Pimpinan DPR Temui Aliansi Guru Nasional Bahas Tunjangan dan Status Honorer

Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menjadi saksi pertemuan krusial antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan perwakilan Forum Aliansi Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional, pada Rabu pekan ini. Pertemuan yang digelar di ruang rapat pimpinan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ketua Komisi X, serta puluhan guru dan tenaga kependidikan dari berbagai daerah. Diskusi berlangsung hangat, menyoroti nasib 1,5 juta guru honorer yang masih bergelut dengan ketidakpastian status, rendahnya kesejahteraan, dan keterlambatan pencairan tunjangan.

Dalam sesi dialog terbuka, perwakilan aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan yang telah lama disuarakan, antara lain percepatan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa pembatasan usia yang diskriminatif, kenaikan tunjangan profesi yang layak, serta penetapan regulasi perlindungan hukum bagi tenaga honorer. Wakil Ketua DPR yang memimpin pertemuan menyatakan, "Kami mendengar dan memahami keresahan para pendidik. DPR akan segera membentuk pansus kecil untuk memonitor realisasi PPPK dan memastikan usulan anggaran tambahan masuk dalam pembahasan APBN 2026."

Latar Belakang Krisis Tenaga Honorer di Sektor Pendidikan

Persoalan guru honorer di Indonesia sudah menjadi isu kronis selama lebih dari satu dekade. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Pendidikan, jumlah guru honorer di seluruh jenjang pendidikan mencapai 1.508.000 orang, sementara jumlah guru PNS hanya 1.020.000 orang. Artinya, lebih dari separuh tenaga pengajar di Tanah Air masih bertahan dengan pendapatan di bawah upah minimum regional. Sebagian besar dari mereka hanya menerima honorarium antara Rp300.000 hingga Rp1.500.000 per bulan, bergantung pada kebijakan daerah.

Krisis ini semakin tajam setelah kebijakan penghentian sementara rekrutmen PPPK pada tahun sebelumnya yang menyisakan 500.000 guru honorer tanpa kejelasan status di database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Padahal, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2024 telah membuka peluang pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, tetapi implementasinya terkendala ketersediaan formasi, anggaran daerah, dan persyaratan administrasi yang dianggap tidak inklusif.

Perbandingan Kesejahteraan Guru Honorer dan PNS

Untuk menggambarkan kesenjangan yang mencolok, berikut disajikan perbandingan indikator kesejahteraan antara guru honorer dan guru PNS:

Indikator	Guru Honorer	Guru PNS
Gaji Pokok	Rp300.000–Rp1.500.000	Rp2.500.000–Rp5.600.000
Tunjangan Profesi (Sertifikasi)	Jarang diterima, nominal kecil/td>	Rp1.500.000 per bulan
Tunjangan Kinerja	Tidak ada	Rp1.000.000–Rp3.000.000
Jaminan Kesehatan	BPJS mandiri (sering tidak ter-cover)	BPJS Kesehatan kelas standar
Jaminan Pensiun	Tidak ada	Sistem dana pensiun
Status Kepegawaian	Tidak tetap	Pegawai tetap negara

Data tersebut menunjukkan bahwa guru honorer tidak hanya bergelut dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga tidak memiliki kepastian jangka panjang. Kondisi ini diperparah oleh temuan bahwa banyak guru honorer yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun tetapi tetap berstatus sukarelawan, hingga berakibat pada keterlambatan pencairan tunjangan yang sering tertunda enam hingga dua belas bulan.

Analisis Poin-Poin Tuntutan Aliansi Guru

Dalam pertemuan tersebut, tuntutan utama yang disampaikan aliansi dapat dirinci sebagai berikut: (1) percepatan pengangkatan seluruh guru honorer kategori linier menjadi PPPK dengan penghapusan batas usia 35 tahun yang selama ini menghambat guru senior; (2) kenaikan tunjangan profesi bagi guru non-PNS minimal setara dengan tunjangan guru PNS, ditambah mekanisme pencairan langsung dari rekening pusat untuk menghindari korupsi di tingkat daerah; (3) penerbitan Peraturan Presiden yang memberikan perlindungan hukum bagi tenaga honorer selama masa transisi menuju PPPK penuh, termasuk jaminan akses kesehatan dan pensiun dini.

Pimpinan DPR menyatakan bahwa Komisi X akan membawa rekomendasi ini ke rapat Badan Anggaran. "Kami tidak tinggal diam. Paling lambat akhir tahun ini akan ada revisi regulasi dan pengajuan tambahan anggaran pada APBN 2026 sebesar Rp15 triliun untuk penyelesaian status guru honorer," ujar Wakil Ketua DPR. Pernyataan ini disambut dengan tepuk tangan dari para guru yang hadir, namun sebagian masih menyisakan skeptisisme mengingat rekam jejak realisasi anggaran sebelumnya.

Pandangan Ahli: Investasi atau Beban?

"Peningkatan kesejahteraan guru bukanlah beban fiskal, melainkan investasi sumber daya manusia jangka panjang," tegas Dr. Rina Susanti, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta, yang diwawancarai usai pertemuan. Menurutnya, setiap rupiah yang diinvestasikan pada guru akan memiliki efek berganda terhadap kualitas pembelajaran, penurunan angka putus sekolah, dan peningkatan kualitas angkatan kerja masa depan. "Negara sudah seharusnya menganggap gaji dan tunjangan guru sebagai mandatory spending yang tidak bisa ditawar lagi," tambahnya. Ia menyarankan agar skema pembiayaan tidak sepenuhnya dibebankan pada APBN, melainkan melibatkan dana abadi pendidikan yang telah diamanatkan undang-undang.

Komitmen DPR dan Harapan Para Guru

Pertemuan ini menghasilkan dua kesepakatan penting. Pertama, DPR akan mengawal integrasi data guru honorer nasional melalui Kementerian PAN-RB dan BKN agar tidak ada lagi guru yang "hilang" dari data. Kedua, para pimpinan DPR berkomitmen untuk mengundang menteri terkait dalam rapat lanjutan guna membahas percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang rekrutmen PPPK khusus sektor pendidikan. Namun demikian, tantangan terbesar tetap pada pemerintah daerah yang kerap mengeluhkan keterbatasan anggaran untuk membayar gaji guru PPPK. Oleh karena itu, revisi formula Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi prasyarat mutlak.

Para guru berharap pertemuan ini bukan sekadar seremoni politik, melainkan titik balik sejarah pengelolaan tenaga pendidik di Indonesia. "Kami pulang membawa secercah harapan, tapi kami akan terus mengawal hingga kebijakan ini benar-benar turun ke lapangan. Kami tidak butuh janji, kami butuh aksi," ujar Ketua Umum Forum Aliansi Guru Nasional menutup sesi pertemuan di depan para jurnalis. Dengan pengesahan APBN 2026 yang hanya tinggal enam bulan lagi, publik akan menanti apakah DPR dan pemerintah mampu menuntaskan utang janji pada pahlawan tanpa tanda jasa ini.

[SOCIAL_TWEET]: Pimpinan DPR temui Aliansi Guru Nasional di Senayan. Bahas nasib 1,5 juta guru honorer, tuntutan PPPK tanpa batas usia, dan kenaikan tunjangan. DPR janji Rp15 triliun di APBN 2026. #GuruHonorer #DPRRI #PendidikanUntukSemua [SOCIAL_TG]: 🚨 Breaking: Pimpinan DPR Temui Forum Aliansi Guru Nasional. Poin utama: 1️⃣ Penuntasan PPPK bagi 500 ribu guru tanpa batas usia 35 tahun 2️⃣ Kenaikan tunjangan profesi minimal setara PNS 3️⃣ Penerbitan Perpres perlindungan tenaga honorer DPR janji tambahan anggaran Rp15 triliun di APBN 2026. Simak analisis dan perbandingan kesejahteraan guru honorer vs PNS di utas ini. Benang merah diskusi: bagaimana mengamankan status dan kesejahteraan 1,5 juta guru honorer yang rentan secara ekonomi. Tuntutan aliansi tegas—percepatan PPPK tanpa diskriminasi usia, tunjangan profesi setara PNS, dan perlindungan hukum. DPR merespons dengan komitmen pengajuan anggaran tambahan Rp15 triliun dan pembentukan pansus monitor. Data menunjukkan kesenjangan yang mencolok: gaji guru honorer hanya Rp300 ribu–Rp1,5 juta, sementara PNS menerima hingga Rp5,6 juta plus tunjangan. Pengamat pendidikan menegaskan bahwa investasi kesejahteraan guru adalah mandatory spending yang tidak bisa ditawar. Ini bukan sekadar angka, tapi martabat para pendidik yang menentukan kualitas generasi mendatang. Apa langkah konkret selanjutnya? Semua mata akan tertuju pada pembahasan APBN 2026.