DPRD dan Kualitas Belanja Daerah

Langkah pengesahan ini juga diwarnai sejumlah catatan kritis dari Badan Anggaran (Banggar) serta fraksi-fraksi DPRD Bangli. Legislatif menyoroti pentingnya menjaga kualitas belanja daerah agar tidak terjebak pada kegiatan formalitas semata. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki relevansi kuat terhadap prioritas pembangunan daerah dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat Bangli.

DPRD Bangli menggarisbawahi bahwa program yang dibiayai APBD Perubahan wajib memiliki target, output, dan outcome yang terukur secara transparan. Respons positif diberikan oleh pihak eksekutif yang berkomitmen menjadikan catatan Banggar sebagai pedoman evaluasi dalam mengawal kinerja perangkat daerah.

Disiplin Eksekusi Anggaran Hingga Akhir Tahun

Wabup Diar mengingatkan bahwa pengesahan APBD Perubahan 2026 bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tahap krusial eksekusi program di lapangan. Masa pelaksanaan anggaran yang tersisa hingga akhir tahun menuntut kerja keras, konsistensi, serta koordinasi erat antarinstansi.

Pihaknya menginstruksikan seluruh jajaran kepala OPD dan ASN di lingkungan Pemkab Bangli untuk menjaga kedisiplinan tinggi. Ketepatan waktu pengerjaan proyek, kualitas pekerjaan fisik, tertib administrasi, serta akuntabilitas keuangan tidak boleh dikompromikan. "Persetujuan ini adalah awal tahapan pelaksanaan yang membutuhkan konsistensi, pengendalian, dan pengawasan bersama hingga akhir tahun anggaran," tuntas Diar.

Dengan resminya dokumen APBD Perubahan 2026 ini, masyarakat Bangli menanti realisasi riil dari komitmen pemerintah. Harapannya, efisiensi yang didengungkan mampu melahirkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup warga di seluruh pelosok daerah.