Warga Penerima Bantuan Presiden Hadiri Sidang Tahunan MPR DPR DPD

Thelma Sihombing dan Andre Wijaya, dua warga penerima manfaat Program Bantuan Presiden Prabowo Subianto, hadir dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tahun 2025 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat, 16 Agustus 2025. Keduanya didampingi jajaran Kementerian Sekretariat Negara setelah sebelumnya ditetapkan sebagai perwakilan kelompok masyarakat prasejahtera yang menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial secara merata.

Penetapan Tamu Undangan dalam Rapat Koordinasi

Dalam rapat yang diselenggarakan pekan lalu, Sekretaris Presiden menyatakan bahwa kehadiran Thelma dan Andre merupakan bagian dari keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan masyarakat penerima program perlindungan sosial. Keduanya berasal dari hunian tidak layak di wilayah perkotaan dan sebelumnya menempati kontrakan dengan kondisi bangunan rapuh. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa dan Perumahan Rakyat, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap lapisan masyarakat memperoleh akses terhadap kehidupan yang bermartabat melalui berbagai skema bantuan.

"Kehadiran saudara Thelma dan Andre di Sidang Tahunan ini adalah bentuk nyata bahwa negara hadir untuk rakyatnya. Mereka bukan sekadar objek bantuan, melainkan subjek pembangunan yang berhak menyuarakan aspirasinya langsung di depan lembaga tertinggi negara," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden dalam keterangan resmi usai Rapat Koordinasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/8/2025).

Pleno internal yang digelar oleh Sekretariat Presiden bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyepakati daftar nama undangan khusus yang terdiri atas 47 perwakilan penerima bantuan dari berbagai provinsi. Thelma berasal dari kawasan permukiman padat di Jakarta Utara, sementara Andre merupakan warga Kota Bandung, Jawa Barat, yang sebelumnya tinggal di rumah kontrakan dengan konstruksi dinding bambu dan atap seng bocor. Keduanya dipilih setelah melalui verifikasi administrasi dan lapangan yang ketat oleh tim terpadu.

Prosesi dan Aspirasi di Gedung Parlemen

Pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat, Thelma dan Andre tiba di lobi utama Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD menggunakan bus resmi yang disediakan panitia penyelenggara. Keduanya mengenakan pakaian adat yang telah disiapkan panitia protokol sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya bangsa. Dalam prosesi pembukaan Sidang Tahunan, mereka duduk di barisan khusus tamu kehormatan bersama perwakilan Fraksi-fraksi DPR RI, anggota DPD RI, dan para menteri Kabinet Merah Putih.

"Saya tidak pernah membayangkan bisa berada di ruangan sebesar ini. Dulu, saya hanya berharap memiliki atap yang tidak bocor setiap kali hujan turun. Kini, saya mendengarkan langsung pidato Presiden tentang komitmen pembangunan perumahan untuk rakyat kecil seperti kami," tutur Thelma usai mengikuti seluruh rangkaian acara di Kompleks Parlemen, Senayan.

Andre menambahkan bahwa bantuan presiden yang diterimanya sejak tiga bulan lalu telah digunakan untuk memperbaiki lantai rumah dan membeli peralatan dapur agar keluarganya bisa memasak dengan lebih layak. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan intervensi konkret yang dirasakan langsung oleh keluarga prasejahtera. Data Kementerian Sosial menunjukkan bahwa sepanjang periode Januari hingga Juli 2025, tercatat sebanyak 2,3 juta keluarga penerima manfaat telah menyalurkan bantuan pangan dan tunai melalui mekanisme yang disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2025.

Evaluasi Program dan Rekomendasi Legislatif

Ketua MPR RI dalam pidato pembukaannya menyatakan bahwa kehadiran perwakilan rakyat kecil dalam Sidang Tahunan menjadi parameter keberhasilan demokrasi yang inklusif. Ia menyatakan bahwa lembaga legislatif akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui mekanisme reses dan kunjungan kerja ke daerah-daerah prioritas. Fraksi-fraksi di DPR RI sepakat untuk mengalokasikan anggaran perumahan rakyat sebesar Rp18,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

"Kami akan memastikan setiap keputusan yang ditetapkan dalam rapat paripurna benar-benar menjangkau masyarakat di lapisan terbawah. Thelma dan Andre adalah saksi hidup bahwa demokrasi kita harus mampu mengubah kondisi fisik dan ekonomi rakyatnya," tegas Wakil Ketua DPR RI yang hadir dalam Sidang Tahunan tersebut.

Setelah rangkaian acara kenegaraan selesai, Thelma dan Andre mengikuti sesi dialog terbatas dengan anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perumahan. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyampaikan rekomendasi agar proses verifikasi calon penerima bantuan dipercepat dan diperluas ke kawasan-kawasan permukiman kumuh yang belum tersentuh program pemerintah. Dialog tersebut ditindaklanjuti dengan komitmen Komisi V untuk menggelar Rapat Koordinasi bersama Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDTT pada awal September 2025 mendatang.

Dengan keberangkatan keduanya dari Jakarta menuju daerah asal masing-masing pada Sabtu (17/8/2025) dini hari, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan bantuan presiden akan terus diperkuat melalui regulasi yang disahkan bersama DPR. Langkah tersebut diharapkan mampu menurunkan angka backlog perumahan tidak layak huni secara signifikan hingga akhir tahun 2025.