Sekjen Kemendagri Minta DPRD Jawa Timur Perkuat Sinergi Pengawasan Anggaran

JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan pengarahan strategis kepada jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pembukaan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas legislatif daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan, pengelolaan anggaran daerah, serta sinkronisasi program prioritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kronologi dan Agenda Pendalaman Tugas DPRD

Agenda orientasi dan pendalaman tugas legislatif ini berlangsung dengan rangkaian agenda terstruktur guna membekali para wakil rakyat Jawa Timur dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya:

1. Sesi Pembukaan dan Pengarahan Kebijakan: Sekjen Kemendagri memaparkan arah kebijakan nasional mengenai tata kelola pemerintahan daerah, efisiensi anggaran, dan transparansi publik.
2. Pemaparan Materi Pengawasan dan Legislasi: Pemateri dari Kemendagri memberikan materi teknis mengenai mekanisme pembentukan peraturan daerah (Perda) dan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Diskusi Interaktif Kebijakan Daerah: Anggota DPRD Jatim dan tim Kemendagri mendiskusikan implementasi program penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan pengendalian inflasi daerah.
4. Penyusunan Rencana Tindak Lanjut: Perumusan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan di Jawa Timur.

Tiga Pilar Utama Arahan Sekjen Kemendagri

Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan bahwa anggota dewan memegang peranan krusial sebagai mitra sejajar kepala daerah. Terdapat tiga fungsi pokok DPRD yang harus dijalankan secara berimbang dan berintegritas tinggi, yakni fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan.

"DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD dialokasikan tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat. Pengawasan tidak boleh bersifat formalitas semata, melainkan harus menyentuh substansi efektivitas program pembangunan daerah," tegas Tomsi Tohir.

Kemendagri menggarisbawahi beberapa poin prioritas yang harus diperhatikan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur:

• Penyusunan Regulasi Daerah Berkualitas: Menghasilkan Perda yang adaptif, ramah investasi, dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat.
• Alokasi Anggaran Tepat Sasaran: Memastikan postur APBD Jawa Timur memprioritaskan sektor layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis.
• Mitigasi Risiko Penyimpangan: Meningkatkan transparansi serta pengawasan internal demi mencegah potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Membangun Harmonisasi Eksekutif dan Legislatif

Menutup sesi pengarahan, Tomsi Tohir mengingatkan pentingnya komunikasi politik yang sehat antara DPRD dan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hubungan kerja yang harmonis tanpa mengorbankan fungsi kontrol dinilai menjadi kunci utama keberhasilan stabilitas ekonomi dan sosial di wilayah Jawa Timur.

Melalui pendalaman tugas ini, Kemendagri berharap para legislator daerah mampu meningkatkan kapasitas kepemimpinan publik serta menghadirkan kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur secara berkelanjutan.