Rapat DPR-P2MI Soroti Ancaman El Nino bagi Pekerja Migran

Jakarta – Kekhawatiran akan dampak perubahan iklim terhadap nasib pekerja migran Indonesia (PMI) mengemuka dalam Rapat Kerja antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Mukhtarudin, dengan Komisi IX DPR RI. Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Jumat (17/7/2026) itu menyoroti kian meluasnya efek El Nino yang telah berlangsung sejak 2023, dan kini dinilai mengancam sektor-sektor tempat banyak PMI bekerja, terutama pertanian dan perkebunan di sejumlah negara penempatan.

Kronologi: Dari Peringatan BMKG Hingga Rapat DPR

Kekeringan ekstrem yang dipicu El Nino bukanlah isu baru. Pada 21 Agustus 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan bahwa musim kemarau tahun tersebut akan jauh lebih kering dibanding tiga tahun sebelumnya. Kala itu, lahan-lahan pertanian di kawasan Sirnajati, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sudah mulai mengering, memaksa para penggembala kambing beristirahat di hamparan sawah retak.

BMKG menyebutkan bahwa fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif menyebabkan anomali suhu muka laut, yang berdampak pada penurunan curah hujan secara signifikan. Data historis menunjukkan bahwa krisis air yang terjadi pada 2023 itu merupakan salah satu yang terparah dalam satu dekade terakhir.

Dampak Iklim Pada Negara Penempatan Pekerja Migran

Perkembangan selanjutnya, sejumlah negara yang menjadi tujuan utama pekerja migran Indonesia, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Korea Selatan, turut mengalami perubahan pola cuaca ekstrem. Pemerintah mencatat bahwa sekitar 35% dari total 270.000 PMI yang ditempatkan pada 2025 bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan konstruksi luar ruang—sektor yang paling rentan terhadap suhu tinggi dan kekurangan air bersih.

Laporan dari kantor perwakilan Indonesia di beberapa negara menunjukkan adanya peningkatan kasus dehidrasi, penurunan produktivitas, hingga pemutusan kontrak karena gagal panen akibat kekeringan berkepanjangan.

Rapat Kerja Komisi IX DPR: Urutan Kejadian

Berikut ini rangkaian pembahasan krusial dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri P2MI pada Jumat (17/7/2026):

1. Paparan Awal Menteri Mukhtarudin: Menteri memaparkan data terkini jumlah PMI yang terdampak, termasuk 12.450 pekerja di sektor pertanian Malaysia yang mengalami penurunan jam kerja hingga 40% sejak awal 2026.
2. Diskusi Panel: Anggota Komisi IX mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam memberikan perlindungan, termasuk akses air bersih, layanan kesehatan, dan skema asuransi iklim.
3. Penyampaian Solusi Jangka Pendek: Pemerintah berkomitmen menyediakan posko kesehatan keliling di wilayah penempatan, serta mempercepat negosiasi dengan negara tujuan untuk penyesuaian jam kerja saat kondisi ekstrem.
4. Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut: Disepakati pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Iklim untuk PMI yang berfungsi memantau prakiraan cuaca dan memberikan peringatan dini kepada pekerja.

“Kami tidak bisa tinggal diam. Ancaman El Nino ini nyata dan para pekerja migran kita adalah pihak yang paling rentan. Dukungan DPR menjadi kunci penguatan kebijakan lintas kementerian,” ujar Mukhtarudin di hadapan anggota Komisi IX.

Langkah Strategis dan Harapan ke Depan

Sebagai tindak lanjut, Kementerian P2MI akan memperkuat kerja sama dengan BMKG untuk menyusun indeks kerentanan iklim berbasis negara penempatan. Selain itu, di tingkat hulu, pemerintah akan memasukkan materi mitigasi bencana iklim dalam program orientasi pra-pemberangkatan (OPP) bagi semua PMI.

Ketua Komisi IX DPR, dalam penutupan rapat, menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk penanganan krisis iklim bagi PMI di tahun anggaran 2027 mendatang. “Jika tidak diantisipasi, dampak El Nino bukan hanya merugikan ekonomi pekerja, tetapi juga ketahanan pangan global yang ikut dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia,” tegasnya.

Masyarakat dan keluarga PMI di Tanah Air berharap langkah-langkah ini segera terwujud, seiring dengan prediksi BMKG bahwa fase netral menuju La Nina mungkin baru terjadi pada akhir 2026. Hingga saat itu, kewaspadaan dan perlindungan maksimal bagi pekerja migran menjadi prioritas mutlak.