3 Peserta SPPI Meninggal Saat Latihan Militer, Komisi I DPR Minta Evaluasi

Jakarta – Dunia pelatihan militer untuk program sipil kembali diwarnai duka. Tiga peserta Sarjana Penggerak Pembangun Indonesia (SPPI) yang tengah mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil) dalam program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM) dilaporkan meninggal dunia. Peristiwa tragis ini sontak memicu respons cepat dari Komisi I DPR yang langsung mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rangkaian pelatihan tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Anton Sukartono Suratto, mengungkapkan rasa duka mendalam atas kepergian tiga peserta yang seharusnya menjadi calon penggerak pembangunan ekonomi desa ini. Menurutnya, insiden ini menjadi sinyal darurat bahwa ada aspek yang terlewatkan dalam proses penyiapan peserta sebelum diterjunkan ke pelatihan bergaya militer. "Ini bukan sekadar catatan kelam, tapi panggilan untuk segera berbenah. Kami ingin memastikan program yang baik tidak ternoda oleh kelalaian yang seharusnya bisa dicegah," begitu pernyataan Anton yang dikutip Apaberita.com.

"Diperlukan adanya evaluasi sejak dari tahap pemeriksaan administrasi persyaratan hingga pelaksanaan pelatihan. Pertama, pemeriksaan kesehatan bagi peserta sipil harus diperketat, tidak boleh sekadar memenuhi syarat formalitas,"

Pemeriksaan Kesehatan Harus Jadi Fondasi, Bukan Formalitas

Anton menyoroti secara spesifik prosedur screening kesehatan yang selama ini dijalankan. Dia menduga ada celah yang membuat peserta dengan kondisi medis yang tidak ideal tetap bisa lolos dan mengikuti rangkaian aktivitas fisik berat. Program pelatihan kemiliteran yang dirancang untuk para sarjana ini, dalam pandangannya, tidak bisa disamakan dengan rekrutmen tentara reguler, karena para peserta umumnya berasal dari latar belakang sipil yang minim pembiasaan fisik ekstrem.

"Kita tidak bisa menyamakan ketahanan tubuh mereka dengan prajurit aktif. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan harus berlapis, bukan hanya cek administrasi. Harus ada uji ketahanan fisik bertahap yang dipantau langsung oleh tenaga medis," tambahnya. Desakan ini muncul seiring terungkapnya fakta bahwa jumlah korban meninggal dalam satu periode pelaksanaan latsarmil SPPI Kopdes-KNPM sudah mencapai tiga orang.

Evaluasi Tak Hanya di Hulu, tapi Juga di Tahap Pelaksanaan

Tidak hanya pada aspek administrasi dan kesehatan awal, Anton juga mendorong agar metode pelatihan di lapangan ditinjau ulang. Mulai dari intensitas latihan, jadwal istirahat, hingga kesiapan fasilitas tanggap darurat di lokasi. Dia menegaskan bahwa orientasi membangun kedisiplinan dan kemampuan fisik tidak boleh menegasikan prinsip keselamatan dan kesehatan jiwa peserta.

"Kita perlu tahu dengan pasti, apakah ada pelanggaran prosedur operasi standar dalam sesi latihan itu, atau sudah ada warning dari tim medis yang diabaikan. Harus transparan," tegasnya.

Saat ini, Komisi I DPR berjanji akan terus mengawal proses investigasi yang dilakukan pihak terkait. Mereka juga membuka ruang bagi keluarga korban untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada dewan. Sebagai media yang mengawal pembangunan manusia Indonesia, Apaberita.com akan memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan laporan-laporan eksklusif berikutnya. Evaluasi yang diminta Komisi I diharapkan menjadi titik balik agar program penggerak desa ini benar-benar mencetak kader tangguh tanpa merenggut nyawa.