putri-anggraini
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp400 juta bagi warga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak bencana gempa bumi. Bantuan tersebut disalurkan melalui dua kanal resmi, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Penyerahan bantuan tahap pertama senilai Rp300 juta dilaksanakan di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, pada acara serah terima yang dihadiri perwakilan manajemen perusahaan dan jajaran pimpinan lembaga pengawas obat dan makanan tersebut.
Penyaluran Bantuan melalui BPOM
Perusahaan menyalurkan dana sebesar Rp300 juta melalui BPOM dengan pertimbangan aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk yang akan didistribusikan kepada korban bencana. Melalui pengawasan BPOM, setiap produk yang dikirimkan dipastikan memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat penerima dapat menggunakan bantuan tersebut secara aman dan sesuai peruntukannya. Penyerahan di Kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, dilakukan dalam rangkaian acara resmi yang sekaligus menjadi bagian dari rapat koordinasi penyaluran bantuan kemanusiaan antarlembaga.
Keputusan menyalurkan bantuan melalui BPOM dinilai strategis karena lembaga tersebut memiliki jaringan pengawasan yang menjangkau hingga ke tingkat daerah terdampak. Perusahaan menegaskan bahwa keterlibatan lembaga pengawas negara dalam proses penyaluran merupakan wujud komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh tahapan penyaluran, mulai dari perencanaan hingga distribusi, dicatat dan dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Bantuan untuk Kelompok Rentan melalui KemenPPPA
Selain kanal BPOM, perusahaan menyalurkan bantuan senilai Rp100 juta melalui KemenPPPA dengan fokus pada kelompok rentan yang paling terdampak bencana, yakni perempuan, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Penyaluran melalui kementerian tersebut menindaklanjuti mandat KemenPPPA dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk dalam situasi tanggap darurat bencana. Bantuan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendukung pemulihan kondisi psikososial kelompok rentan yang kini menempati lokasi pengungsian.
Perusahaan menyatakan bahwa perhatian khusus terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari pendekatan kemanusiaan yang inklusif. Dalam situasi bencana, kebutuhan perempuan dan anak kerap berbeda serta memerlukan penanganan tersendiri. Karena itu, kanal KemenPPPA dipilih agar pendistribusian bantuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kelompok tersebut, termasuk perlindungan dari berbagai risiko yang mungkin muncul selama masa tanggap darurat berlangsung.
Komitmen Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dijalankan secara konsisten. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan memiliki kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam keterangan resminya, manajemen perusahaan menyatakan bahwa kehadiran korporasi di tengah musibah bencana merupakan bentuk nyata sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Perusahaan berharap bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat NTT sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana. Manajemen juga menyampaikan apresiasi kepada BPOM dan KemenPPPA atas kerja sama yang baik dalam memfasilitasi penyaluran bantuan. Sinergi antara sektor swasta dan lembaga negara, menurut perusahaan, menjadi kunci keberhasilan program penanggulangan bencana yang cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.
Harapan Percepatan Pemulihan Korban
Bantuan kemanusiaan tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung bagi ribuan warga NTT yang hingga kini masih menjalani masa pemulihan pascagempa. Perusahaan menyatakan kesiapan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam setiap tahap penyaluran bantuan. Langkah ini sekaligus menjadi penegasan bahwa dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung program pemerintah menangani dampak bencana, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar korban yang masih bertahan di pengungsian.
Melalui penyaluran bantuan senilai total Rp400 juta tersebut, perusahaan berharap dapat turut berkontribusi dalam upaya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat NTT. Kepedulian yang ditunjukkan korporasi, menurut manajemen, diharapkan menginspirasi pihak lain untuk melakukan hal serupa. Dengan sinergi yang terjalin antara dunia usaha dan lembaga negara, proses pemulihan korban bencana diharapkan berjalan lebih cepat, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Comments (0)