Satgas PRR: 94% Jalan Aceh Telah Berfungsi Kembali

BANDA ACEH — Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (PRR) Aceh merilis laporan terbaru tentang pemulihan infrastruktur jalan di provinsi itu pascaserangkaian bencana yang menerjang pada awal tahun ini. Dalam keterangan resmi yang disampaikan di Banda Aceh, Minggu (27/7/2026), satgas mengumumkan bahwa 94 persen dari keseluruhan jalan daerah di Aceh kini telah berfungsi dan kembali membuka konektivitas antarkawasan. Capaian ini dinilai krusial karena jalan daerah menjadi urat nadi mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa di 23 kabupaten/kota.

Ketua Satgas PRR Aceh, Mayjen TNI (Purn.) Ruslan Abdul Gani, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pemulihan. Menurutnya, angka 94 persen itu merupakan akumulasi dari perbaikan lebih dari 1.100 ruas jalan yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. “Kami bersyukur bahwa di tengah berbagai keterbatasan, kerja bersama ini membuahkan hasil yang terukur. Dari total 1.204 ruas jalan daerah yang rusak, kini hanya 72 ruas yang masih dalam tahap penyelesaian akhir,” ungkap Ruslan. Ia menargetkan seluruh ruas jalan daerah sudah dapat dilalui kendaraan secara normal paling lambat akhir Agustus 2026.

Prioritas pada Jalur Ekonomi dan Evakuasi

Fokus utama perbaikan, menurut Ruslan, diarahkan pada ruas-ruas jalan yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pasar kabupaten, serta akses menuju fasilitas kesehatan dan pendidikan. Satgas PRR menerapkan sistem prioritas berbasis tingkat kerusakan dan nilai strategis jalan. Jalan nasional dan provinsi yang telah lebih dahulu pulih menjadi penopang logistik perbaikan jalan daerah. “Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan alat berat dari Kementerian PUPR, TNI, dan swasta sangat menentukan kecepatan kerja di lapangan,” tambahnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, Dr. Ir. H. Faisal Mahmud, M.T., dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa proses pemulihan juga mencakup perbaikan 143 jembatan yang rusak ringan hingga berat. Hingga akhir pekan ini, 129 jembatan telah selesai diperbaiki dan bisa dilintasi. Empat belas jembatan lainnya sedang dikerjakan dengan target rampung dalam tiga pekan ke depan. “Jembatan menjadi titik kritis. Begitu jembatan putus, seluruh desa di belakangnya ikut terisolasi. Karena itu, kami mengalokasikan tim dan material dalam jumlah besar untuk memastikan jembatan-jembatan itu tersambung kembali,” jelas Faisal.

Anggaran dan Strategi Pemulihan

Untuk mendukung percepatan ini, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp1,7 triliun yang bersumber dari APBA 2026 dan dana siap pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Satgas PRR menggabungkan metode kontraktual dan swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja. Pendekatan ini, selain menekan biaya, juga menciptakan efek ekonomi berantai bagi warga yang terdampak bencana.

Faisal menambahkan, pemulihan infrastruktur jalan daerah tidak hanya fokus pada pengaspalan ulang atau penimbunan longsor. Di beberapa segmen yang rawan terhadap banjir dan abrasi, satgas membangun tanggul penahan dan saluran drainase baru. “Kami tidak ingin sekadar tambal sulam. Kami bangun ulang dengan standar yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem. Ini pelajaran berharga dari bencana kemarin,” ujarnya. Evaluasi daya tahan infrastruktur itu sejalan dengan arahan Gubernur Aceh agar pembangunan kembali mengedepankan prinsip build back better.

Dampak Langsung pada Mobilitas dan Ekonomi

Berfungsinya kembali 94 persen jalan daerah berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Di Kabupaten Pidie, petani nilam dan kopi yang sebelumnya harus memutar hingga puluhan kilometer kini bisa mengangkut hasil panen melalui jalur utama yang telah diperbaiki. Harga komoditas di tingkat petani perlahan membaik karena biaya transportasi menyusut hampir 40 persen. “Sebelum jalan rusak, ongkos angkut satu pikul nilam bisa Rp50 ribu. Sekarang hanya Rp30 ribu,” kata Hasballah, seorang petani dari Kecamatan Tangse, Pidie, saat ditemui di sela aktivitas panen.

Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan Aceh mencatat tingkat kehadiran siswa di sekolah-sekolah yang sebelumnya terisolasi meningkat signifikan. Sebanyak 87 persen sekolah di daerah terdampak telah kembali menggelar kegiatan belajar mengajar secara penuh. Sementara itu, layanan kesehatan keliling dari puskesmas kini dapat menjangkau desa-desa terpencil yang selama tiga bulan terakhir hanya bisa diakses melalui jalur sungai atau jalan setapak.

Komitmen Hingga Ruas Terakhir

Satgas PRR menegaskan bahwa pekerjaan belum selesai sepenuhnya. Sebanyak 72 ruas jalan daerah yang masih dalam penyelesaian terletak di kawasan pegunungan yang secara geografis sulit dijangkau, seperti di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Di sana, material harus diangkut secara bertahap menggunakan truk kecil dan terkadang dengan bantuan kuda beban. “Kami masih berhadapan dengan medan yang cukup berat. Namun dengan selesainya lebih dari 90 persen jalan, kami optimis target akhir Agustus bisa tercapai,” kata Ruslan.

Pemerintah Provinsi Aceh juga terus memantau perkembangan di lapangan melalui pusat komando yang beroperasi 24 jam. Laporan harian dari tiap kabupaten/kota dianalisis untuk memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat pekerjaan. Kebijakan satu pintu dalam pengadaan material dan penyewaan alat berat, yang diterapkan sejak April lalu, diakui oleh para kontraktor sebagai terobosan yang memangkas waktu tempuh proyek secara signifikan.

Dengan hampir seluruh jalan daerah kembali terhubung, Aceh memulai fase baru pemulihan ekonomi pascabencana. Konektivitas yang pulih tidak hanya mempercepat distribusi bantuan dan logistik, tetapi juga mengembalikan denyut aktivitas warga yang sempat terhenti. Satgas PRR berkomitmen untuk menuntaskan 6 persen sisanya dalam waktu dekat, memastikan tidak ada lagi desa yang terisolasi di provinsi ujung barat Indonesia itu.