Vaksin HPV untuk Anak Laki-laki Mulai 2026, Ini Penjelasan Resminya

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan perluasan cakupan vaksin Human Papillomavirus (HPV) dalam program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) mulai Agustus 2026. Kebijakan ini menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya vaksin HPV tidak hanya diberikan kepada anak perempuan, tetapi juga menjangkau anak laki-laki di sejumlah daerah sebagai tahap uji coba sebelum penerapan nasional.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian epidemiologi terbaru yang menunjukkan bahwa infeksi HPV tidak lagi menjadi ancaman eksklusif bagi perempuan. Dokter spesialis anak, dr. Ardi Santoso, Sp.A, MKes, dalam keterangan resminya menegaskan bahwa laki-laki memiliki risiko serupa terhadap komplikasi akibat virus ini. “Penelitian dalam dua dekade terakhir menunjukkan, laki-laki juga bisa terinfeksi HPV, mengalami penyakit serius akibat HPV, dan menjadi sumber penularan HPV ke pasangan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak laki-laki bukan semata-mata untuk kepentingan individu, melainkan juga bagian dari strategi kesehatan masyarakat untuk memutus rantai transmisi virus. Dengan demikian, pemberian vaksin kepada kedua gender diharapkan mampu menekan angka prevalensi penyakit terkait HPV secara signifikan dalam jangka panjang.

Dasar Ilmiah dan Jenis Penyakit yang Dicegah

HPV merupakan kelompok virus yang terdiri atas lebih dari 100 jenis, dengan sebagian di antaranya berisiko tinggi menyebabkan keganasan. Pada laki-laki, infeksi persisten HPV dapat memicu kanker penis, kanker anus, serta tumor pada area orofaring atau tenggorokan. Selain itu, virus ini juga menjadi penyebab utama kutil kelamin yang berdampak pada kualitas hidup penderitanya.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah merilis rekomendasi resmi yang menyatakan bahwa vaksinasi HPV idealnya dimulai pada usia 9 tahun. Melalui program BIAS, sasaran penerima vaksin adalah siswa kelas 5 Sekolah Dasar atau sederajat. Jadwal ini dipilih karena sistem imun anak pada rentang usia tersebut merespons vaksin secara optimal, sekaligus memastikan perlindungan terbentuk sebelum masa aktif seksual dimulai.

dr. Ardi menjelaskan bahwa pemberian vaksin pada anak laki-laki memiliki efek ganda. “Selain melindungi mereka sebelum terpapar virus, vaksinasi ini juga membantu menurunkan penyebaran HPV di masyarakat,” tuturnya. Hal ini sejalan dengan konsep herd immunity yang menjadi pilar utama pengendalian penyakit menular di tingkat populasi.

Implementasi Bertahap dan Cakupan Daerah

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa pelaksanaan vaksinasi HPV untuk anak laki-laki pada 2026 akan dimulai dari beberapa provinsi prioritas. Pemilihan daerah tersebut mempertimbangkan kesiapan infrastruktur kesehatan, tingkat partisipasi sekolah, serta beban penyakit terkait HPV di wilayah setempat. Evaluasi terhadap pelaksanaan tahap awal ini akan menjadi dasar bagi perluasan cakupan ke seluruh Indonesia pada tahun-tahun berikutnya.

Kebijakan ini menindaklanjuti komitmen pemerintah dalam mencapai target eliminasi kanker serviks pada 2030, sekaligus memperluas perlindungan untuk penyakit lain yang disebabkan oleh HPV. Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar pekan lalu, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kunci sukses pelaksanaan imunisasi di lingkungan sekolah.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sosialisasi kepada orang tua dan tenaga pendidik mengenai pentingnya vaksinasi ini. Materi edukasi akan disampaikan melalui pertemuan orang tua murid, media cetak, dan platform digital agar informasi yang akurat dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk mengatasi keraguan yang mungkin muncul di kalangan masyarakat terkait keamanan dan efektivitas vaksin.

Respons Ahli dan Dukungan Masyarakat

Sejumlah organisasi profesi kesehatan, termasuk IDAI dan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), menyambut baik kebijakan ini. Mereka menilai perluasan sasaran vaksinasi sebagai langkah progresif yang berbasis bukti ilmiah. Dukungan juga datang dari para pengurus yayasan kanker Indonesia yang selama ini mengadvokasi pencegahan primer melalui imunisasi.

Di sisi lain, pemerintah memastikan ketersediaan pasokan vaksin HPV melalui kerja sama dengan produsen global dan penguatan produksi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan program tanpa mengganggu stok vaksin untuk program imunisasi rutin lainnya. Anggaran untuk pengadaan vaksin telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos kesehatan preventif.

Dengan dimulainya vaksinasi HPV untuk anak laki-laki pada 2026, Indonesia sejajar dengan negara-negara maju yang telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa. Keputusan ini diharapkan tidak hanya menurunkan angka kesakitan akibat infeksi HPV, tetapi juga mengurangi beban pembiayaan kesehatan jangka panjang yang ditanggung negara. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan imunisasi yang tersedia di puskesmas dan sekolah sesuai jadwal yang ditetapkan.