PRANCIS — Prancis Ajukan Draft Pembatasan Media Sosial Anak ke Uni Eropa

PARIS — Pemerintah Prancis resmi menyerahkan rancangan undang-undang versi terbaru mengenai pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 15 tahun kepada Komisi Eropa di Brussels. Langkah diplomasi hukum ini diambil setelah dewan yudisial tertinggi Prancis melakukan peninjauan ketat terhadap draf sebelumnya. Kebijakan tersebut menegaskan ambisi Paris dalam memelopori perlindungan digital bagi generasi muda di tengah gelombang kekhawatiran dampak buruk dunia maya.

Langkah pengajuan ulang ini berakar dari keputusan Conseil constitutionnel (Dewan Konstitusi Prancis) pada bulan lalu. Dalam putusannya, dewan menilai bahwa draf awal yang disahkan oleh Parlemen mengandung pasal-pasal yang berpotensi melanggar hak atas kebebasan berekspresi. Namun di sisi lain, dewan secara tegas menggarisbawahi adanya "tuntutan konstitusional untuk melindungi kepentingan terbaik anak" di era digital yang kian kompleks saat ini.

Dilema Kebebasan Berekspresi dan Keselamatan Anak

Perdebatan mengenai batasan usia digital di Prancis bukan sekadar wacana teknis, melainkan pertarungan nilai mendasar. Di satu sisi, pemerintah berupaya keras melindungi anak-anak dari ancaman kecanduan algoritma, perundungan siber (cyberbullying), hingga paparan konten berbahaya. Di sisi lain, para aktivis hak digital memperingatkan bahwa pemblokiran total dapat membatasi hak sipil remaja untuk mendapatkan informasi dan berinteraksi secara aman.

"Kami tidak bisa membiarkan anak-anak berlayar di samudra digital tanpa pelampung hukum yang memadai. Kepentingan terbaik anak harus tetap menjadi fondasi utama regulasi ini," tegas salah satu perwakilan legislator dalam persidangan konstitusi.

Penyelarasan Regulasi dengan Kerangka Kerja Uni Eropa

Pengajuan draf baru ke Brussels merupakan prosedur wajib untuk memastikan regulasi domestik Prancis tidak bertentangan dengan Digital Services Act (DSA) milik Uni Eropa. Regulasi DSA Uni Eropa mengedepankan harmonisasi aturan pasar tunggal digital, sehingga regulasi yang dibuat oleh satu negara anggota tidak boleh memicu hambatan perdagangan teknis atau tumpang tindih kewenangan antarnegara.

Dalam versi teranyar ini, Pemerintah Prancis merinci mekanisme penyaringan yang lebih transparan dan akuntabel. Fokus utamanya tidak lagi sekadar pelarangan mutlak, melainkan kewajiban bagi platform raksasa untuk menerapkan sistem verifikasi usia yang ketat tanpa mengorbankan privasi data pribadi pengguna muda.

Tantangan Teknis dan Pengawasan Industri Teknologi

Tantangan terbesar yang kini dihadapkan pada pemerintah Prancis dan Komisi Eropa adalah implementasi teknis dari verifikasi usia tersebut. Raksasa teknologi seperti Meta, TikTok, dan X diwajibkan membangun infrastruktur yang mampu mengonfirmasi usia pengguna tanpa menyimpan identitas pribadi secara permanen. Industri teknologi kerap beralasan bahwa sistem ini rumit dan berpotensi melanggar privasi pengguna dewasa yang ikut terverifikasi.

Namun, pemerintah Prancis tetap optimistis bahwa regulasi ini akan menjadi tolok ukur baru bagi negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Dengan mengajukan draf teranyar ke Brussels, Prancis berharap bisa memperoleh persetujuan resmi dalam beberapa bulan mendatang sebelum memfinalisasi undang-undang tersebut di tingkat nasional. Langkah ini menandai babak baru dalam perburuan "kedaulatan keselamatan digital" bagi anak-anak di benua Eropa.