Waka MPR Dorong Penguatan Pendidikan Nonformal dan Paket C

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lestari Moerdijat mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan memperkuat pendidikan nonformal agar masyarakat memperoleh akses pembelajaran yang lebih luas serta lulusan program kesetaraan, khususnya Paket C, mendapatkan pengakuan yang setara. Dorongan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan di luar sekolah formal.

Kesetaraan Akses Pendidikan

Lestari menyatakan pendidikan nonformal memiliki posisi penting dalam sistem pendidikan nasional karena melayani warga yang menghadapi hambatan untuk mengikuti pendidikan formal. Hambatan tersebut dapat berkaitan dengan kondisi ekonomi, jarak, usia, pekerjaan, keadaan keluarga, maupun faktor sosial lainnya. Karena itu, keberadaan pendidikan nonformal tidak semestinya dipandang sebagai pilihan sekunder.

“Pendidikan nonformal harus memperoleh dukungan yang memadai karena menjadi bagian penting dalam menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan,” ujar Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat.

Menurut dia, negara perlu memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak warga negara atas pendidikan. Kebijakan pendidikan, kata Lestari, harus memperhatikan keragaman kebutuhan masyarakat serta menyediakan jalur pembelajaran yang dapat dijangkau secara adil.

Penguatan pendidikan nonformal juga dinilai berkaitan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja. Masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal tetap membutuhkan kesempatan untuk memperoleh ijazah, mengembangkan keterampilan, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam konteks tersebut, program kesetaraan menjadi instrumen penting untuk mencegah terputusnya perjalanan pendidikan warga.

Pengakuan Lulusan Paket C

Lestari menegaskan lulusan Paket C perlu mendapatkan pengakuan yang setara sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan pada jenjang sekolah menengah atas yang memberikan kesempatan kepada peserta didik memperoleh kualifikasi akademik melalui jalur nonformal. Pengakuan terhadap ijazah dan kompetensi lulusannya diperlukan agar mereka tidak menghadapi perlakuan berbeda ketika memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan.

Ia menyatakan kesetaraan pengakuan tidak cukup hanya melalui penerbitan dokumen kelulusan. Pemerintah juga perlu memastikan ijazah Paket C dipahami dan diterima oleh lembaga pendidikan, instansi pemerintah, serta sektor usaha berdasarkan aturan yang berlaku. Kepastian tersebut akan memberikan dorongan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan kesetaraan secara serius.

“Lulusan Paket C harus memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan dan memasuki lapangan kerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki,” kata Lestari.

Pengakuan yang jelas, menurut dia, dapat menghapus anggapan bahwa pendidikan nonformal memiliki mutu yang lebih rendah daripada pendidikan formal. Penilaian terhadap lulusan seharusnya didasarkan pada capaian pembelajaran, keterampilan, dan persyaratan yang ditetapkan, bukan semata-mata pada jalur pendidikan yang ditempuh.

Dalam pelaksanaannya, penyelenggara pendidikan kesetaraan juga perlu memenuhi standar mutu. Proses pembelajaran, kualifikasi pendidik, materi ajar, evaluasi, dan administrasi kelulusan harus dikelola secara tertib. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menindaklanjuti pengawasan serta pembinaan agar kualitas program Paket C dapat terjaga di berbagai wilayah.

Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

Wakil Ketua MPR tersebut turut mendorong peningkatan dukungan terhadap lembaga penyelenggara pendidikan nonformal. Dukungan dapat diberikan melalui penguatan anggaran, penyediaan ruang belajar, pemanfaatan teknologi, peningkatan kapasitas tutor, serta pengembangan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Kebijakan tersebut penting untuk menjawab kebutuhan warga yang memiliki waktu belajar terbatas.

Peserta pendidikan nonformal umumnya memiliki latar belakang yang beragam. Sebagian harus bekerja, mengurus keluarga, atau tinggal di wilayah yang belum memiliki akses pendidikan formal yang memadai. Oleh sebab itu, penyelenggaraan pembelajaran perlu bersifat fleksibel tanpa mengurangi standar akademik yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat memperluas jangkauan pendidikan kesetaraan. Namun, pemerintah harus memperhitungkan kesenjangan akses internet, ketersediaan perangkat, dan kemampuan digital masyarakat. Pembelajaran daring perlu dilengkapi dengan pendampingan serta alternatif luring agar peserta didik di daerah dengan keterbatasan jaringan tetap dapat mengikuti proses pendidikan.

Selain pemerintah, dunia usaha dan organisasi masyarakat dapat berperan dalam memberikan dukungan. Kemitraan dapat diarahkan pada penyediaan pelatihan keterampilan, praktik kerja, beasiswa, serta informasi mengenai peluang pendidikan dan pekerjaan. Kerja sama tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan menempatkan kepentingan peserta didik sebagai prioritas.

Minat Masyarakat Perlu Ditingkatkan

Lestari menilai peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan nonformal membutuhkan sosialisasi yang berkelanjutan. Informasi mengenai persyaratan pendaftaran, jadwal pembelajaran, status ijazah, serta peluang setelah lulus harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan tokoh masyarakat perlu terlibat dalam penyebaran informasi tersebut.

Rendahnya minat mengikuti pendidikan nonformal dapat dipengaruhi oleh persepsi publik, keterbatasan informasi, biaya, maupun kekhawatiran terhadap masa depan lulusan. Karena itu, keputusan untuk memperkuat pendidikan kesetaraan harus disertai langkah nyata yang membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam rapat dan forum koordinasi terkait kebijakan pendidikan, pemerintah diharapkan menempatkan pendidikan nonformal sebagai bagian dari strategi nasional pembangunan manusia. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk mengukur jumlah peserta didik, tingkat kelulusan, keberlanjutan studi, serta penyerapan lulusan di dunia kerja.

Lestari menegaskan pendidikan nasional harus memberikan ruang bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang menempuh jalur nonformal. Pengakuan setara bagi lulusan Paket C, peningkatan mutu penyelenggara, dan perluasan dukungan publik merupakan keputusan penting untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.