Anggaran Badan Gizi Nasional Dipangkas Dua Kali, Kini Hanya Tersisa Rp 228,38 Triliun

Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga yang mengemban misi vital dalam pemenuhan gizi masyarakat ini harus menghadapi kenyataan pahit setelah pagu anggaran mereka untuk tahun 2026 mengalami pemangkasan signifikan sebanyak dua kali. Pemotongan anggaran yang dilakukan secara bertahap ini membuat dana yang dikelola BGN menyusut signifikan dari rencana awal.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengungkapkan fakta tersebut dalam pernyataannya kepada media kami. Ia menjelaskan bahwa total pemangkasan yang dialami BGN mencapai angka Rp 39,62 triliun. Pemangkasan ini bukanlah kebijakan tunggal, melainkan terjadi dalam dua gelombang penyesuaian anggaran.

"Pagu anggaran BGN untuk tahun 2026 sebenarnya sudah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun. Namun, terjadi pemangkasan pertama yang nilainya cukup besar, yaitu Rp 38,25 triliun. Belum lama berselang, kami kembali menerima surat pemberitahuan pemangkasan kedua sebesar Rp 1,37 triliun,"

rinci Agustina Arumsari. Dengan demikian, dari pagu awal yang sangat ambisius, anggaran BGN kini hanya menyisakan Rp 228,38 triliun. Angka ini tentu menjadi pukulan berat bagi berbagai program strategis yang telah direncanakan lembaga tersebut.

Pemangkasan anggaran ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kelanjutan program-program unggulan BGN. Meskipun belum dirinci pos-pos belanja mana saja yang terkena dampak paling parah, pengurangan dana sebesar puluhan triliun rupiah hampir pasti akan memaksa BGN untuk melakukan restrukturisasi prioritas. Program-program yang sebelumnya diandalkan untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya di daerah-daerah rentan rawan pangan, berpotensi mengalami penundaan atau bahkan pembatalan.

Langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah ini memang menjadi bagian dari penyesuaian fiskal nasional di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu. Namun, publik tentu berharap bahwa pemotongan tersebut tidak mengorbankan substansi pelayanan gizi kepada masyarakat, mengingat posisi Indonesia yang masih bergelut dengan masalah stunting dan malnutrisi. Hingga saat ini, pihak BGN masih melakukan kalkulasi ulang untuk memastikan agar pemangkasan anggaran tersebut tidak berdampak fatal pada target penurunan angka kekurangan gizi nasional.

Pengurangan dana secara dua tahap ini memperlihatkan tekanan yang sangat kuat pada postur anggaran negara. Fokus kini tertuju pada bagaimana BGN akan mengoptimalkan sisa dana Rp 228,38 triliun tersebut agar tetap mampu merealisasikan misi besarnya tanpa harus kehilangan roh utama dari pembentukan lembaga ini.