70 Juta Anak Indonesia Dilarang Medsos, Pelanggaran Masih Marak

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi memberlakukan larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital ini mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Aturan ini menyasar sekitar 70 juta warga Indonesia yang masuk kategori usia tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cakupan larangan terbesar di dunia.

Kronologi Lahirnya Aturan Perlindungan Anak Digital

1. 10 Januari 2026: Kominfo mengajukan draf awal PP Perlindungan Anak Digital ke DPR, didorong oleh maraknya kasus perundungan siber, eksploitasi, dan gangguan kesehatan mental pada anak.
2. 20 Februari 2026: DPR dan pemerintah menggelar rapat dengar pendapat dengan pakar psikologi anak, pemerhati pendidikan, dan perwakilan platform. Sebagian besar sepakat usia minimal 16 tahun.
3. 5 Maret 2026: Presiden menandatangani PP Nomor 12/2026. Aturan ini juga mewajibkan platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan X (Twitter) menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat.
4. 28 Maret 2026: Larangan mulai berlaku penuh. Pemerintah memberi waktu satu bulan bagi platform untuk menyesuaikan sistem, sementara sosialisasi ke masyarakat terus digencarkan.
5. April 2026 - sekarang: Kominfo gencar melakukan patroli siber dan menemukan ribuan akun anak yang masih aktif dengan berbagai modus pelanggaran.

Modus Pelanggaran yang Marak Digunakan

Meski aturan sudah berjalan lebih dari empat bulan, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak anak yang membandel. Survei Kominfo pada Juni 2026 mencatat sekitar 32 persen anak usia 12-15 tahun mengaku masih mengakses media sosial secara rutin. Modus yang paling banyak ditemui antara lain:

• Menggunakan akun orang dewasa: Anak-anak meminjam atau bahkan membeli akun milik kakak, orang tua, atau kenalan. Platform sulit mendeteksi karena alamat IP yang sama dalam satu rumah tangga.
• VPN dan server proxy: Mereka mengunduh aplikasi VPN gratis untuk menyamarkan lokasi dan usia, mengelabui sistem verifikasi digital.
• Akun “siluman” dengan data palsu: Banyak anak mendaftar menggunakan tanggal lahir palsu, memilih tahun kelahiran yang membuat usia mereka terlihat lebih dari 16 tahun.
• Ponsel bersama: Beberapa keluarga menerapkan kebijakan ponsel milik orang tua yang dipinjamkan ke anak dengan pengawasan longgar, sehingga anak bebas mengakses aplikasi terlarang.

“Kami menyadari bahwa larangan tanpa edukasi yang memadai dan partisipasi orang tua hanya akan menciptakan celah. Inilah yang terjadi. Kami sekarang sedang memperkuat sistem pemantauan berbasis AI untuk mendeteksi akun-akun mencurigakan, termasuk pola penggunaan yang tidak wajar,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam konferensi pers virtual, 5 Juli 2026.

Dampak dan Respons Masyarakat

Aturan ini menimbulkan gelombang protes dari kalangan remaja dan sebagian orang tua yang merasa kebijakan terlalu membatasi kebebasan berekspresi anak. Petisi daring berjudul “Bebaskan Anak dari Kekangan Digital” telah ditandatangani lebih dari 500.000 warganet. Di sisi lain, komunitas perlindungan anak dan psikolog menyambut positif, menyebut bahwa masa kanak-kanak yang bebas dari media sosial penting untuk perkembangan otak dan emosional.

Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menegaskan, “Kami mendukung aturan ini, namun yang lebih penting adalah pendampingan orang tua. Tanpa itu, larangan hanya akan menjadi macan kertas.”

Upaya Penguatan Penegakan

Kominfo kini mengembangkan sistem pengawasan digital nasional yang terintegrasi dengan data kependudukan (NIK). Sistem ini akan memverifikasi usia pengguna internet secara real-time. Selain itu, platform diwajibkan menyediakan kanal pengaduan cepat bagi orang tua yang ingin melaporkan penyalahgunaan akun. Sanksi bagi platform yang lalai bisa berupa denda hingga Rp 2 triliun atau pemblokiran, sesuai pasal 45A.

Di tingkat keluarga, Kementerian PPPA menggelar program “Rumah Digital Sehat” di 5.000 sekolah dan puskesmas untuk melatih orang tua mengelola gawai anak. Meski demikian, jalan untuk benar-benar melindungi 70 juta anak dari dampak negatif media sosial tampaknya masih panjang dan berliku.