Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna, Tekankan Reformasi Birokrasi

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (12/5/2026). Rapat yang dihadiri oleh seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih ini digelar guna menetapkan kerangka kebijakan strategis tahun 2026 sekaligus mengevaluasi capaian program prioritas pemerintahan. Pertemuan tertutup yang berlangsung selama lebih dari tiga jam tersebut menghasilkan sejumlah instruksi langsung Presiden, mulai dari percepatan reformasi birokrasi, penguatan ketahanan pangan, hingga penghematan anggaran kementerian dan lembaga.

Berdasarkan keterangan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, rapat paripurna kali ini sengaja difokuskan pada konsolidasi internal pemerintahan setelah satu setengah tahun berjalan. “Presiden ingin memastikan seluruh instrumen negara bergerak selaras. Beliau menekankan tidak ada ruang bagi ego sektoral yang menghambat penyelesaian program-program yang langsung dirasakan rakyat,” ujar Pratikno kepada media seusai rapat.

Reformasi Birokrasi Menyeluruh

Dalam arahannya, Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus pada percepatan reformasi birokrasi. Kepala Negara menyatakan bahwa birokrasi harus menjadi mesin penggerak pembangunan, bukan sekadar beban administrasi. “Saya sudah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memangkas 50 persen prosedur perizinan di tingkat pusat dalam waktu enam bulan. Tidak perlu ragu, kita harus berani,” kata Presiden, seperti dikutip dari salinan arahan yang dibagikan kepada awak media.

Presiden juga menginstruksikan agar seluruh kementerian melakukan audit internal terhadap efisiensi kerja dan penggunaan anggaran. Ia mencontohkan praktik belanja barang dan jasa yang kerap tidak tepat sasaran. “Jangan sampai anggaran yang besar hanya untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak produktif. Segera hentikan kebiasaan itu,” tegasnya. Instruksi tersebut akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Presiden tentang Pedoman Efisiensi Belanja Pemerintah yang ditargetkan rampung dalam dua pekan mendatang.

Evaluasi Program Makan Siang Gratis dan Ketahanan Pangan

Sidang kabinet juga membahas secara rinci perkembangan program Makan Siang Gratis yang menjadi salah satu janji unggulan Presiden Prabowo. Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Gizi melaporkan bahwa per Mei 2026, program tersebut telah menjangkau 28 juta anak sekolah di 164 kabupaten/kota, melampaui target awal sebesar 25 juta penerima. Presiden mengapresiasi capaian tersebut, namun meminta jajarannya untuk lebih memperkuat rantai pasok pangan lokal.

“Keberhasilan program ini harus dibarengi dengan kemandirian pangan. Saya minta Kementerian Pertanian dan Bulog segera menyusun peta jalan penguatan produksi padi, jagung, dan sumber protein lain. Kita tidak boleh selamanya bergantung pada impor,” ujar Presiden. Menindaklanjuti arahan itu, Menteri Pertanian menyatakan akan menggencarkan program optimasi lahan rawa dan cetak sawah baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan seluas total 500.000 hektare pada tahun ini.

Arahan Strategis di Sektor Investasi dan Infrastruktur

Selain pangan, rapat paripurna juga membahas kebijakan investasi dan percepatan infrastruktur. Presiden menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2026 hanya dapat tercapai jika investasi asing dan domestik mengalir deras. Untuk itu, ia memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi untuk menyelesaikan revisi aturan yang menghambat masuknya modal ke sektor energi terbarukan, manufaktur, dan teknologi digital.

“Regulasi yang berbelit dan tidak jelas harus kita bersihkan. Saya sudah perintahkan agar setiap hambatan investasi diselesaikan di tingkat menteri koordinator, jangan sampai berlarut-larut,” kata Presiden. Arahan ini disambut Menteri Investasi yang menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp1.800 triliun pada tahun 2026, atau naik 12 persen dibandingkan capaian tahun lalu.

Di sektor infrastruktur, Presiden menginstruksikan percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap II. Secara khusus, ia meminta agar pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di IKN menjadi prioritas utama sebelum Juni 2027. “Infrastruktur dasar harus selesai tepat waktu. Saya akan turun langsung mengecek dalam waktu dekat,” ujarnya, mengisyaratkan akan dilakukannya inspeksi mendadak di sejumlah proyek strategis.

Penutup dan Tindak Lanjut

Menutup sidang, Presiden mengingatkan kembali komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia meminta seluruh menteri untuk menandatangani pakta integritas ulang yang mencakup pencegahan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan. Seluruh kementerian juga diwajibkan menyampaikan laporan kinerja bulanan kepada Kantor Staf Presiden mulai Juli 2026.

Sidang Kabinet Paripurna yang berakhir pukul 17.15 WIB ini dijadwalkan akan dilanjutkan dengan serangkaian rapat koordinasi tingkat menteri koordinator sepanjang pekan ini. “Presiden ingin semua rencana aksi sudah tertuang dalam surat keputusan bersama paling lambat Jumat pekan ini. Ini soal kecepatan dan ketepatan,” ujar Pratikno menambahkan. Dengan demikian, arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto untuk tahun 2026 telah ditetapkan dengan target-target yang terukur dan pengawasan yang lebih ketat.