Polda Metro Jaya Tetapkan Tersangka Dugaan Pertambangan Minerba Ilegal

JAKARTA — Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menetapkan seorang pria berinisial RS sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) yang beroperasi tanpa izin resmi dari pemerintah. Penetapan status hukum tersebut dilakukan penyidik setelah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti, serta menggelar perkara dalam proses penyidikan yang berjalan di lingkungan Polda Metro Jaya.

Kepolisian menyatakan bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan lanjutan setelah penyidik menilai bukti permulaan yang diperoleh telah mencukupi untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Hingga saat ini, aparat masih menindaklanjuti pengembangan perkara guna mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut.

Kronologi Penetapan Status Tersangka

Perkara ini bermula dari temuan adanya kegiatan pertambangan yang diduga berjalan di luar koridor hukum. Jajaran kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang menjadi objek pemeriksaan, mendokumentasikan aktivitas di lapangan, serta mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan operasional penambangan.

Dalam prosesnya, penyidik memanggil dan memeriksa para saksi yang dinilai mengetahui rangkaian kegiatan tersebut. Keterangan saksi-saksi kemudian dikonfrontasi dengan bukti fisik dan dokumen yang berhasil dikumpulkan. Penyidik juga meminta keterangan ahli di bidang pertambangan untuk memastikan ada atau tidaknya perizinan yang sah atas aktivitas yang dijalankan.

Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan RS memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Minerba. RS pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kepolisian menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

"Setiap tahapan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penetapan tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti, bukan pada asumsi," demikian bunyi keterangan resmi kepolisian.

Dasar Hukum dan Ancaman Pidana

Dalam menangani perkara ini, penyidik bersandar pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi tersebut mengatur secara tegas bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan wajib mengantongi izin dari pemerintah, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun bentuk perizinan lain yang ditetapkan.

Ketentuan Pasal 158 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama lima tahun serta denda paling banyak Rp100 miliar. Selain itu, ketentuan lain dalam undang-undang yang sama juga mengancam pihak yang menampung, mengangkut, atau memanfaatkan hasil tambang dari kegiatan tanpa izin.

Kepolisian menyatakan penerapan pasal akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan mendalam terhadap peran masing-masing pihak yang terlibat. "Ketentuan pidana dalam undang-undang Minerba bersifat tegas. Negara tidak memberikan ruang bagi kegiatan penambangan yang melanggar hukum karena berdampak langsung pada kerugian negara dan kerusakan lingkungan," bunyi keterangan tersebut.

Langkah Penyidikan Berikutnya

Usai penetapan tersangka, penyidik dijadwalkan melakukan pemeriksaan intensif terhadap RS guna mendalami motif, modus, serta jaringan yang berada di balik kegiatan penambangan ilegal itu. Pemeriksaan juga diarahkan untuk menelusuri aliran hasil penjualan material tambang dan pihak-pihak yang diduga memfasilitasi operasional di lapangan.

Penyidik turut melakukan pemberkasan perkara secara bertahap sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti. Koordinasi dengan penuntut umum, menurut kepolisian, akan terus dilakukan agar berkas perkara dapat dinyatakan lengkap dan segera memasuki tahap persidangan.

Selain aspek pidana terhadap pelaku, aparat juga mengkaji kemungkinan penyitaan terhadap alat berat, kendaraan pengangkut, serta aset lain yang diduga digunakan atau diperoleh dari aktivitas melawan hukum tersebut. Langkah ini ditempuh sebagai upaya memaksimalkan pengembalian kerugian negara.

Komitmen Pemberantasan Tambang Tanpa Izin

Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik pertambangan ilegal yang dinilai merugikan perekonomian negara, merusak ekosistem lingkungan, serta menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku tambang yang taat aturan. Penegakan hukum di sektor ini disebut menjadi bagian dari prioritas kepolisian dalam menjaga sumber daya alam.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam kegiatan penambangan tanpa izin, baik sebagai pelaksana, pemodal, maupun penampung hasil tambang. Partisipasi publik melalui pelaporan atas dugaan aktivitas serupa dinyatakan sangat membantu aparat dalam menindaklanjuti setiap temuan di lapangan.

"Kami mempersilakan masyarakat menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya kegiatan pertambangan yang mencurigakan. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku," demikian pernyataan kepolisian. Hingga berita ini disusun, proses hukum terhadap tersangka RS masih berjalan dan kepolisian menyatakan akan menyampaikan perkembangan perkara secara berkala kepada publik.