Bahlil Buka Peluang Revisi Harga Batu Bara buat PLN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pemerintah siap mengevaluasi kembali kebijakan harga batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), khususnya pasokan ke PT PLN (Persero). Langkah ini diambil setelah struktur biaya operasional pertambangan batu bara mengalami kenaikan signifikan yang memberatkan pengusaha.

Bahlil menjelaskan, biaya operasi penambangan batu bara kini telah meningkat 8% sampai 12%. Kenaikan ini membuat harga DMO yang selama ini diatur pemerintah tidak lagi mencerminkan realitas biaya produksi. Akibatnya, banyak pengusaha yang mengaku berpotensi merugi jika terus memasok batu bara ke PLN dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga. Karena pengusaha juga kan kita harus jaga agar mereka tidak rugi,” kata Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Perlindungan Usaha dan Keberlanjutan Pasokan Listrik

Pernyataan Bahlil menegaskan sikap pemerintah yang tidak hanya fokus pada kepentingan penerimaan negara dan ketersediaan listrik murah, tetapi juga menjaga iklim usaha pertambangan nasional. Menurutnya, jika pengusaha terpaksa menjual batu bara di bawah biaya produksi, maka keberlangsungan usaha dan pasokan batu bara untuk kelistrikan bisa terganggu dalam jangka panjang.

“Jadi kita juga harus bijaksana agar teman-teman pengusaha juga jangan dibeli dengan harga yang sangat murah,” ujar Bahlil. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan PLN, masyarakat, dan keberlangsungan bisnis pertambangan.

Dampak dan Mekanisme Revisi

Apabila revisi harga DMO direalisasikan, dampaknya akan langsung terasa pada struktur biaya pokok penyediaan listrik PLN. Batu bara masih menjadi sumber energi utama pembangkit listrik nasional, sehingga perubahan harga DMO akan mempengaruhi perhitungan tarif listrik maupun kebutuhan kompensasi pemerintah.

Bahlil mengindikasikan bahwa pembahasan lebih lanjut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan pelaku usaha pertambangan. Tujuannya adalah merumuskan formula harga yang adil, akomodatif terhadap kenaikan biaya operasional, namun tetap menjaga stabilitas pasokan listrik nasional.

Laporan Apaberita.com mencatat, kebijakan ini menjadi salah satu respons pemerintah terhadap dinamika industri pertambangan global yang mempengaruhi biaya logistik, energi, dan bahan baku di sektor batu bara. Dengan membuka opsi revisi harga DMO, pemerintah menunjukkan fleksibilitas dalam menjaga investasi sektor energi sekaligus mempertahankan keandalan pasokan listrik ke masyarakat.

Pengusaha pertambangan menyambut positif sinyal ini karena memberikan kepastian usaha dan keadilan dalam harga. Di sisi lain, PLN dan pemerintah harus memastikan bahwa setiap kenaikan harga DMO tidak serta-merta membebani konsumen listrik. Mekanisme kompensasi atau penyesuaian bertahap diperkirakan akan menjadi bagian dari solusi yang dibahas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.