WASHINGTON — Era Trump, IRS Tutup Rincian Kerugian Pajak AS

Lembaga otoritas pajak Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS), dilaporkan menahan rilis estimasi resmi mengenai kesenjangan pajak (tax gap) yang mencapai miliaran dolar AS. Kebijakan untuk tidak mempublikasikan angka pasti potensi penerimaan negara yang hilang tersebut berlangsung di bawah masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, menyusul serangkaian pemangkasan anggaran operasional serta pengurangan tenaga kerja secara masif di tubuh lembaga pemungut pajak tersebut.

Kesenjangan pajak merujuk pada selisih antara jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan ke kas negara dengan realisasi pajak yang benar-benar terkumpul secara sukarela tepat waktu. Langkah IRS yang menahan transparansi data ini menuai kritik tajam dari para pakar kebijakan fiskal, mengingat perkiraan tersebut selama bertahun-tahun menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kepatuhan wajib pajak dan efektivitas regulasi perpajakan nasional.

Kronologi Pelemahan Otoritas dan Penahanan Data Pajak

Pelemahan fungsi penegakan hukum dan transparansi di tubuh IRS tidak terjadi secara instan, melainkan melalui serangkaian kebijakan yang diterapkan secara bertahap:

1. Pemangkasan Anggaran Fiskal: Gedung Putih bersama Kongres mengarahkan pemotongan anggaran operasional lembaga, membatasi ruang gerak investigasi terhadap kecurangan pajak berskala besar.
2. Pengurangan Masif 25 Persen Pegawai: Sebanyak seperempat tenaga kerja IRS tersingkir melalui pengurangan staf, pembekuan perekrutan, dan pensiun dini tanpa penggantian sepadan.
3. Penurunan Kapasitas Audit: Kurangnya auditor berpengalaman memicu penurunan drastis pada frekuensi audit kepatuhan, khususnya pada korporasi multinasional dan individu berpenghasilan super tinggi.
4. Penahanan Laporan Tax Gap: Otoritas menolak merilis dokumen estimasi resmi terkini kepada publik, memicu spekulasi mengenai besarnya dana publik yang lenyap akibat pengelakan pajak.

"Tanpa staf dan sumber daya teknologi yang memadai, kemampuan otoritas fiskal untuk mendeteksi penghindaran pajak yang rumit menjadi sangat rapuh, sementara keterbukaan data kian terkikis."

Dampak Strategis terhadap Penerimaan Negara

Penurunan drastis jumlah staf ahli dan auditor investigatif di IRS berbanding lurus dengan menurunnya kapasitas negara dalam mengumpulkan penerimaan yang sah. Berbagai lembaga riset independen memperkirakan bahwa kerugian akibat pajak yang tidak terbayar menembus angka ratusan miliar dolar setiap tahunnya.

Kondisi ini memicu ketimpangan dalam penegakan aturan perpajakan, di mana sistem lebih rentan menindak wajib pajak kelas pekerja dengan skema pendapatan sederhana ketimbang memeriksa skema rekayasa keuangan yang rumit milik konglomerat. Berikut adalah beberapa dampak nyata dari penyusutan kapasitas IRS:

• Menurunnya Angka Pemeriksaan Formal: Audit terhadap wajib pajak berpenghasilan tinggi turun ke level terendah dalam beberapa dekade terakhir.
• Penundaan Modernisasi Sistem Informasi: Keterbatasan anggaran menghambat pembaruan infrastruktur teknologi analitik data untuk mendeteksi kecurangan.
• Meningkatnya Defisit Anggaran Federal: Hilangnya potensi penerimaan pajak memperlebar jurang defisit anggaran nasional Amerika Serikat.

Hingga saat ini, kalangan pengamat ekonomi terus mendesak pemerintah federal untuk memulihkan alokasi anggaran IRS dan membuka data kesenjangan pajak secara transparan demi akuntabilitas fiskal.