Polisi Panggil Mantan Ketua Yayasan Terkait Temuan 995 Senjata di Sekolah

Penyidik kepolisian menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Ketua Yayasan sekolah swasta IWD di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada pekan depan. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk meminta keterangan menyusul ditemukannya 995 pucuk senjata angin dan satu pucuk senjata api di lingkungan sekolah yang berada di bawah naungan yayasan itu.

Langkah pemanggilan ini merupakan bagian dari rangkaian pendalaman yang dilakukan aparat kepolisian setelah penggeledahan di lokasi sekolah menemukan ratusan pucuk senjata dalam jumlah besar. Keterangan dari mantan pimpinan yayasan dinilai penting untuk menguak asal-usul kepemilikan, mekanisme pengelolaan, serta tujuan penyimpanan senjata-senjata tersebut di area pendidikan.

Pemanggilan Dijadwalkan Pekan Depan

Berdasarkan informasi yang diterima, penyidik telah menetapkan jadwal pemeriksaan terhadap mantan Ketua Yayasan IWD pada pekan depan. Surat panggilan resmi akan dilayangkan sesuai prosedur hukum acara yang berlaku agar yang bersangkutan dapat hadir memberikan klarifikasi di hadapan penyidik.

Dalam pemeriksaan nanti, penyidik akan menggali sejumlah hal pokok, antara lain pengetahuan yayasan mengenai keberadaan senjata di lingkungan sekolah, pihak yang mengumpulkan maupun menyimpan senjata tersebut, serta rentang waktu penyimpanannya. Keterangan itu akan dicocokkan dengan temuan fisik di lapangan dan keterangan para saksi yang telah diperiksa sebelumnya.

Kepolisian menegaskan bahwa pemanggilan ini bersifat permintaan keterangan dan belum menandakan penetapan status hukum terhadap pihak mana pun. Seluruh proses, menurut aparat, dijalankan secara profesional, transparan, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Senjata

Dari sisi regulasi, penguasaan senjata api di Indonesia diatur secara ketat. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur ketentuan pidana bagi pihak yang tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai senjata api, amunisi, maupun bahan peledak, dengan ancaman hukuman yang berat.

Adapun senjata angin yang umumnya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak tunduk pada ketentuan pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepemilikan senjata jenis ini mensyaratkan perizinan, pencatatan, serta penyimpanan yang sesuai standar, termasuk pembatasan tempat penyimpanan agar tidak berada di lokasi yang tidak semestinya seperti lingkungan sekolah.

Temuan 995 pucuk senjata angin dalam satu lokasi menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan terhadap ketentuan perizinan tersebut. Penyidik akan menelusuri dokumen izin, catatan kepemilikan, serta kesesuaian jumlah dan jenis senjata dengan dokumen resmi yang dimiliki pihak terkait.

Polisi Dalami Asal-Usul dan Tujuan Penyimpanan

Selain memeriksa mantan Ketua Yayasan, kepolisian juga menindaklanjuti penelusuran asal-usul senjata, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan kegiatan klub olahraga menembak, koleksi pribadi, maupun aktivitas lain yang memerlukan keberadaan senjata dalam jumlah besar. Setiap kemungkinan akan diverifikasi melalui pemeriksaan saksi dan dokumen pendukung.

Aparat juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah tetap terjaga selama proses hukum berlangsung. Barang bukti ratusan pucuk senjata telah diamankan dan didokumentasikan guna keperluan penyidikan lebih lanjut.

Kepolisian menyatakan akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini kepada publik secara bertahap sesuai hasil pemeriksaan. Masyarakat, termasuk orang tua murid dan warga sekitar, diminta menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Hingga saat ini, proses penanganan masih berjalan. Hasil pemeriksaan terhadap mantan Ketua Yayasan pada pekan depan akan menjadi bahan penting bagi penyidik dalam menentukan langkah hukum berikutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui keberadaan senjata di sekolah swasta tersebut.