Prabowo Pamer Penertiban Lahan Sawit dan Tambang Ilegal: Negara Harus Hadir

Apaberita.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian pemerintahannya dalam menindak tegas pelanggaran di sektor sumber daya alam. Dalam kurun waktu kepemimpinannya, lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit ilegal berhasil direbut kembali oleh negara. Tak hanya itu, ratusan tambang ilegal juga telah ditutup secara paksa.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan para ulama dan simpatisan Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Bangkalan, Jawa Timur. Momen itu disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (23/6/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo mengkritik keras praktik-praktik usaha yang selama ini beroperasi tanpa mengindahkan aturan hukum. Ia menilai kondisi sebelumnya seolah menunjukkan ketidakberdayaan negara dalam menegakkan kedaulatan atas kekayaan alamnya sendiri.

"Kita sudah merebut kembali lebih dari 5 juta hektare kebun sawit yang melanggar hukum. Kita juga sudah menutup ratusan tambang ilegal. Ini bukti bahwa negara hadir. Selama ini seolah-olah tak ada negara!" tegas Prabowo dengan nada tinggi.

Langkah penertiban besar-besar ini, menurut laporan yang dihimpun Apaberita.com, menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo dalam memberantas kebocoran pendapatan negara. Sektor perkebunan sawit dan pertambangan selama ini dikenal sebagai dua sektor yang paling rawan terhadap praktik ilegal, mulai dari penggunaan lahan tanpa hak guna usaha (HGU) yang sah hingga penambangan liar yang merusak lingkungan.

Prabowo menegaskan, penindakan ini bukan sekadar operasi simbolis. Ia menyebut pemerintah telah mengerahkan seluruh instrumen penegakan hukum, mulai dari kementerian terkait, aparat keamanan, hingga pemerintah daerah. "Kami tidak akan berhenti di sini. Siapa pun yang main-main dengan kekayaan alam Indonesia akan kami tindak," ujarnya.

Pernyataan ini mendapat sambutan positif dari para peserta musyawarah. Para ulama NU menilai langkah tegas tersebut sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Mereka berharap pemerintah terus konsisten dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan segelintir pihak.