Prabowo Tegaskan Siap Turun Tangan jika Desa Gagal Atasi Keluhan Rakyat

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam apabila pemerintah daerah dan pemerintah desa gagal merespons kebutuhan dasar masyarakat. Penegasan itu disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada acara Peluncuran dan Bedah Buku "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pelaksanaan program Dana Desa yang telah berjalan selama satu dekade. Program tersebut menyalurkan alokasi anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk setiap desa per tahun di seluruh Indonesia. Menurut Presiden, besaran anggaran itu semestinya memadai untuk menangani kebutuhan infrastruktur dasar di tingkat desa.

Prabowo Hitung Biaya Jembatan Desa

Presiden memaparkan perhitungan sederhana mengenai biaya pembangunan jembatan di wilayah pedesaan. Berdasarkan taksiran yang disampaikannya, jembatan berukuran kecil hingga sedang hanya membutuhkan anggaran ratusan juta rupiah, sedangkan jembatan berukuran besar berkisar antara Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar.

"Dana Desa sudah kita berikan sudah berjalan 10 tahun, Rp 1 miliar, satu desa, satu tahun. Jembatan di desa harganya mungkin Rp 400 juta, Rp 700 juta, Rp 800 juta, yang besar mungkin Rp 2 miliar, Rp 3 miliar," kata Prabowo.

Dengan perhitungan tersebut, Prabowo menilai seluruh pemimpin desa seharusnya mampu menyelesaikan persoalan infrastruktur di wilayahnya masing-masing menggunakan anggaran yang telah disalurkan pemerintah pusat. Kendati demikian, ia menegaskan pemerintah tidak akan mencari kambing hitam maupun mempersoalkan kekeliruan yang terjadi pada masa lalu.

"Sesungguhnya semua desa, semua pimpinan desa bisa memenuhi jembatan-jembatan itu, tapi oke kita tidak cari kambing hitam, tidak mempersoalkan masa lalu, selesai hari ini," ujar Prabowo.

Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada penyelesaian persoalan ke depan, bukan pada penelusuran kesalahan masa lalu. Presiden meminta seluruh jajaran pemerintahan desa memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal demi kepentingan masyarakat.

Pemerintah Pusat Siap Turun Tangan

Prabowo menekankan bahwa setiap keluhan yang disampaikan rakyat wajib ditangani secara serius oleh seluruh tingkatan pemerintahan. Ia menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan langsung apabila aspirasi masyarakat tidak kunjung memperoleh penyelesaian dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

"Kalau gubernur, kalau bupati, kalau kepala desa tidak bisa mengatasi teriakan rakyat di desa, kita tidak segan-segan, Presiden turun tangan, kita memenuhi apa yang diteriakin oleh rakyat," tegas Prabowo.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan efektif di seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota, hingga pemerintahan desa. Kepala Negara memandang kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh rakyat melalui penyelesaian nyata atas persoalan yang dihadapi sehari-hari.

Renovasi 70 Ribu Sekolah dan Perbaikan Puskesmas

Selain menyoroti pengelolaan Dana Desa, Prabowo turut memaparkan sejumlah program perbaikan fasilitas publik yang tengah dijalankan pemerintah. Ia menyebutkan sebanyak 70 ribu sekolah di berbagai daerah telah direnovasi, dan jumlah itu akan terus bertambah seiring berlanjutnya program pemerintah.

Tidak hanya fasilitas pendidikan, pemerintah juga akan mempercepat renovasi fasilitas kesehatan yang kondisi fisiknya telah menua. Prabowo secara khusus menyoroti keberadaan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas yang telah berdiri lebih dari tiga dekade tanpa perbaikan yang memadai.

"Puskesmas di Indonesia, yang sudah 30 tahun lebih, tidak diperlukan kita akan perbaiki," tutur Prabowo.

Program perbaikan fasilitas pendidikan dan kesehatan tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden menegaskan bahwa kehadiran negara harus tercermin melalui fasilitas umum yang layak, berfungsi optimal, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa.

Adapun acara peluncuran dan bedah buku yang dihadiri Presiden tersebut mengangkat perjalanan pengabdian Bahlil Lahadalia selama setengah abad. Buku bertajuk "10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia" itu memuat sepuluh karya nyata Bahlil untuk bangsa dan negara.