rizky-amelia
Pemerintah Kota Jambi resmi menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang sedang hamil dan yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Keputusan ini diambil sebagai langkah perlindungan kesehatan menyusul memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyelimuti wilayah setempat.
Kebijakan tersebut disahkan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Jambi dengan mempertimbangkan kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang telah melampaui ambang batas aman. Berdasarkan data yang dihimpun, ISPU di Kota Jambi berada di atas angka 200, kategori sangat tidak sehat, sehingga berpotensi menimbulkan dampak serius bagi kelompok rentan.
“Kita menerapkan ini sebagai upaya menjaga kesehatan bagi ASN yang rentan akibat kabut asap ini,” kata Sekretaris Daerah Kota Jambi, Ridwan.
Ridwan menegaskan bahwa kebijakan WFH menyasar dua kategori pegawai, yakni ASN yang sedang mengandung dan ASN yang terdiagnosis ISPA. Kedua kelompok dinilai paling berisiko mengalami komplikasi kesehatan apabila terus terpapar partikel polutan dari kabut asap karhutla.
Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas
Meski memberikan kelonggaran bekerja dari rumah, Pemerintah Kota Jambi memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami penurunan. Ridwan menyatakan bahwa ASN yang menjalankan WFH tetap wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan.
“Penerapan WFH tidak boleh mengurangi kualitas kerja ASN maupun mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya menegaskan.
Ia menambahkan bahwa setiap kepala perangkat daerah bertanggung jawab memastikan mekanisme pengawasan dan pelaporan kinerja pegawai tetap berjalan sesuai ketentuan. Dengan demikian, kelonggaran ini bersifat sementara dan terukur, bukan bentuk pelonggaran disiplin aparatur.
Kebijakan tersebut juga sejalan dengan surat edaran yang diterbitkan sebelumnya mengenai langkah mitigasi dampak kabut asap terhadap kesehatan pegawai di lingkungan pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jambi menetapkan bahwa WFH hanya berlaku selama kondisi kualitas udara belum dinyatakan membaik.
Dampak Kabut Asap terhadap Kesehatan
Memburuknya kualitas udara akibat karhutla telah menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah di Provinsi Jambi. Kabut asap tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga meningkatkan angka kunjungan pasien dengan keluhan pernapasan di fasilitas kesehatan.
Paparan partikel halus dari asap pembakaran lahan dapat memicu iritasi saluran pernapasan, memperburuk kondisi penderita asma, serta meningkatkan risiko infeksi paru-paru. Kelompok ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia menjadi golongan yang paling rentan terhadap dampak tersebut.
WHO menyebutkan bahwa polusi udara berkaitan erat dengan peningkatan kasus penyakit kardiovaskular dan gangguan pernapasan kronis. Oleh karena itu, langkah Pemkot Jambi dinilai sebagai respons kebijakan yang proporsional terhadap kondisi darurat lingkungan.
Langkah Lanjutan dan Evaluasi Berkala
Pemerintah Kota Jambi menyatakan akan melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan ISPU bersama instansi terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Dinas Kesehatan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi penghentian atau perpanjangan kebijakan WFH.
Ridwan memastikan bahwa ASN akan kembali bekerja seperti biasa di kantor setelah kondisi kualitas udara dinyatakan membaik. Ia juga mengimbau seluruh pegawai dan masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi kegiatan yang tidak mendesak.
Selain itu, Pemerintah Kota Jambi mendorong penanganan sumber masalah karhutla di tingkat hulu melalui koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah provinsi maupun aparat penegak hukum. Penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan disebut menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan kualitas udara.
Kebijakan WFH bagi ASN hamil dan pengidap ISPA ini ditetapkan sebagai keputusan resmi pemerintah daerah dan berlaku hingga ada pernyataan resmi mengenai perbaikan kualitas udara. Pemerintah Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk menempatkan keselamatan aparatur dan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Comments (0)