Asosiasi Satelit Dukung Gerakan Indonesia Bebas Sampah Kemendagri

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) resmi mendorong penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia bebas sampah. Gerakan nasional bertajuk Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) ini kini mendapat dukungan strategis dari sektor teknologi keantariksaan. Ketua Umum Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Risdianto Yuli Hermansyah, menyatakan kesiapan industri satelit nasional untuk mendukung program pemerintah melalui penyediaan data pemantauan lingkungan berbasis satelit.

Kemendagri Canangkan Gerakan ASRI

Direktur Jenderal Bina Adwil Kemendagri menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan infrastruktur, melainkan harus melibatkan seluruh elemen, termasuk Satpol PP dan Satlinmas di setiap daerah. “Satpol PP dan Satlinmas memiliki jaringan hingga tingkat kelurahan. Mereka adalah ujung tombak yang dapat mengedukasi masyarakat sekaligus menegakkan aturan tentang pengelolaan sampah,” ujar Dirjen Bina Adwil saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

“Satpol PP dan Satlinmas memiliki jaringan hingga tingkat kelurahan. Mereka adalah ujung tombak yang dapat mengedukasi masyarakat sekaligus menegakkan aturan tentang pengelolaan sampah.”

Gerakan ASRI sendiri merupakan kelanjutan dari berbagai program kebersihan sebelumnya, namun kali ini lebih terstruktur dengan dukungan regulasi dan teknologi. Kemendagri menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki posko pengaduan sampah terintegrasi yang diawaki Satpol PP dan Satlinmas, serta dilengkapi sistem pemantauan daring.

Dukungan Teknologi Satelit dari ASSI

Menanggapi inisiatif tersebut, Risdianto Yuli Hermansyah menyambut baik dan menyatakan kesiapan ASSI untuk menyediakan layanan data citra satelit resolusi tinggi. “Kami memiliki satelit yang dapat memantau titik-titik pembuangan sampah ilegal, perubahan tutupan lahan akibat timbunan sampah, hingga kualitas air sungai dan laut. Teknologi ini dapat menjadi mata bagi Satpol PP di lapangan,” jelas Risdianto.

Ia menambahkan, satelit-satelit milik anggota ASSI, baik yang sudah beroperasi maupun yang akan diluncurkan, mampu melakukan pemantauan secara periodik dan real-time untuk wilayah yang sulit dijangkau. Data tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan dashboard pemerintah daerah sehingga pelanggaran seperti pembakaran sampah terbuka atau pembuangan ke sungai dapat segera ditindak.

Sinergi dengan Satpol PP dan Satlinmas

Dalam skema yang tengah dibahas, ASSI akan mengembangkan aplikasi mobile berbasis satelit yang dapat digunakan oleh anggota Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia. Aplikasi ini akan menampilkan peta sebaran titik sampah, memungkinkan pelaporan insiden secara langsung, serta memberikan peringatan dini terhadap risiko pencemaran lingkungan. “Dengan ponsel Android biasa, petugas bisa melihat koordinat timbunan sampah, mengirim foto, dan mendapatkan notifikasi jika ada perubahan mencurigakan di wilayahnya,” ujar Risdianto.

Uji coba akan dilakukan di tiga kota percontohan, yaitu Surabaya, Makassar, dan Denpasar, sebelum diperluas ke seluruh provinsi. Kemendagri menargetkan peluncuran sistem ini bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional pada Februari 2026.

Manfaat Pemantauan Satelit untuk Kebersihan Lingkungan

Penggunaan satelit untuk pengelolaan sampah bukanlah hal baru di dunia internasional. Beberapa negara maju telah memanfaatkan satelit observasi Bumi untuk mendeteksi polusi plastik di laut dan mengidentifikasi lokasi pembuangan sampah ilegal. Dengan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, pendekatan berbasis satelit dinilai lebih efisien dan ekonomis.

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia menghasilkan sekitar 68 juta ton sampah per tahun, dan lebih dari 9 juta ton di antaranya tidak terkelola dengan baik. Keberadaan ribuan titik pembuangan sampah liar (TPS liar) sering kali baru diketahui setelah menimbulkan masalah kesehatan atau banjir. “Dengan citra satelit, kami bisa memetakan seluruh TPS liar dalam hitungan minggu, bukan tahun,” kata Risdianto.

Langkah Konkret dan Dukungan Anggaran

Direktorat Jenderal Bina Adwil menyatakan akan mengalokasikan dana pendamping dari APBN dan APBD untuk pelatihan petugas serta pengadaan perangkat pendukung. Pelatihan akan mencakup literasi data satelit, penggunaan aplikasi, dan prosedur penegakan peraturan daerah tentang kebersihan.

Selain itu, akan dibentuk forum koordinasi antara ASSI, Kemendagri, dan pemerintah daerah untuk memastikan data satelit benar-benar dipakai dalam pengambilan keputusan. “Kami tidak ingin data canggih ini hanya menjadi pajangan. Harus ada tindakan nyata di lapangan,” tegas Dirjen Bina Adwil.

Harapan ke Depan

Risdianto optimistis, sinergi antara teknologi satelit dan aparat pemerintah daerah akan mempercepat terwujudnya visi Indonesia bebas sampah. “Satelit adalah aset bangsa yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan rakyat. Kami bangga dapat berkontribusi dalam program yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat,” pungkasnya.

Gerakan ASRI diharapkan tidak hanya membersihkan lingkungan fisik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Dengan dukungan teknologi, pengawasan 24 jam, dan partisipasi aktif Satpol PP serta Satlinmas, target Indonesia bebas sampah pada 2030 dinilai semakin realistis.