AS — Kongres Ancam Potong Dana Jalan demi Batasi Kamera Pengawas Flock

Deretan kamera pengintai yang terpasang di persimpangan jalan kini tidak lagi sekadar menangkap pelanggar lalu lintas, melainkan telah menjelma menjadi jaringan pengawasan massal yang memicu kecemasan hebat di kalangan masyarakat sipil. Menanggapi gelombang keresahan nasional atas potensi penyalahgunaan data lokasi warga, sekelompok anggota legislatif Amerika Serikat dari dua partai besar mengambil langkah drastis untuk menertibkan penggunaan kamera Flock dan perangkat pemindai pelat nomor otomatis (Automated License Plate Readers/ALPR).

Dua anggota Kongres AS, yakni Raja Krishnamoorthi dari Partai Demokrat dan Michael Cloud dari Partai Republik, secara resmi memperkenalkan rancangan undang-undang lintas partai bernama No FLOCK Act (Federal License-Plate Observation and Camera Keeping Act). RUU ini mengusung ancaman finansial yang sangat serius: pemerintah federal akan memotong hingga 10 persen alokasi dana bantuan tahunan untuk pembangunan jalan raya, jalan lokal, dan jembatan bagi negara bagian yang menolak membatasi pengoperasian kamera pengawas tersebut.

Ancaman Pengawasan Massal dan Penyalahgunaan Data

Penggunaan kamera Flock yang kian masif di berbagai kota sejatinya bertujuan untuk membantu aparat kepolisian melacak kendaraan yang terhubung dengan tindak pidana. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, teknologi ini menuai kecaman hebat dari para aktivis hak asasi manusia dan privasi. Berbagai laporan menunjukkan adanya oknum aparat yang memanfaatkan akses sistem pelacakan ini secara sewenang-wenang untuk memantau pergerakan warga tanpa dasar hukum yang sah.

"Kamera pengawasan lalu lintas seyogianya berfungsi untuk menjaga keselamatan publik dari kejahatan berat, bukan justru dijadikan alat pengintai serba guna yang melanggar privasi dasar warga sipil," tegas pihak legislatif dalam perumusan RUU tersebut.

Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam bahwa masyarakat tengah digiring menuju era pengawasan tanpa batas, di mana setiap pergerakan kendaraan dicatat dan disimpan dalam basis data terpusat tanpa pengawasan ketat dari lembaga independen.

Membatasi Akses: Lima Pengecualian Khusus

Di bawah naungan RUU No FLOCK Act, Menteri Perhubungan AS diperintahkan untuk menghentikan sebagian dana infrastruktur jika suatu negara bagian gagal melarang penggunaan kamera Flock dan teknologi pemindai sejenis. Berdasarkan draf perundangan, pemanfaatan kamera pemindai pelat nomor hanya diperbolehkan secara ketat untuk 5 skenario khusus, sementara penggunaan di luar skenario tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran hukum federal.

Pengecualian ini secara tegas mendepak berbagai aktivitas penegakan hukum minor yang selama ini sering dijangkau oleh kamera pengawas. Penyelidikan tindak pidana ringan, penilangan batas kecepatan, hingga pemantauan parkir tidak lagi berhak menggunakan infrastruktur pelacakan pelat nomor otomatis ini.

Tekanan Finansial dan Dilema Keamanan Publik

Strategi pemotongan dana jalan raya sebesar 10 persen dianggap sebagai instrumen tekanan politik yang sangat kuat. Bagi banyak negara bagian di AS, dana infrastruktur dari pemerintah pusat merupakan urat nadi utama untuk merawat jaringan transportasi mereka. Pengurangan anggaran tersebut dapat mengancam kelangsungan proyek perbaikan jalan dan jembatan di daerah.

Meski demikian, langkah tegas ini diprediksi akan memicu perdebatan sengit dengan instansi penegak hukum. Banyak kepolisian lokal yang menganggap kamera Flock sebagai alat yang sangat krusial dan efisien untuk memecahkan kasus kejahatan dengan cepat di tengah keterbatasan personel. Di sisi lain, para penyusun RUU menekankan bahwa perlindungan terhadap konstitusi dan privasi warga tidak boleh dikorbankan demi kemudahan pengawasan teknologis. Perjuangan RUU No FLOCK Act di Kongres kini menjadi cerminan persimpangan jalan antara efisiensi penegakan hukum dan perlindungan kebebasan sipil di era digital.