Puncak Peringatan HKG PKK ke-54 Digelar di Jakarta

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri melalui Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat menggelar puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 14 Mei 2026. Acara yang dihadiri ribuan kader dari seluruh provinsi ini mengusung tema “Penguatan Gerakan Keluarga Indonesia dalam Mewujudkan Masyarakat Sejahtera” dan menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi gerakan PKK secara nasional.

Menteri Dalam Negeri yang hadir secara langsung menyampaikan apresiasi atas dedikasi kader PKK di seluruh tingkatan. “PKK adalah fondasi kokoh pemberdayaan keluarga yang selama 54 tahun konsisten menjaga ketahanan sosial di tingkat paling bawah. Kiprah PKK tidak cukup hanya dicatat dalam seremonial, tetapi harus diukur dampaknya pada penurunan stunting, peningkatan literasi, dan penguatan ekonomi keluarga,” tegasnya di hadapan peserta. Turut mendampingi, Ketua Umum TP PKK Pusat, para gubernur, bupati/wali kota, serta jajaran pengurus PKK daerah.

Rangkaian puncak HKG ke-54 ditandai dengan penganugerahan penghargaan kepada kader teladan dan kelompok dasawisma terbaik dari 38 provinsi, pameran produk unggulan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), serta deklarasi Gerakan Keluarga Bebas Stunting 2026. Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemendagri menyebutkan bahwa sepanjang Januari—April 2026, PKK telah melatih lebih dari 120.000 kader di 514 kabupaten/kota melalui program peningkatan kapasitas berbasis digital.

Konsolidasi Gerakan dan Perluasan Jangkauan

Rapat Koordinasi Nasional yang digelar sehari sebelum puncak peringatan menghasilkan beberapa keputusan strategis. Seluruh jajaran PKK diminta mempercepat integrasi data keluarga di tingkat desa/kelurahan dengan sistem administrasi kependudukan nasional, guna memastikan ketepatan sasaran program intervensi. “Kita tidak bisa lagi bekerja berbasis asumsi. Setiap keluarga harus terdata, terpantau, dan terlayani. Ini adalah mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memosisikan PKK sebagai mitra strategis,” ujar Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam sesi panel.

Dari hasil Rakornas tersebut, disepakati pula target ambisius: pada akhir 2026, 80 persen desa dan kelurahan telah memiliki Posyandu mandiri yang mampu menyediakan layanan kesehatan preventif, konseling gizi, dan pendidikan anak usia dini. Target ini diharapkan mempercepat penurunan angka stunting nasional yang kini masih berada di kisaran 18,7 persen, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik triwulan I 2026.

Transformasi Digital dan Lahirnya PKK Smart

Puncak peringatan juga menjadi ajang peluncuran aplikasi “PKK Smart”, platform digital yang mengintegrasikan pencatatan kegiatan 10 program pokok PKK, pelaporan real-time, serta modul pelatihan jarak jauh. Ketua Umum TP PKK Pusat menekankan bahwa transformasi ini adalah jawaban atas tantangan zaman. “Kader kami tidak boleh gagap digital. Aplikasi ini adalah bukti bahwa gerakan PKK mampu beradaptasi, tanpa meninggalkan akar nilai gotong royong yang menjadi jati diri kami selama 54 tahun,” katanya diiringi tepuk tangan peserta.

Data awal dari Kemendagri menunjukkan, dalam dua bulan uji coba di 50 kabupaten percontohan, aplikasi PKK Smart telah mencatat lebih dari 1,2 juta aktivitas kader dan menjangkau 4,3 juta keluarga. Angka ini diharapkan meningkat signifikan setelah peluncuran nasional.

Penghargaan dan Arah ke Depan

Penghargaan utama Adhi Bhakti Utama dianugerahkan kepada TP PKK Provinsi DI Yogyakarta atas inovasi berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis potensi lokal. Sementara itu, kategori kader inspiratif diberikan kepada Siti Rohani, kader PKK asal Lombok Timur yang selama 12 tahun menggerakkan program literasi dan pencegahan perkawinan usia anak di wilayah terpencil. “Ini bukan tentang saya pribadi. Ini bukti bahwa setiap keluarga, jika didampingi dengan sungguh-sungguh, mampu bangkit dan mandiri,” ujarnya haru.

Menutup rangkaian acara, Menteri Dalam Negeri membacakan tiga arahan utama Presiden bagi gerakan PKK: pertama, mensinergikan program PKK dengan prioritas kabinet, khususnya penanggulangan kemiskinan ekstrem dan percepatan digitalisasi desa; kedua, memastikan netralitas dan kemandirian PKK dari kepentingan politik praktis; dan ketiga, menjadikan keluarga sebagai benteng ketahanan nasional dari ancaman narkoba, radikalisme, dan krisis moral. “Hari ini kita menegaskan kembali bahwa PKK bukan organisasi masa lalu. PKK adalah gerakan masa depan yang hadir, dekat, dan bekerja untuk setiap keluarga Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga:

• IHSG Naik 0,83% dalam Sepekan, Asing Tetap Lepas Rp1,73 Triliun
• Klarifikasi Lengkap Usai Penggeledahan