Saan Pastikan DPR Tetap Checks and Balances, Singgung MBG hingga Pertamax Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, m

Saan Pastikan DPR Tetap Checks and Balances, Singgung MBG hingga Pertamax

Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak akan surut dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penyeimbangan (checks and balances) terhadap kebijakan pemerintah. Ia memastikan, seluruh aspirasi dan keluhan masyarakat, termasuk evaluasi terhadap program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga polemik kenaikan harga Pertamax, akan tetap diakomodasi oleh parlemen.

Pernyataan tersebut disampaikan Saan saat ditemui awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/6/2026). Ia menekankan bahwa mekanisme kritik dan pengawasan tetap berjalan di setiap alat kelengkapan dewan (AKD), khususnya di komisi-komisi teknis yang bermitra dengan kementerian terkait.

"Checks and balances kan tetap jalan ya. Apa misalnya gini, terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat ya terkait dengan soal kebijakan-kebijakan dan program-program pemerintah, kan juga di komisi-komisi terkait itu kan disikapi juga, dikritisi juga," ujar Saan Mustopa.

Menurut laporan Apaberita.com, politikus Partai NasDem itu secara spesifik menyoroti dua isu yang tengah menjadi sorotan publik. Pertama, pelaksanaan program MBG yang menuai beragam kritik dari masyarakat terkait kualitas dan ketepatan sasaran. Kedua, kebijakan penyesuaian harga Pertamax yang dinilai membebani daya beli warga. Saan menegaskan bahwa DPR tidak tinggal diam dan terus mendengarkan suara rakyat untuk diteruskan dalam forum-forum rapat kerja.

Ia menambahkan bahwa parlemen berkomitmen menjadi corong bagi kepentingan publik di tengah dinamika kebijakan pemerintah. Penyerapan aspirasi tersebut, kata Saan, akan menjadi dasar bagi DPR untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif kepada eksekutif. Dengan demikian, Saan berharap tidak ada narasi yang menganggap bahwa DPR melemah dalam peran konstitusionalnya sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan.