UMKM Didorong Ekspor ke China, tapi Jumlah Orang Super Kaya RI Diprediksi Melonjak

Jakarta — Di tengah upaya memperkuat konektivitas perdagangan antara Indonesia dan China melalui pendampingan ekspor bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebuah proyeksi global justru menyoroti sisi lain dari perekonomian nasional: Indonesia diperkirakan akan mencatat pertumbuhan jumlah orang super kaya tercepat di dunia dalam lima tahun mendatang. Ironisnya, lonjakan kekayaan segelintir orang ini terjadi bersamaan dengan terus menyusutnya kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik.

Next Step Buka Jembatan UMKM ke Pasar China

Perusahaan pendamping ekspor, Next Step, kini menjadi salah satu motor penggerak bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar China. Dengan layanan yang mencakup pelatihan, sertifikasi produk, hingga pengurusan logistik lintas negara, Next Step berambisi menjadikan produk lokal seperti makanan ringan, kerajinan tangan, kopi spesialti, dan fesyen muslim sebagai komoditas unggulan di Negeri Tirai Bambu.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai lebih dari 60 persen, namun porsi ekspornya masih di bawah 15 persen. Kesenjangan inilah yang coba dijembatani oleh Next Step melalui program "Export Ready UMKM" yang menggandeng sejumlah e-commerce lintas negara.

"Kami tidak hanya membantu proses ekspor, tetapi juga membangun kapasitas pelaku UMKM agar mampu membaca selera pasar China yang sangat dinamis. Ini tentang membangun jembatan jangka panjang, bukan sekadar transaksi musiman,"

ujar CEO Next Step dalam sebuah bincang bisnis pekan lalu.

Orang Super Kaya Tumbuh 74 Persen, Kelas Menengah Terdesak

Sementara itu, laporan dari konsultan properti global Knight Frank bertajuk The Wealth Report 2026 menyebut bahwa jumlah individu dengan kekayaan bersih di atas 30 juta dolar AS (ultra-high-net-worth individuals/UHNWI) di Indonesia akan tumbuh sekitar 74 persen hingga tahun 2030. Angka ini menempatkan Indonesia di posisi teratas sebagai negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat, mengungguli India dan Vietnam.

Namun, di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah terus merosot dari sekitar 57 juta orang pada 2019 menjadi sekitar 48 juta pada 2025. Tekanan daya beli, inflasi bahan pangan, serta minimnya lapangan pekerjaan formal membuat banyak warga turun kelas ke kelompok aspiring middle class atau bahkan rentan miskin.

Dua Wajah Ekonomi yang Kontradiktif

Kedua fenomena ini menggambarkan kontradiksi tajam dalam struktur perekonomian Indonesia. Di satu sisi, pemerintah dan swasta gencar mendorong UMKM naik kelas melalui ekspor; di sisi lain, besarnya akumulasi kekayaan pada segelintir elit menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), yang enggan disebutkan namanya, menilai bahwa pertumbuhan UHNWI yang sangat cepat justru bisa menjadi sinyal bahaya jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas dan perlindungan sosial yang kokoh.

"Ledakan jumlah orang super kaya biasanya didorong oleh booming aset seperti properti dan saham, yang tidak langsung menyentuh masyarakat bawah. Sementara itu, UMKM yang menjadi tumpuan hidup mayoritas rakyat masih berjuang melawan birokrasi ekspor dan keterbatasan modal,"

paparnya.

Strategi Menjaga Keseimbangan

Agar kedua tren ini tidak menciptakan jurang sosial yang semakin lebar, sejumlah langkah dinilai krusial:

• Mempercepat integrasi UMKM ke rantai pasok global, dengan memangkas biaya logistik dan memperluas akses pembiayaan berbunga rendah.
• Mengenakan pajak progresif terhadap kekayaan ekstrem, sehingga penerimaan negara dapat dialokasikan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan pendidikan vokasi bagi kelas menengah yang terpuruk.
• Mengembangkan industri padat karya berorientasi ekspor agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar.

Langkah Next Step dalam membuka keran ekspor ke China patut diapresiasi, namun kebijakan makroekonomi yang inklusif tetap menjadi syarat mutlak. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menyaksikan kapal-kapal besar berlayar meninggalkan dermaga, sementara perahu-perahu kecil terus terombang-ambing di tengah gelombang ketimpangan.