Realisasi Intensifikasi Pajak Capai Rp 76,8 Triliun, Tumbuh 33%

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa program intensifikasi penerimaan negara pada semester pertama 2026 membuahkan hasil signifikan. Hingga 30 Juni 2026, total realisasi dari berbagai kegiatan intensifikasi menyentuh angka Rp 76,8 triliun. Jumlah ini tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandai akselerasi yang melebihi laju pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan capaian tersebut dalam Dialog Perpajakan 2026 di Kantor Pusat DJP, Jakarta, pada Senin (13/7/2026).

Menurut Bimo, kinerja intensifikasi yang meroket ini menjadi motor penggerak utama dalam mencapai target penerimaan tahun berjalan. "Keseluruhan bertumbuh di atas pertumbuhan revenue. Aktivitasnya 33 persen, kualitasnya juga tumbuh 33 persen. Tentu ini mengakselerasi pencapaian target penerimaan," tegasnya di hadapan peserta dialog. Empat pilar yang menyokong capaian tersebut meliputi pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan. Masing-masing menunjukkan pertumbuhan positif yang merefleksikan semakin tajamnya fungsi administrasi perpajakan.

Rincian Kontribusi Empat Pilar Intensifikasi

Dari total Rp 76,8 triliun, segmen pengawasan menjadi penyumbang terbesar dengan raihan Rp 34,7 triliun. Angka ini melonjak 42,8 persen secara tahunan, menegaskan efektivitas pemantauan kepatuhan wajib pajak secara berlapis. Sementara itu, kegiatan pemeriksaan mencatatkan kenaikan paling dramatis. Realisasi dari aktivitas ini mencapai Rp 30,4 triliun atau melejit 312 persen, menjadi bukti bahwa strategi audit dan penggalian potensi semakin terarah dan menghasilkan temuan yang substansial.

Di sisi lain, penegakan hukum di bidang perpajakan membukukan penerimaan sebesar Rp 1,4 triliun, meningkat 56,8 persen. Sedangkan fungsi penagihan aktif menghasilkan Rp 8,2 triliun atau tumbuh 5,5 persen. Meskipun laju pertumbuhan penagihan tidak setinggi dua segmen sebelumnya, kontribusinya tetap signifikan dalam menjaga disiplin pembayaran tunggakan. Bimo menilai bahwa komposisi yang relatif merata ini membuktikan bahwa seluruh instrumen intensifikasi berjalan efektif dan saling memperkuat.

Tax Buoyancy 2,25 Persen Lampaui Rekor 2022

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pajak memaparkan capaian tax buoyancy Indonesia pada semester I 2026 yang menyentuh level 2,25 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya sebesar 2,22 persen yang terbentuk pada tahun 2022. Secara sederhana, tax buoyancy mengukur seberapa besar tambahan penerimaan pajak yang mampu dihasilkan dari setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi. "Artinya di setiap 1 persen dari pertumbuhan ekonomi, kita mampu menghasilkan sekitar 2,25 persen tambahan penerimaan pajak," ujar Bimo.

Peningkatan ini bukan sekadar angka statistik. Ia mencerminkan bahwa sistem pajak nasional semakin responsif terhadap aktivitas ekonomi dan mampu menangkap potensi fiskal yang sebelumnya belum tergali. Dalam konteks reformasi perpajakan yang bergulir, capaian elastisitas setinggi itu menjadi indikator kuat bahwa basis penerimaan semakin lebar dan struktur tarif semakin optimal. Rekor baru ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa tax buoyancy Indonesia sulit menembus level 2,3 persen dalam jangka menengah.

Kemandirian Fiskal dari Fluktuasi Komoditas

Yang tak kalah penting, lonjakan tax buoyancy dan kinerja intensifikasi terjadi pada saat harga komoditas andalan, terutama batu bara, telah kembali ke level normal setelah mengalami booming pada 2022–2023. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak lagi digerakkan oleh faktor temporer atau keberuntungan harga di pasar global. Bimo secara tegas menyatakan bahwa kapasitas memungut pajak (taxing capacity) kini mulai terlepas dari ketergantungan terhadap fluktuasi harga komoditas. "Artinya taxing capacity itu sudah mulai terlepas, sudah bisa mulai terlepas dari fragility ketergantungan terhadap commodity price. Dari lonjakan harga komoditas," katanya.

Kemandirian ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan fiskal di masa depan. Dengan tidak lagi bergantung pada gejolak harga batu bara, gas, atau sawit, pemerintah memiliki ruang yang lebih stabil untuk merancang belanja negara dan pembiayaan defisit. Kinerja triwulan kedua yang impresif ini diyakini akan menjadi momentum untuk memperkuat reformasi perpajakan melalui perluasan basis digital, penguatan data, dan peningkatan kepatuhan sukarela. Meski demikian, DJP menegaskan akan tetap melanjutkan upaya pengawasan dan penegakan hukum agar tren positif tersebut terjaga hingga akhir tahun 2026.

Baca juga:

• Pixel 11 Pro Fold Tampilkan Warna 'Pine' Jelang Peluncuran
• Claude AI: Asisten Cerdas untuk Pekerja Kantoran Masa Kini