Pramono Anung: Keputusan Jalur Sepeda Perlu Kehati-hatian

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa nasib jalur sepeda di Ibu Kota akan ditetapkan melalui proses pertimbangan yang matang dengan menyerap masukan dari komunitas pesepeda dan masyarakat luas. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam keterangan resminya di Balai Kota Jakarta pada 12 Agustus 2026, menyusul menguatnya perdebatan publik mengenai fungsi jalur sepeda dan dampaknya terhadap kelancaran lalu lintas.

Dalam kesempatan itu, Pramono menyatakan bahwa pemerintah provinsi tidak akan tergesa-gesa mengambil kebijakan yang bersentuhan langsung dengan mobilitas harian warga. Menurut dia, kebijakan infrastruktur yang telah berjalan memerlukan evaluasi menyeluruh, mencakup aspek keselamatan pengguna, kenyamanan pejalan kaki, keterpaduan dengan transportasi umum, serta kepentingan pengendara kendaraan bermotor.

Menyerap Aspirasi Komunitas Pesepeda

Pramono mengungkapkan bahwa masukan dari komunitas pesepeda menjadi salah satu bahan utama dalam penyusunan rekomendasi kebijakan. Selama ini, kata dia, jalur sepeda telah dimanfaatkan warga sebagai sarana mobilitas harian, ruang berolahraga, hingga bagian dari upaya menekan emisi karbon di perkotaan.

"Kami menerima banyak masukan dari berbagai pihak. Sebagian menghendaki jalur sepeda dipertahankan, sebagian lain meminta penataan ulang agar tidak mengganggu arus kendaraan. Karena itu, saya harus bersikap cermat dalam mengambil keputusan," ujar Pramono.

Keberadaan jalur sepeda di Jakarta merupakan bagian dari penataan fasilitas pesepeda yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir sebagai respons atas meningkatnya minat warga untuk bersepeda. Di sejumlah ruas, jalur sepeda terintegrasi dengan trotoar dan taman kota, sementara di ruas lainnya jalur tersebut berdiri sendiri di tepi jalan raya. Namun, di sisi lain, sejumlah pengguna jalan menilai keberadaan jalur tersebut berpotensi mempersempit ruang gerak kendaraan pada jam sibuk sehingga diperlukan penataan yang lebih adaptif.

Masukan dari berbagai kanal, menurut Pramono, telah dihimpun melalui dialog langsung dengan komunitas pesepeda, penjaringan aspirasi warga di tingkat kelurahan dan kecamatan, hingga tanggapan yang masuk melalui kanal pengaduan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rapat Koordinasi dan Kajian Regulasi

Pramono menyatakan bahwa keputusan final akan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi yang melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, serta perwakilan komunitas pesepeda. Dalam rapat tersebut, sejumlah opsi penataan diajukan, mulai dari mempertahankan jalur sepeda secara penuh, menata ulang titik rawan kemacetan, hingga mengintegrasikan jalur sepeda dengan koridor transportasi umum.

Proses pengambilan keputusan, lanjut Pramono, akan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur fasilitas pesepeda. Setiap kebijakan yang diambil, kata dia, harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Ia juga menyebut bahwa pandangan fraksi-fraksi di DPRD DKI Jakarta akan turut menjadi pertimbangan. Dalam pembahasan bersama dewan, sejumlah fraksi menyoroti perlunya kepastian regulasi dan evaluasi berkala terhadap efektivitas jalur sepeda. Menurut Pramono, masukan dewan akan disinkronkan dengan hasil kajian teknis agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara pemerintah provinsi dan legislatif.

Tahapan Keputusan dan Komitmen Transparansi

Pramono menjelaskan bahwa hasil kajian teknis akan dibahas lebih lanjut dan disampaikan dalam pleno bersama para pemangku kepentingan sebelum ditetapkan menjadi kebijakan resmi. Menurut dia, keterlibatan publik dalam setiap tahapan menjadi prinsip yang tidak dapat ditawar, mengingat kebijakan ini menyangkut kepentingan langsung jutaan warga Jakarta.

Gubernur menegaskan bahwa keputusan yang nantinya disahkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, hukum, dan sosial. "Saya tidak ingin kebijakan ini lahir dari tekanan sesaat. Yang saya inginkan adalah keputusan yang berdasar pada data, kajian, dan aspirasi yang utuh," ujarnya.

Pramono menambahkan bahwa setelah kebijakan ditetapkan, pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi berkala bersama komunitas pesepeda dan masyarakat. Jika ditemukan kendala di lapangan, penyesuaian akan dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu menghadirkan kebijakan jalur sepeda yang seimbang, yakni tetap mengakomodasi pesepeda sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas. Keputusan final, menurut Pramono, akan diumumkan kepada publik setelah seluruh tahapan kajian dan koordinasi dinyatakan rampung.