Waka MPR: Perangi Kekerasan Seksual dengan Partisipasi Aktif Masyarakat

Jakarta, Apaberita.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyuarakan urgensi penguatan partisipasi masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual yang masih menjadi momok menakutkan di Tanah Air. Ia menekankan bahwa penanganan kasus tidak bisa hanya bertumpu pada pendekatan hukum, melainkan harus melibatkan kesadaran dan aksi kolektif seluruh elemen bangsa.

Dalam keterangan resmi yang diterima Apaberita.com, Jumat (26/6/2026), Lestari mengingatkan bahwa rangkaian peristiwa kekerasan yang terus berulang adalah tanda bahaya bagi kemanusiaan dan menuntut respons serius dari berbagai pihak. Menurutnya, akar masalah tidak akan terselesaikan jika masyarakat hanya menjadi penonton, bukan pelaku aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan saling menjaga.

Kunci Pencegahan: Kolaborasi, Bukan Aparat Saja

“Penguatan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual harus konsisten dilakukan untuk menekan angka kasus yang semakin meningkat,” ujar Lestari dengan nada prihatin.

Lestari memaparkan bahwa partisipasi tidak sekadar mengandalkan kepolisian atau pengadilan, melainkan juga menanamkan nilai kesetaraan gender dan penghormatan terhadap tubuh manusia sejak lingkungan keluarga dan sekolah. Ia meyakini jika setiap individu dibekali pemahaman yang benar tentang batasan dan hak pribadi, potensi kejadian kekerasan bisa ditekan secara signifikan.

Kasus Penyekapan di Bandung Jadi Tamparan Keras

Pernyataan Lestari menjadi relevan setelah publik dikejutkan oleh kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang perempuan berinisial YTR (29) oleh kekasihnya sendiri, Taufik Hidayat (30). Berdasarkan laporan Apaberita.com, korban ditemukan oleh pihak keluarga dalam kondisi mengenaskan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, pada pertengahan Juni 2026.

Kasus ini membuka mata banyak orang bahwa bahaya kekerasan seksual tidak selalu berasal dari lingkungan asing, melainkan bisa bersemayam di dalam relasi intim yang dianggap penuh kepercayaan. Lestari menilai bahwa peristiwa semacam ini menunjukkan lemahnya jaring pengaman sosial karena lingkungan sekitar sering kali abai terhadap sinyal-sinyal awal kekerasan.

“Penguatan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual harus konsisten dilakukan untuk menekan angka kasus yang semakin meningkat.”

Sistem Deteksi Dini Berbasis Komunitas

Lestari menggarisbawahi perlunya membangun sistem deteksi dini di tingkat rukun tetangga, tempat ibadah, dan ruang publik lainnya. “Ketika tetangga, teman, atau rekan kerja melihat perubahan perilaku mencurigakan, mereka harus memiliki saluran yang jelas untuk melapor tanpa takut dicap ikut campur urusan orang,” cetusnya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) akan kehilangan taji apabila tidak dihidupi oleh mekanisme partisipatif di lapangan. Pemerintah daerah dan desa wajib menghadirkan satuan tugas responsif yang mudah diakses oleh warga, sehingga tidak ada lagi korban yang terjebak dalam kebisuan akibat rasa malu atau intimidasi pelaku.

Laporan Apaberita.com mencatat bahwa kasus YTR memperlihatkan betapa korban rentan terisolasi di dalam rumahnya sendiri tanpa ada intervensi sosial yang memadai. Oleh karena itu, Lestari menutup dengan ajakan agar setiap warga negara berani mengambil peran sebagai pelindung bagi sesamanya, membangun budaya nol toleransi terhadap kekerasan seksual dalam bentuk apa pun.