Warga Korea Selatan Desak Pemerintah Tolak Ikut Perang AS-Iran

Puluhan aktivis dan warga menggelar aksi unjuk rasa di seberang kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Seoul, Korea Selatan. Massa menyuarakan penolakan keras terhadap potensi keterlibatan militer Negeri Ginseng dalam pusaran konflik Timur Tengah, menyusul tekanan dari Washington yang meminta sekutunya berpartisipasi mengamankan jalur pelayaran strategis Selat Hormuz.

Sambil membentangkan spanduk bertuliskan kecaman terhadap perang agresi, para demonstran berkumpul di tangga Sejong Center for the Performing Arts. Mereka memperingatkan Presiden dan jajaran pertahanan agar tidak mengorbankan nyawa tentara muda demi kepentingan konflik luar negeri.

"Kami tidak boleh membiarkan generasi muda kami dikirim ke lautan maut! Pemerintah harus menolak keterlibatan dalam bentuk apa pun," seru massa aksi dalam orasinya di pusat kota Seoul.

Kronologi Peningkatan Ketegangan dan Sikap Seoul

Aksi massa ini dipicu oleh manuver diplomatik dan militer yang berlangsung intensif dalam beberapa hari terakhir, di antaranya:

1. Tekanan Pemerintahan Trump: Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan desakan kepada negara-negara sekutu, termasuk Korea Selatan, untuk memberikan "kontribusi" militer guna menghadapi blokade Iran di Selat Hormuz yang melumpuhkan pasokan minyak global.
2. Misi Pencari Fakta Korsel: Otoritas Pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi pengiriman tim pencari fakta ke kawasan Selat Hormuz guna menilai situasi lapangan secara langsung.
3. Pernyataan Resmi Seoul: Pemerintah menyatakan tengah mempertimbangkan opsi kontribusi keamanan maritim, dengan syarat kesiapsiagaan militer pertahanan nasional di Semenanjung Korea tidak terganggu.

Peringatan Keras Teheran dan Risiko Hukum Internasional

Rencana keterlibatan militer tersebut langsung memicu respons keras dari Teheran. Pemerintah Iran menegaskan bahwa setiap penempatan pasukan Korea Selatan di wilayah tersebut akan dianggap sebagai bentuk dukungan langsung terhadap agresi militer, yang dipastikan membawa konsekuensi serius bagi hubungan bilateral kedua negara.

Aktivis dari kelompok masyarakat sipil People's Solidarity for Participatory Democracy, Jung Kyung-jik, menilai kekhawatiran Iran sangat berdasar dan memperingatkan adanya pelanggaran hukum internasional.

"Seperti yang ditegaskan Iran, pengerahan pasukan kita ke kawasan tersebut sama saja dengan partisipasi langsung dalam perang ilegal. Telah terjadi banyak pelanggaran hukum internasional dalam serangan militer terhadap Iran, termasuk rusaknya fasilitas energi dan fasilitas publik," ujar Jung Kyung-jik.

Dilema Pasokan Minyak dan Stabilitas Nasional

Kawasan Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia yang menyalurkan sekitar seperlima dari total pasokan minyak global sebelum pecahnya konflik bersenjata. Konflik yang telah berlangsung selama enam bulan antara AS-Israel melawan Iran kini berada di titik kebuntuan, memicu krisis rantai pasok energi bagi negara pengimpor seperti Korea Selatan.

Meskipun stabilitas jalur distribusi energi sangat vital bagi perekonomian domestik, koalisi perdamaian di Seoul mendesak pemerintah untuk mengedepankan diplomasi damai. Choi Young-ok dari Korean Peace Solidarity for Sovereignty and Reunification menegaskan bahwa keterlibatan militer hanya akan memperburuk situasi keamanan dan membahayakan keselamatan warga negara Korea Selatan di kancah internasional.