AMMSI Dukung Penyesuaian Operasional SPPG untuk Penguatan Efisiensi Anggaran

Jakarta — Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 12 Tahun 2026. Surat edaran ini mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang salah satu poin utamanya adalah penghentian sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa libur sekolah. Langkah ini dinilai sebagai strategi yang tepat untuk memperkuat evaluasi tata kelola sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran negara.

Ketua Umum AMMSI menyampaikan bahwa penyesuaian operasional ini akan memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program di lapangan. "Kami melihat ini sebagai momentum penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dari APBN benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi penerima manfaat," demikian pernyataan resmi asosiasi yang dikutip tim Apaberita.com.

Kami melihat ini sebagai momentum penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dari APBN benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi penerima manfaat.

Menurut AMMSI, kebijakan penyesuaian operasional selama periode hari libur sekolah akan membantu memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan secara lebih efektif, terukur, transparan, dan akuntabel. Asosiasi menilai bahwa jeda distribusi pada masa libur dapat dimanfaatkan untuk melakukan audit internal, perbaikan rantai pasok, hingga pelatihan ulang bagi para operator SPPG di seluruh Indonesia.

Selain memberikan kepastian mekanisme operasional bagi para pengelola SPPG, kebijakan yang tertuang dalam SE BGN tersebut dinilai sangat sejalan dengan prinsip efisiensi belanja negara yang menjadi prioritas pemerintah. Penghentian distribusi saat tidak ada aktivitas belajar-mengajar di sekolah secara otomatis akan mengurangi pemborosan pangan dan biaya operasional yang tidak diperlukan.

Dalam pernyataannya, AMMSI juga menekankan aspek pengawasan sebagai kunci keberhasilan program jangka panjang. Asosiasi menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait keberadaan dapur-dapur MBG yang beroperasi di luar mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Keberadaan dapur ilegal atau tidak berizin ini dikhawatirkan dapat merusak standar kualitas dan keamanan pangan yang telah ditetapkan, serta berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran.

AMMSI berharap seluruh mitra dan penyelenggara program dapat mematuhi arahan yang tertuang dalam surat edaran tersebut. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan tata kelola Program MBG semakin profesional dan mampu menjadi model intervensi gizi nasional yang berkelanjutan. "Kami siap bersinergi dengan BGN dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan program prioritas nasional ini," tegas perwakilan AMMSI dalam keterangannya kepada Apaberita.com.

Dukungan penuh dari asosiasi mitra ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan program yang menyasar jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia. Penyesuaian operasional yang bersifat strategis ini diyakini akan menjadi fondasi yang lebih kokoh untuk pelaksanaan program MBG ke depannya.