Pramono Targetkan 55 Persen Warga Jakarta Gunakan Transportasi Umum 2045

JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung menetapkan target agar 55 persen warga Jakarta beralih menggunakan transportasi umum pada 2045. Target tersebut disampaikan Pramono saat membuka Indonesia International Transport Summit (IITS) 2026 yang digelar di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan.

Dalam pidato pembukaannya, Pramono menegaskan bahwa penguatan transportasi publik menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Jakarta. Ia menyatakan, perpindahan masyarakat dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal diharapkan mampu menekan kemacetan sekaligus menurunkan tingkat polusi udara yang selama ini menjadi persoalan serius di ibu kota.

Menurut Pramono, target tersebut tidak akan tercapai tanpa komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jakarta, Badan Usaha Milik Daerah, hingga masyarakat pengguna jasa transportasi. Ia menyebutkan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang menata mobilitas perkotaan secara lebih berkelanjutan.

Target 55 Persen pada 2045

Pramono menjelaskan, angka 55 persen merupakan proyeksi jangka panjang yang disusun berdasarkan kajian kebutuhan mobilitas warga Jakarta hingga dua dekade mendatang. Ia menyebutkan, pencapaian angka tersebut akan menjadi tolok ukur keberhasilan transformasi transportasi publik yang tengah berjalan di Jakarta.

"Dengan target 55 persen pada 2045, kita menegaskan komitmen menjadikan transportasi umum sebagai tulang punggung mobilitas warga Jakarta," kata Pramono Anung dalam sambutannya.

Gubernur menyatakan bahwa pemerintah tidak berhenti pada penetapan angka target semata. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan transportasi akan diarahkan untuk mendukung tercapainya proporsi pengguna angkutan umum tersebut, termasuk melalui penataan kawasan berorientasi transit dan penguatan sistem angkutan pengumpan.

Integrasi Moda dan Perluasan Jaringan

Pramono mengemukakan bahwa kunci utama pencapaian target itu adalah integrasi antarmoda. Ia menekankan perlunya menghubungkan jaringan moda raya terpadu, lintas rel terpadu, kereta rel listrik, serta layanan angkutan umum berbasis jalan agar masyarakat mudah berpindah dari satu moda ke moda lainnya tanpa kendala.

Selain integrasi, pemerintah juga menyiapkan perluasan jaringan layanan serta peningkatan frekuensi dan kapasitas angkutan umum. Pramono menyatakan bahwa kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu menjadi syarat mutlak agar warga bersedia meninggalkan kendaraan pribadinya dan beralih ke transportasi publik.

"Kita harus memastikan bahwa transportasi umum bukan pilihan terakhir, melainkan pilihan utama warga Jakarta," ujar Pramono dalam kesempatan tersebut.

Dukungan Politik dan Peran DPRD

Target jangka panjang itu menuai dukungan dari kalangan legislatif. Sejumlah fraksi di DPRD Jakarta menyatakan siap mendukung kebijakan gubernur melalui pembahasan rancangan peraturan daerah serta penganggaran pembangunan infrastruktur transportasi dalam APBD.

Dalam Rapat Koordinasi yang digelar menindaklanjuti penetapan target tersebut, DPRD Jakarta dan pemerintah provinsi sepakat menyusun peta jalan bertahap. Pramono menyatakan, capaian jangka pendek akan dievaluasi secara berkala agar proyeksi 55 persen tetap berada di jalur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Langkah Lanjutan dan Evaluasi

Pemerintah Provinsi Jakarta akan menindaklanjuti komitmen tersebut melalui serangkaian kebijakan, antara lain penyediaan insentif bagi pengguna transportasi umum serta pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi. Pramono menyatakan, langkah-langkah itu akan dibahas bersama kementerian terkait dalam forum koordinasi tingkat nasional.

Ia berharap penyelenggaraan IITS 2026 mampu menghasilkan rekomendasi konkret bagi percepatan transformasi transportasi di Jakarta maupun daerah lain. Menurut Pramono, pertukaran pengalaman dengan para peserta dari berbagai negara menjadi modal penting dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan target yang telah ditetapkan, pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan transportasi Jakarta ke depan akan berfokus pada pelayanan publik yang terjangkau, aman, dan ramah lingkungan. Pramono menyatakan, keberhasilan transformasi ini pada akhirnya akan menentukan kualitas hidup warga Jakarta hingga tahun 2045.