94 Persen Jalan Daerah di Aceh Telah Berfungsi Pascabencana

BANDA ACEH — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh mengumumkan bahwa 94 persen jalan daerah di provinsi tersebut telah kembali berfungsi sepenuhnya, Senin (27/7). Capaian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pascabencana yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, menandai kemajuan signifikan pemulihan konektivitas setelah bencana hidrometeorologi yang merusak ribuan titik infrastruktur vital pada awal 2026.

Dalam paparannya, Satgas PRR menyatakan bahwa dari sekitar 1.850 kilometer jalan kabupaten dan kota yang terdampak, sebanyak 1.739 kilometer kini telah dapat dilalui kendaraan secara normal. Angka tersebut mencakup berbagai kategori kerusakan, mulai dari ringan hingga berat, serta rehabilitasi puluhan jembatan yang sempat putus. Progres ini diraih dalam kurun waktu kurang dari enam bulan, menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Percepatan Pemulihan Wilayah Pascabencana di Aceh.

Strategi Percepatan dan Mobilisasi Sumber Daya

Keberhasilan percepatan ini tidak terlepas dari strategi multi-pintu yang diterapkan oleh Satgas PRR. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan anggaran penanganan darurat sebesar Rp1,2 triliun dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni. Adapun Pemerintah Aceh turut menyokong melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBA 2026 yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam rapat paripurna pada Februari 2026.

Ketua Satgas PRR, Ir. H. Marzuki Abdullah, M.T., menegaskan bahwa pendekatan berbasis kontrak multi-tahun dan pelibatan unsur TNI serta masyarakat lokal menjadi kunci akselerasi. “Kami tidak hanya mengandalkan kontraktor besar, tetapi juga memberdayakan penyedia jasa lokal yang mendapat supervisi teknis dari Kementerian PUPR dan Mabes TNI. Dengan sistem kerja dua sif, ruas-ruas kritis yang sebelumnya hanya bisa dilalui pejalan kaki kini kembali dibuka untuk kendaraan roda dua dan roda empat,” ujarnya. Marzuki menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan diawasi secara ketat oleh Inspektorat serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) guna menjamin akuntabilitas dan kualitas pekerjaan.

Apresiasi Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat

Penjabat Gubernur Aceh, Dr. H. Bustami Hamzah, S.E., M.Si., yang memimpin langsung rapat koordinasi, menyatakan apresiasi luar biasa atas capaian Satgas PRR. Ia menekankan bahwa pulihnya 94 persen jalan daerah bukan sekadar angka teknis, melainkan indikator nyata kembalinya denyut perekonomian dan aktivitas sosial warga. “Konektivitas adalah urat nadi pelayanan dasar. Jalan yang berfungsi berarti akses masyarakat ke sekolah, puskesmas, dan pasar kembali terbuka. Ini sesuai dengan arahan Presiden agar pemulihan pascabencana dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan,” kata Bustami.

Senada, Tgk. Muhammad Yusuf, tokoh masyarakat Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, mengaku bersyukur atas cepatnya penanganan. Sebelumnya, bencana banjir bandang dan longsor memutus akses utama ke daratan Aceh. “Sebelum jembatan dan jalan diperbaiki, harga bahan pokok di desa kami melonjak hingga lebih 50 persen karena distribusi terputus. Sekarang, setelah 94 persen jalan berfungsi, harga kembali normal dan anak-anak bisa sekolah tanpa harus berjalan puluhan kilometer,” tuturnya. Yusuf berharap sisa 6 persen yang belum berfungsi dapat segera dituntaskan.

Target Tuntas dan Dampak Ekonomi

Berdasarkan paparan Satgas PRR, sisa ruas jalan yang belum berfungsi umumnya berada di wilayah pegunungan dengan medan sulit serta beberapa segmen jembatan besar yang masih dalam tahap akhir konstruksi. Satgas menargetkan seluruh infrastruktur rampung paling lambat akhir Agustus 2026, bersamaan dengan selesainya pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. “Kami menargetkan pada 28 Agustus 2026, semua jalan daerah dan jembatan sudah bisa dilewati kendaraan komersial. Dengan demikian, arus logistik dan mobilitas penduduk kembali 100 persen,” tegas Marzuki.

Pulihnya konektivitas darat di Aceh turut memberikan dampak langsung terhadap stabilitas harga dan percepatan distribusi bantuan sosial. Data Dinas Perdagangan Aceh menunjukkan bahwa indeks harga kebutuhan pokok di daerah terdampak telah turun rata-rata 18 persen sejak ruas-ruas utama kembali dibuka. Selain itu, sektor pariwisata dan pertanian yang sempat terpuruk mulai menunjukkan geliat pemulihan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sepanjang koridor jalan provinsi melaporkan peningkatan omzet hingga 30 persen.

Rapat koordinasi ditutup dengan instruksi Penjabat Gubernur agar Satgas PRR segera menyusun rencana pemeliharaan rutin pascakonstruksi. Bustami menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran pemeliharaan berkala dalam APBA Perubahan 2026 dengan dukungan penuh dari DPR Aceh. “Ini bukan sekadar perbaikan sementara. Kami memastikan infrastruktur yang telah diperbaiki akan terus berfungsi secara berkelanjutan, sehingga masyarakat Aceh benar-benar dapat bangkit dan berdaya secara mandiri,” pungkasnya.