Prabowo Tinjau Produksi Motor Listrik Nasional di Cikarang

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau fasilitas perakitan motor listrik nasional di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu, 13 Agustus 2026. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani. Tinjauan tersebut dilaksanakan untuk meninjauan langsung perkembangan manufaktur kendaraan bermotor listrik dalam negeri yang menjadi salah satu prioritas program transisi energi berbasis ekonomi hijau.

Selama kunjungan berlangsung, Presiden Prabowo mengamati secara langsung proses perakitan motor listrik dari stasiun pemasangan baterai hingga inspeksi kualitas akhir. Pihak manajemen pabrik menyatakan bahwa fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi mencapai 50.000 unit per tahun dengan tingkat kandungan dalam negeri sebesar 75 persen. Investasi yang telah ditanamkan untuk pengembangan lini produksi ini mencapai Rp800 miliar, mencakup pengadaan mesin presisi, pelatihan tenaga kerja lokal, serta pembangunan pusat riset komponen baterai.

Peninjauan Proses Produksi dan Komponen Lokal

Dalam paparannya, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan komponen lokal pada industri kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor. Menurutnya, kebijakan tersebut ditetapkan dalam Rapat Koordinasi terbatas yang membahas percepatan program elektrifikasi transportasi darat. Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya telah menyusun insentif bagi produsen yang memenuhi standar kandungan lokal minimum.

"Kita menegaskan bahwa insentif fiskal dan kemudahan perizinan hanya diberikan kepada produsen yang secara nyata meningkatkan komponen dalam negeri. Ini merupakan keputusan yang disahkan dalam rapat koordinasi untuk memastikan industri otomotif nasional mampu bersaing di pasar regional," ujar Airlangga Hartarto.

Rosan Roeslani menambahkan bahwa realisasi investasi di sektor kendaraan listrik menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti arahan Presiden dengan mempercepat penerbitan izin usaha dan fasilitas kawasan ekonomi khusus bagi produsen baterai serta komponen pendukung lainnya. Hingga triwulan ketiga 2026, nilai investasi yang masuk ke subsektor elektrifikasi transportasi telah mencapai Rp4,2 triliun, melibatkan lebih dari 15 proyek tersebar di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur.

Komitmen Transisi Energi dan Regulasi

Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pengembangan motor listrik nasional merupakan bagian integral dari target penurunan emisi karbon sebesar 31,89 persen pada tahun 2030 sesuai komitmen internasional yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa transisi energi tidak dapat dilakukan tanpa dukungan industri manufaktur dalam negeri yang kuat dan berdaya saing tinggi. Seluruh kementerian terkait diminta untuk menyelaraskan regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang menghambat laju produksi.

"Motor listrik bukan sekadar produk teknologi, melainkan instrumen strategis untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Saya menyatakan kepada seluruh jajaran menteri agar Rapat Koordinasi teknis dilakukan secara rutin untuk memantau setiap hambatan di lapangan," tegas Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden menindaklanjuti hasil tinjauan dengan memerintahkan penyusunan peta jalan integrasi antara produsen kendaraan listrik dengan Badan Usaha Milik Negara penyedia infrastruktur pengisian daya. Langkah tersebut diambil setelah Pleno Kabinet Paripurna sebelumnya memutuskan pembentukan tim khusus yang menangani ekosistem kendaraan bermotor listrik dari hulu hingga hilir. Tim tersebut beranggotakan perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Perhubungan.

Prospek Pasar dan Dukungan Legislatif

Mengenai prospek pasar, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa permintaan domestik terhadap motor listrik diproyeksikan mencapai 600.000 unit pada akhir 2027, didorong oleh kebijakan konversi kendaraan dinas pemerintah dan insentif pembelian bagi masyarakat. Pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan ringan melalui perbankan negara untuk memperluas akses kepemilikan. Skema tersebut akan disosialisasikan setelah seluruh mekanisme disahkan dalam bentuk Peraturan Presiden yang saat ini masih dalam proses finalisasi di tingkat administrator.

Dari sisi legislatif, sejumlah Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat menyambut positif langkah eksekutif dalam memperkuat industri kendaraan listrik nasional. Mereka menyatakan akan menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui fungsi pengawasan dan anggaran, termasuk memastikan alokasi subsidi tepat sasaran. Rapat kerja antara Komisi VI DPR dengan pemerintah dijadwalkan pada pekan depan untuk membahas evaluasi program subsidi konversi motor listrik dan rencana perluasan fasilitas produksi di kawasan industri Cikarang serta lokasi strategis lainnya.

Kunjungan Presiden Prabowo di Cikarang diakhiri dengan peninjauan area pengembangan baterai litium-ion dan fasilitas uji emisi kendaraan. Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Gubernur Jawa Barat. Seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah menyatakan komitmen untuk mensinkronkan kebijakan guna menciptakan ekosistem industri kendaraan listrik yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.