Aksi Tanam Padi Perdana Pascabencana Hidrometeorologi Dimulai

Karawang – Gerakan tanam padi serentak tahap pertama pascabencana hidrometeorologi resmi dimulai di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (15/1/2026). Langkah ini menjadi respons cepat pemerintah untuk memulihkan produksi beras pasca-kerusakan lahan akibat banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah sentra pangan sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026.

Satuan Tugas Pemulihan Risiko Rob (Satgas PRR) bersama Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah setempat melaksanakan penanaman perdana di areal seluas 2.500 hektare dari total 12.700 hektare lahan yang terdampak di tujuh kabupaten/kota prioritas. Penanaman ini ditargetkan selesai dalam dua pekan ke depan, memanfaatkan sisa musim hujan dan ketersediaan air yang mulai normal.

Dampak Bencana dan Respons Pemulihan

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana hidrometeorologi basah yang terjadi sejak November 2025 telah merendam 28.450 hektare lahan pertanian di Pulau Jawa. Kabupaten Karawang, Subang, dan Indramayu menjadi daerah dengan kerusakan terparah. Tanaman padi yang siap panen rusak, sementara ribuan hektare lahan baru tanam ikut hanyut. Kerugian ekonomi di sektor pertanian diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun.

Merespons kondisi tersebut, pemerintah membentuk Satgas PRR melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 102 Tahun 2025. Satgas bertugas mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, menyediakan benih unggul, serta mendampingi petani hingga panen. “Kami tidak bisa menunggu lama. Kerusakan harus segera dipulihkan agar siklus tanam tidak terlewat. Gerakan ini adalah bukti kehadiran negara,” ujar Kepala Satgas PRR, Dr. Ir. Haryo Kusumo, M.Sc., di sela penanaman.

Strategi dan Dukungan Sarana Produksi

Gerakan tanam perdana ini melibatkan 12.800 petani yang tergabung dalam 340 kelompok tani. Setiap petani mendapatkan paket bantuan berupa benih padi varietas Inpari 42 dan Ciherang tahan genangan, pupuk bersubsidi urea dan NPK, serta pestisida nabati. Kementerian Pertanian juga mengerahkan 450 unit traktor roda empat dan 700 pompa air untuk mempercepat pengolahan lahan.

Menteri Pertanian, Prof. Dr. Ir. Bagus Sumantri, M.Agr., dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Pemulihan Sektor Pertanian Pascabencana. “Kami menjamin seluruh kebutuhan produksi terpenuhi. Selain benih dan pupuk, kami memberikan pendampingan teknologi melalui 150 penyuluh pertanian lapangan yang akan mengawal hingga masa panen,” jelasnya. Pemerintah juga menyiapkan asuransi pertanian bagi lahan yang masuk dalam program ini, sehingga petani terlindungi jika kembali terjadi cuaca ekstrem.

Proyeksi Produksi dan Dampak Ekonomi

Dari total 12.700 hektare lahan yang direhabilitasi, produksi padi diperkirakan mencapai 63.500 ton gabah kering giling pada panen April–Mei 2026. Jumlah tersebut setara dengan 38.100 ton beras, yang cukup untuk menutup sebagian defisit pasokan akibat bencana. “Target ini optimistis, tetapi realistis jika pengawalan dilakukan secara disiplin. Kami menjadwalkan pemantauan dua kali seminggu melalui satgas kecamatan,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Ir. Susilo Wibowo.

Ekonom dari Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Rina Hermawati, M.Ec., menilai gerakan ini sebagai intervensi penting untuk menjaga stabilitas harga. “Setelah bencana, harga beras di tingkat konsumen sempat naik 11 persen. Penanaman serentak dan pemulihan irigasi akan memulihkan ketersediaan dalam tiga hingga empat bulan ke depan,” ujarnya. Ia menambahkan, sinergi pusat-daerah perlu dijaga agar dukungan tidak terhenti di tengah jalan.

Harapan Petani dan Keberlanjutan Program

Sukirman (54), petani dari Desa Cilamaya Kulon, mengaku bersyukur dengan bantuan yang diterima. “Lahan saya habis diterjang air, padahal sudah mau panen. Adanya bantuan ini kami bisa tanam lagi, semoga air tidak meluap lagi,” katanya. Ia berharap normalisasi saluran air yang sedang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dapat selesai tepat waktu.

Satgas PRR mencatat program ini merupakan gelombang pertama dari tiga tahap pemulihan. Tahap berikutnya akan mencakup Kabupaten Subang dan Indramayu pada Februari, serta Kabupaten Cirebon dan Brebes pada Maret 2026. Total lahan yang akan direhabilitasi mencapai 32.000 hektare. “Kami sudah menyusun skema pendanaan dari APBN dan APBD, serta melibatkan swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan,” ungkap Haryo Kusumo. Gerakan ini diharapkan tidak hanya memulihkan produksi, tetapi juga membangun ketahanan sistem pangan nasional menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin sering terjadi.

Baca juga:

• Saham RANS Melejit 34 Persen di Debut, Boy Thohir dan Haji Isam
• Superkomputer Prediksi Juara Piala Dunia 2026: Prancis Difavoritkan