Seusai Rapat dengan Presiden, Zulhas Minta Sebulan Evaluasi MBG

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajukan permohonan waktu satu bulan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan evaluasi dan perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu disampaikan dalam rapat tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/7/2026), yang secara khusus membahas implementasi program andalan pemerintah tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu, Zulkifli—yang akrab disapa Zulhas—memaparkan sejumlah catatan kritis dari lapangan. Ia menegaskan perlunya waktu untuk merumuskan langkah strategis agar program yang menyasar pelajar dan ibu hamil di seluruh Indonesia itu berjalan tepat sasaran dan bebas dari persoalan teknis.

“Kami meminta arahan dan waktu dari Bapak Presiden. Dalam satu bulan ke depan, kami akan terjun langsung ke titik-titik distribusi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan memastikan setiap persoalan teknis, mulai dari rantai pasok hingga kualitas gizi, mendapat solusi yang terukur,” ujar Zulhas seusai rapat.

Respons Presiden: Tepat Sasaran dan Efisien

Presiden Prabowo, berdasarkan keterangan resmi dari lingkungan Istana, menyambut baik permintaan tersebut. Kepala Negara menekankan dua prinsip utama: ketepatan sasaran penerima manfaat dan efisiensi penggunaan anggaran. Program MBG yang digelontorkan dengan alokasi mencapai puluhan triliun rupiah per tahun diharapkan tidak hanya menjadi program bantuan pangan, tetapi juga investasi pembangunan sumber daya manusia.

“Presiden mengingatkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai dalam bentuk pangan bergizi di piring anak-anak kita. Tidak boleh ada kebocoran, keterlambatan, atau penurunan kualitas. Waktu satu bulan yang diminta Menko Pangan harus menghasilkan peta jalan perbaikan yang konkret,” ungkap seorang pejabat Istana yang enggan disebutkan namanya.

Program MBG dan Tantangan Lapangan

Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pada awal 2026 sebagai implementasi salah satu janji kampanye Prabowo. Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima yang terdiri dari anak sekolah, santri, serta ibu hamil dan menyusui. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan jaringan penyedia pangan lokal.

Namun, sejak bergulir, sejumlah kendala mencuat ke permukaan. Laporan dari berbagai daerah menyebutkan adanya keterlambatan distribusi, menu yang tidak konsisten dengan standar gizi, serta persoalan infrastruktur dapur umum. Beberapa wilayah kepulauan dan pegunungan mengalami kesulitan pasokan bahan segar karena keterbatasan rantai dingin. Di sisi lain, mekanisme pelaporan dan pengawasan di tingkat satuan pendidikan belum sepenuhnya terintegrasi.

Zulhas mengakui bahwa skala program yang masif menuntut perbaikan sistemik. “Ini bukan sekadar bagi-bagi makanan. Kami berbicara tentang ekosistem pangan nasional yang melibatkan petani lokal, UMKM, transportasi, hingga edukasi gizi. Maka evaluasi harus dilakukan dari hulu ke hilir,” tegasnya.

Agenda Evaluasi Satu Bulan

Dalam tenggat satu bulan yang diminta, Kemenko Pangan bersama Badan Gizi Nasional akan menjalankan serangkaian langkah terstruktur. Fokus utama meliputi audit menyeluruh terhadap rantai pasok, peninjauan kontrak vendor, standarisasi menu berdasarkan kearifan lokal dan angka kecukupan gizi, serta pembenahan sistem monitoring digital.

Tim akan dibagi ke dalam klaster wilayah untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik. Wilayah Indonesia timur, misalnya, akan mendapat perhatian khusus terkait logistik dan penyimpanan bahan pangan. Sementara itu, di kawasan perkotaan padat penduduk, tantangan lebih pada ketepatan jadwal distribusi dan koordinasi dengan pihak sekolah.

Zulhas juga menyebut akan melibatkan akademisi dan ahli gizi dalam perumusan menu yang lebih adaptif. “Kami ingin menu di Papua berbeda dengan di Jawa, karena ketersediaan bahan dan selera lokal harus dihormati. Tapi standar gizinya harus sama,” tambahnya.

Harapan Pemerintah dan Publik

Publik dan pengamat kebijakan menaruh harapan besar pada evaluasi ini. Suara dari kalangan orang tua siswa dan guru menginginkan kepastian jadwal makan, variasi menu yang lebih menarik, dan jaminan keamanan pangan. Pemerintah pun berkomitmen bahwa hasil evaluasi akan disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Ketika ditanya tentang konsekuensi jika target sebulan tidak tercapai, Zulhas menegaskan bahwa ia siap bertanggung jawab sepenuhnya. “Saya tidak akan main-main. Ini amanat Presiden dan hak anak-anak Indonesia. Jika ada yang tidak beres, kami akan ganti mekanismenya—atau ganti pelaksananya,” tegasnya menutup keterangan.

Dengan batas waktu yang ketat, semua mata kini tertuju pada Kemenko Pangan. Satu bulan ke depan akan menjadi ujian kredibilitas program MBG sekaligus tolok ukur komitmen pemerintah dalam memenuhi janji gizi bagi generasi penerus bangsa.