PPP Rancang Tiga Strategi Kembali ke Parlemen 2029

JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, menegaskan partainya telah menyusun tiga strategi utama untuk kembali menempatkan wakilnya di DPR RI pada Pemilu 2029. Penguatan organisasi hingga tingkat daerah dan penguatan advokasi hukum menjadi dua pilar yang disampaikan secara khusus dalam paparan strategi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Mardiono di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Tengah di Kota Semarang, Sabtu (7/2/2026). Dalam kesempatan itu, ketua umum memaparkan arah kebijakan partai kepada pengurus dan kader di wilayah yang selama ini menjadi salah satu basis dukungan utama partai berlambang Ka'bah tersebut.

"Kami menindaklanjuti evaluasi hasil Pemilu 2024. Sejumlah strategi telah disusun sebagai pijakan kerja seluruh jajaran hingga 2029, mencakup penguatan organisasi dan penguatan advokasi hukum," kata Mardiono di hadapan peserta muswil.

Penguatan Organisasi di Seluruh Tingkatan

Strategi pertama yang dipaparkan Mardiono menekankan penguatan struktur organisasi dari tingkat pusat hingga anak cabang. Seluruh pengurus diminta memastikan kepengurusan di tiap tingkatan berjalan aktif, termasuk fungsi kaderisasi, pendataan anggota, dan pelayanan kepada konstituen.

Menurut Mardiono, organisasi yang tertata menjadi prasyarat utama partai dalam menghadapi kontestasi elektoral. Karena itu, DPP meminta seluruh DPW dan DPC menggelar rapat kerja secara berkala serta melaporkan perkembangan kepengurusan dalam Rapat Koordinasi yang dijadwalkan berlangsung hingga masa kampanye tiba.

Advokasi Hukum sebagai Pilar Kedua

Pilar kedua yang disorot dalam paparan tersebut adalah penguatan advokasi hukum. PPP berencana memperbesar peran bidang hukum partai dalam mendampingi kader, simpatisan, hingga masyarakat yang menghadapi persoalan hukum. Layanan bantuan hukum ini dinilai penting untuk menjaga kedekatan partai dengan konstituen di luar siklus pemilu.

Dalam struktur kepengurusan, DPP akan menindaklanjuti pembentukan satuan tugas advokasi di tiap DPW agar pendampingan dapat diakses secara merata. Mardiono menyatakan langkah ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab sosial partai di tengah masyarakat.

Evaluasi Hasil Pemilu 2024

Penyusunan strategi tersebut tidak terlepas dari evaluasi terhadap perolehan suara PPP pada Pemilu 2024. Berdasarkan rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), PPP memperoleh sekitar 3,87 persen suara nasional, di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen, sehingga partai tidak lolos ke Senayan pada periode 2024–2029.

Kegagalan memenuhi ambang batas tersebut menjadikan konsolidasi internal dan pembenahan mesin partai sebagai prioritas. Mardiono menegaskan bahwa seluruh jajaran tidak boleh berhenti pada perbaikan administrasi, tetapi juga harus membangun kembali kepercayaan pemilih melalui kerja nyata di daerah.

"Kami tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Penguatan organisasi dan advokasi hukum harus berjalan berdampingan dengan kaderisasi yang serius agar elektabilitas partai kembali meningkat," ujar Mardiono.

Target Kembali ke Senayan 2029

Dengan tiga strategi tersebut, PPP menargetkan kembali memperoleh kursi di DPR RI pada Pemilu 2029. DPP menyatakan target ini akan dicapai melalui kerja kolektif seluruh struktur partai, termasuk peningkatan kualitas calon legislatif yang akan diusulkan pada kontestasi mendatang.

Dalam paparannya, Mardiono menekankan bahwa kaderisasi menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi organisasi. DPP mendorong pengurus daerah menjaring kader muda dari kalangan santri, akademisi, dan profesional agar regenerasi kepemimpinan partai terus berjalan. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas segmen pemilih pada Pemilu 2029.

Mardiono juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal pascamuswil di sejumlah provinsi. Seluruh perbedaan yang muncul dalam proses musyawarah diminta diselesaikan melalui mekanisme partai, tanpa mengganggu konsolidasi menuju Pemilu 2029.

Hingga berita ini diturunkan, DPP PPP belum merinci secara resmi jadwal penetapan seluruh dokumen strategi tersebut. Namun, Mardiono memastikan tahapan implementasi akan dimulai setelah seluruh agenda musyawarah wilayah di berbagai provinsi rampung dilaksanakan.