Pramono Anung Tinjau Longsor TPST Bantargebang, Pastikan Penanganan Cepat

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung lokasi longsor di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Ciketing Udik, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (9/3/2026). Kedatangan orang nomor satu di Jakarta tersebut bertujuan untuk memastikan proses penanganan darurat berjalan optimal dan memantau kondisi warga sekitar yang terdampak.

Dalam peninjauan tersebut, Pramono Anung didampingi oleh jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, unsur TNI-Polri, serta perwakilan Pemerintah Kota Bekasi. Ia menyatakan bahwa longsor yang terjadi di area zona 2 TPST Bantargebang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi guna mencegah meluasnya dampak. "Saya datang ke sini untuk memastikan bahwa penanganan longsor ini dilakukan secara serius dan menyeluruh, tidak hanya untuk kepentingan operasional TPST, tetapi juga untuk keselamatan warga," ujarnya di lokasi kejadian.

Fokus pada Keselamatan dan Dampak Lingkungan

Berdasarkan laporan sementara yang diterima, longsor terjadi pada Minggu malam (8/3/2026) sekitar pukul 22.30 WIB setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut selama beberapa jam. Material sampah yang longsor menutupi sebagian akses jalan internal TPST dan merusak instalasi pengolahan lindi. Pramono Anung menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan tidak ada korban jiwa serta mengamankan area terdampak.

"Berdasarkan data dari posko lapangan, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kami tetap melakukan evakuasi preventif terhadap sejumlah petugas yang berada di dekat lokasi longsor," jelas Pramono Anung. Ia juga menginstruksikan agar tim gabungan segera melakukan normalisasi timbunan sampah dan memperbaiki saluran drainase yang tersumbat. Menurutnya, longsor di TPST Bantargebang sering dipicu oleh tingginya curah hujan dan ketebalan timbunan yang melebihi kapasitas daya dukung tanah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup, telah menetapkan status tanggap darurat lokal selama tujuh hari ke depan. Langkah ini diambil untuk mempermudah mobilisasi alat berat dan personel. "Keputusan ini kami tetapkan berdasarkan hasil Rapat Koordinasi cepat yang digelar pada Senin pagi, melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak pengelola TPST," tambah Pramono Anung.

Koordinasi dengan Pemkot Bekasi dan Warga

Dalam kunjungannya, Pramono Anung juga berdialog dengan warga Kelurahan Ciketing Udik yang mengeluhkan bau menyengat dan potensi pencemaran air tanah. Ia menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Pemkot Bekasi untuk melakukan uji kualitas air dan udara secara berkala. "Kami tidak akan mengabaikan aspirasi warga. Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPST Bantargebang memang menjadi tanggung jawab bersama, dan kami berkomitmen untuk meminimalisir dampak negatifnya," tegasnya.

Pramono Anung menyebutkan bahwa anggaran perbaikan akan dialokasikan dari pos belanja tidak terduga (BTT) APBD DKI Jakarta. Ia memperkirakan biaya normalisasi awal mencapai Rp 5 miliar, termasuk penguatan dinding penahan tanah di zona rawan. "Menindaklanjuti arahan Presiden, kami juga akan mengirimkan tim ahli geoteknik untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap struktur timbunan sampah di seluruh zona TPST," ungkapnya.

Langkah Antisipasi Jangka Panjang

Selain penanganan darurat, Pramono Anung menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional TPST yang telah beroperasi sejak 1989 tersebut. Ia menginstruksikan agar pengelola segera menerapkan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern, seperti refuse derived fuel (RDF) dan fasilitas daur ulang, guna mengurangi volume timbunan. "Kita tidak bisa hanya mengandalkan metode open dumping yang berisiko tinggi. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua," ujarnya.

Fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta juga menyambut baik langkah Gubernur yang turun langsung ke lapangan. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, yang turut hadir dalam peninjauan, menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal proses rehabilitasi dan meminta laporan berkala setiap pekan. "Kami mendukung penuh keputusan Gubernur untuk mempercepat perbaikan dan memastikan transparansi penggunaan anggaran," katanya dalam keterangan terpisah.

Hingga berita ini diturunkan, petugas gabungan masih bekerja di lokasi menggunakan alat berat untuk memindahkan material longsor. Jalan akses utama menuju zona pemrosesan sampah ditargetkan kembali normal dalam tiga hari ke depan. Pramono Anung berjanji akan kembali meninjau lokasi pada akhir pekan ini untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana. "Saya tidak ingin ada kelalaian dalam penanganan ini. Semua harus selesai dengan baik, dan warga harus merasa aman," pungkasnya.