Wamendagri Bima Arya Sugiarto Bahas Agenda Prioritas Kemendagri

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan kesiapannya menjalankan sejumlah agenda prioritas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam periode kepemimpinannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi internal yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menegaskan bahwa seluruh program kerja akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menyatakan bahwa langkah pertama yang akan ditempuh adalah menindaklanjuti berbagai keputusan yang telah ditetapkan oleh pimpinan kementerian guna memastikan keberlanjutan program pemerintahan di daerah.

Fokus pada Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Bima Arya menyatakan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota akan terus ditingkatkan melalui berbagai Rapat Koordinasi yang dijadwalkan secara berkala.

Menurut Bima Arya, penguatan kapasitas aparatur sipil negara di daerah menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Ia menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dilakukan secara ketat dan berkesinambungan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil di tingkat pusat dapat diimplementasikan secara optimal oleh pemerintah daerah," ujar Bima Arya dalam rapat tersebut.

Percepatan Program Strategis Nasional

Wamendagri juga menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah. Ia menegaskan bahwa Kemendagri akan berperan aktif dalam memfasilitasi koordinasi lintas sektor guna menyukseskan berbagai agenda pembangunan di daerah.

Bima Arya menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan langsung terhadap progres pelaksanaan program di sejumlah wilayah. Data dan laporan dari daerah akan menjadi dasar evaluasi yang disusun secara berkala, sehingga setiap hambatan dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sejak dini.

Dalam rapat tersebut, ia juga menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga. Menurutnya, keberhasilan program nasional sangat bergantung pada keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Bima Arya menyatakan bahwa penyempurnaan regulasi di bidang pemerintahan dalam negeri akan terus dilakukan. Ia menegaskan bahwa setiap rancangan kebijakan akan melalui proses kajian yang mendalam serta pembahasan bersama fraksi-fraksi di DPR RI sebelum disahkan menjadi produk hukum.

Ia menjelaskan bahwa proses legislasi tersebut dilakukan dalam rapat-rapat pembahasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, partisipasi publik dan masukan dari daerah menjadi bahan pertimbangan penting dalam setiap penyusunan peraturan.

"Setiap keputusan yang kami ambil harus berpijak pada kepentingan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku," tegas Bima Arya.

Penutup

Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa seluruh jajaran Kemendagri akan bekerja secara profesional dan transparan dalam menjalankan tugas. Ia menyatakan bahwa koordinasi yang intensif serta pelaporan yang akuntabel akan menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan program.

Wamendagri juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap melalui kerja sama yang solid, pelayanan publik kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan Bima Arya tersebut menjadi penegasan atas komitmen Kemendagri dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat serta menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Seluruh agenda yang telah direncanakan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme koordinasi yang telah ditetapkan.