Zulhas Tegaskan Keberpihakan Nelayan, Bantah Anggapan Boros

Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan surut memberikan dukungan kepada para nelayan sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Penegasan itu disampaikan untuk merespons kritik yang menilai bantuan terhadap komunitas nelayan sebagai pemborosan anggaran.

Dalam kunjungannya ke Pondok Pesantren Modern Tazakka, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, pada Minggu, 1 Maret 2026, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, secara terbuka menyatakan bahwa nelayan adalah bagian penting dari strategi pangan pemerintah. “Kami tidak pernah ragu untuk terus berpihak kepada para nelayan yang telah bekerja keras menjaga pasokan pangan masyarakat. Masa bantu nelayan dibilang boros? Itu pandangan yang keliru besar,” ujarnya.

Nelayan Pilar Ketahanan Pangan

Menko Pangan menekankan bahwa sektor perikanan tangkap menyumbang lebih dari 20 persen terhadap total asupan protein hewani nasional. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan per Desember 2025, jumlah nelayan di Indonesia mencapai 2,5 juta orang yang tersebar di 11 wilayah pengelolaan perikanan. Zulhas menilai, menelantarkan kelompok ini sama saja dengan melemahkan fondasi ketahanan pangan.

“Ketika kita bicara pangan, jangan hanya fokus pada beras dan jagung. Ikan adalah sumber protein yang murah dan mudah diakses oleh masyarakat. Nelayan kita berlayar berminggu-minggu untuk memastikan ikan tersedia di pasar-pasar. Mereka layak mendapat dukungan penuh,” kata Zulhas di hadapan peserta diskusi.

Bantuan yang dimaksud mencakup subsidi bahan bakar minyak untuk kapal penangkap ikan, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, serta program asuransi nelayan yang telah dijalankan sejak 2018. Menurut Zulhas, semua program tersebut telah melalui kajian dan evaluasi berkala. Beliau merinci, pada 2025 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk sektor kelautan dan perikanan, termasuk di dalamnya belanja untuk pemberdayaan nelayan kecil.

Bantah Tudingan Pemborosan

Pernyataan tegas Menko Pangan tersebut muncul setelah beberapa kalangan menyuarakan kritik melalui media sosial dan saluran parlemen bahwa bantuan bagi nelayan tidak efektif dan rawan disalahgunakan. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi oposisi sempat mempertanyakan realisasi anggaran yang dianggap kurang tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, Zulhas menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap masukan tetapi tidak bisa menerima pelabelan serampangan. “Kita punya mekanisme pengawasan yang ketat. Kalau ada oknum yang menyalahgunakan, proses hukum akan ditegakkan. Tapi menyamaratakan dan menuduh seluruh program sebagai boros adalah bentuk pengingkaran terhadap hak-hak nelayan,” papar Zulhas.

Beliau juga membandingkan dengan negara-negara maritim lain seperti Jepang dan Norwegia yang justru memperkuat anggaran untuk komunitas perikanan tradisional saat krisis pangan global. Zulhas merujuk pada laporan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang memproyeksikan peningkatan konsumsi ikan akan naik 15 persen pada 2030, sehingga investasi pada sektor ini adalah keniscayaan.

Langkah Strategis Lanjutan

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas memaparkan tiga langkah strategis yang akan dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pertama, percepatan pembangunan pelabuhan perikanan di 17 lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2027. Kedua, integrasi data nelayan dalam satu sistem digital untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ketiga, pelatihan diversifikasi usaha seperti pengolahan ikan dan ekowisata bahari untuk menambah pendapatan di luar musim tangkap.

“Kunci dari keberpihakan kita bukan hanya pada jumlah anggaran, tetapi pada ketepatan intervensi. Kita sedang menyempurnakan data base agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai ke tangan nelayan yang membutuhkan,” jelas Zulhas.

Ia menambahkan, Kementerian Koordinator Pangan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Sosial sedang merumuskan format bantuan langsung yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan musim. Diharapkan pada kuartal ketiga 2026, uji coba skema baru sudah dapat dijalankan di enam provinsi percontohan.

Respon Positif dari Komunitas Nelayan

Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Subagyo, yang hadir dalam pertemuan di Batang, menyambut baik pernyataan Zulhas. “Ini memberikan kepastian bagi kami bahwa pemerintah tidak goyah meski ada suara miring. Kami sangat membutuhkan kontinuitas program bantuan, terutama BBM bersubsidi dan kepastian ruang tangkap,” kata Subagyo.

Subagyo juga mengingatkan bahwa potensi perikanan Indonesia mencapai 12 juta ton per tahun, namun realisasi tangkapan baru sekitar 7,5 juta ton. Dengan dukungan berkelanjutan, nelayan optimistis dapat meningkatkan produksi tanpa merusak ekosistem laut.

Seorang nelayan asal Batang, Jasmani (47), mengaku terbantu dengan adanya keringanan beban operasional. “Kalau tidak ada subsidi solar, kami bisa rugi kalau gelombang besar dan hasil tangkapan sedikit. Jadi bantuan ini perlu, bukan boros,” ujarnya saat berbincang di sela acara.

Penegasan Kebijakan Anggaran

Menyikapi dinamika politik anggaran di DPR, Zulhas optimistis dukungan untuk sektor nelayan akan terus mendapat tempat. Ia mencontohkan bahwa pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, seluruh fraksi di Komisi IV DPR sepakat menambah alokasi dana ketahanan pangan sektor kelautan sebesar Rp400 miliar.

“Ini sinyal politik yang kuat. Semua partai paham bahwa pangan adalah isu strategis yang tidak boleh dikorbankan hanya karena perbedaan pandangan. Saya kira bangsa ini sudah dewasa dalam mengelola urusan perut rakyat,” tutup Zulhas di akhir acara.

Kunjungan kerja Menko Pangan ke Batang merupakan bagian dari rangkaian safari pangan yang akan berlanjut ke Sulawesi Utara dan Maluku pada pekan berikutnya. Pemerintah berharap, langkah ini dapat memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimulai dari pemenuhan pangan yang berkeadilan.